Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » PSI Pertanyakan Rencana Pengenaan PPN Sembako

PSI Pertanyakan Rencana Pengenaan PPN Sembako

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Jum, 11 Jun 2021
  • visibility 93
  • comment 0 komentar

Loading

Jakarta, Garda Indonesia | Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempertanyakan rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako. Juru Bicara PSI, Andre Vincent Wenas mengatakan kebijakan ini prosesnya harus transparan dan sasarannya mesti tepat. Saat pandemi dan tidak boleh ada kebijakan yang tidak jelas secara proses.

“Kondisi ekonomi di piramida bawah sangat berat, kalau rencana ini berlaku untuk semua segmen sungguh tidak tepat dijalankan tahun ini bahkan tahun depan,” ujar Andre dalam keterangan tertulis yang diterima Garda Indonesia pada Kamis, 10 Juni 2021.

Walaupun tahun depan ada pembalikan perekonomian, imbuh Andre, tak serta merta ekonomi menengah bawah langsung tumbuh pesat. Ada proses penyesuaian yang tentunya tidak sebentar. “Jangan sampai masyarakat di bawah yang sudah kesusahan dalam 2 tahun, langsung dikenakan tambahan pajak. Kami rasa ini kurang bijak,” ucapnya.

PSI meminta agar pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan lebih kreatif mencari tambahan pajak pasca pandemi dengan relatif tidak memberatkan masyarakat menengah ke bawah. “Menurut kami, Pajak adalah instrumen untuk memperpendek disparitas kelompok pendapatan tinggi dan rendah. Diperlukan kreativitas untuk mencari potensi-potensi pendapatan pajak yang berkeadilan sosial,” urai Andre.

Andre menegaskan, seharusnya pemerintah dan DPR segera duduk bersama untuk merumuskan potensi pajak tahun-tahun ke depan dengan semangat memperpendek disparitas pendapatan. “Kami yakin Kemenkeu punya banyak alternatif dalam upaya menarik pajak dengan mengedepankan semangat memperpendek disparitas pendapatan. Di mana kami yakin PPN untuk sembako rakyat kebanyakan tidak perlu masuk di dalamnya,” jelasnya.

Mengejar target kelompok mampu secara ekonomi ini, menurut Andre, lebih memenuhi rasa keadilan sosial, terlebih dalam kondisi pandemi dan ekonomi yang sulit untuk rakyat bawah. “Saya berharap Kemenkeu dan DPR transparan dan membuka secara jelas skema PPN ini seperti apa. Saya berharap agar penambahan pendapatan dari pajak fokus dengan cara yang bermartabat dan berkeadilan,” tandasnya.(*)

Sumber berita (*/tim)

Foto utama (+roni banase)

  • Penulis: Penulis

Rekomendasi Untuk Anda

  • SEDERHANA! Gubernur NTT Masa Depan Tidur di Rumah Warga

    SEDERHANA! Gubernur NTT Masa Depan Tidur di Rumah Warga

    • calendar_month Ming, 27 Okt 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 103
    • 0Komentar

    Loading

    Simon Petrus Kamlasi merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1996 dan dalam Peralatan (CPL). Jabatan terakhir jenderal bintang satu ini adalah Pa Sahli Tk. II Kasad Bidang Lingkungan Hidup. Ia dikenal sebagai putra daerah Timor Tengah Selatan pertama yang meraih bintang satu TNI AD, dengan jabatan Brigadir Jenderal. Kemudian memutuskan mundur dan menjadi calon gubernur NTT. […]

  • Jadi Kapolri ke-25, Jenderal Pol Lystio Sigit Prabowo Dilantik Saat Pandemi Covid

    Jadi Kapolri ke-25, Jenderal Pol Lystio Sigit Prabowo Dilantik Saat Pandemi Covid

    • calendar_month Rab, 27 Jan 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 87
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo melantik dan mengambil sumpah jabatan Komisaris Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) pada Rabu, 27 Januari 2021. Acara pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, dengan menerapkan protokol kesehatan. Pelantikan Listyo Sigit dilakukan dengan berlandaskan pada Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 5/POLRI […]

  • Tokoh Konstruksi Indonesia Kritisi Penangkapan Kontraktor Turki

    Tokoh Konstruksi Indonesia Kritisi Penangkapan Kontraktor Turki

    • calendar_month Kam, 16 Feb 2023
    • account_circle Penulis
    • visibility 101
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Tokoh konstruksi Indonesia, Bachtiar Ujung angkat bicara perihal fenomena gempa yang baru saja terjadi di Turki. Menurutnya musibah tersebut menjadi pelajaran berharga utamanya bagi pakar-pakar konstruksi dalam mendesain sebuah bangunan agar memenuhi ketentuan kaidah-kaidah konstruksi. “Dari kejadian itu kita dapat lebih waspada dalam mendesain sebuah bangunan seperti untuk daerah yang aman […]

  • Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Helat Nobar Film Melawan Hoaks

    Masyarakat Anti Fitnah Indonesia Helat Nobar Film Melawan Hoaks

    • calendar_month Ming, 12 Mar 2023
    • account_circle Penulis
    • visibility 103
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang, Garda Indonesia | Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) yang gencar melakukan advokasi melawan hoaks berhasil memproduksi film terbaru berjudul “Dunia Tanpa Hoax (Film Ikan Pari)”. Film yang diproduksi tahun 2022 ini siap digunakan sebagai materi kampanye cerdas melawan hoaks ke masyarakat Indonesia. Kupang menjadi kota pertama yang menjadi pilihan MAFINDO sebagai lokasi pelaksanaan sosialisasi. […]

  • 4 Calon Perseorangan dari 4 Kabupaten di NTT Jalani Verifikasi Faktual

    4 Calon Perseorangan dari 4 Kabupaten di NTT Jalani Verifikasi Faktual

    • calendar_month Rab, 8 Jul 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 89
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Sesuai undang-undang pemilihan Nomor 1 tahun 2015, sebagaimana telah diubah dalam UU No. 8 tahun 2015, dan UU No. 10 tahun 2016, calon perseorangan harus memenuhi dukungan minimal pencalonan dari data pemilih terakhir di daerah tertentu dengan klasifikasi sebagai berikut: (i) pemilih 250.000 jiwa sebanyak 10%, (ii) pemilih 250.000 – 500.000 […]

  • Menko Polhukam Mahfud MD: Perang Terhadap Hoaks Tugas Bersama

    Menko Polhukam Mahfud MD: Perang Terhadap Hoaks Tugas Bersama

    • calendar_month Jum, 13 Agu 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 85
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan, perkembangan media sosial dan digital yang sangat cepat membawa konsekuensi beredarnya berita palsu atau hoaks di masyarakat. Ini menjadi tantangan sekaligus ancaman yang akan berdampak serius bila tidak ditangani dengan baik dengan semua pihak, termasuk masyarakat. “Memerangi hoax adalah tugas bersama, bukan hanya menjadi tugas pemerintah. […]

expand_less