PSI Pertanyakan Rencana Pengenaan PPN Sembako
- account_circle Penulis
- calendar_month Jum, 11 Jun 2021
- visibility 2
- comment 0 komentar
Jakarta, Garda Indonesia | Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempertanyakan rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako. Juru Bicara PSI, Andre Vincent Wenas mengatakan kebijakan ini prosesnya harus transparan dan sasarannya mesti tepat. Saat pandemi dan tidak boleh ada kebijakan yang tidak jelas secara proses.
“Kondisi ekonomi di piramida bawah sangat berat, kalau rencana ini berlaku untuk semua segmen sungguh tidak tepat dijalankan tahun ini bahkan tahun depan,” ujar Andre dalam keterangan tertulis yang diterima Garda Indonesia pada Kamis, 10 Juni 2021.
Walaupun tahun depan ada pembalikan perekonomian, imbuh Andre, tak serta merta ekonomi menengah bawah langsung tumbuh pesat. Ada proses penyesuaian yang tentunya tidak sebentar. “Jangan sampai masyarakat di bawah yang sudah kesusahan dalam 2 tahun, langsung dikenakan tambahan pajak. Kami rasa ini kurang bijak,” ucapnya.
PSI meminta agar pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan lebih kreatif mencari tambahan pajak pasca pandemi dengan relatif tidak memberatkan masyarakat menengah ke bawah. “Menurut kami, Pajak adalah instrumen untuk memperpendek disparitas kelompok pendapatan tinggi dan rendah. Diperlukan kreativitas untuk mencari potensi-potensi pendapatan pajak yang berkeadilan sosial,” urai Andre.
Andre menegaskan, seharusnya pemerintah dan DPR segera duduk bersama untuk merumuskan potensi pajak tahun-tahun ke depan dengan semangat memperpendek disparitas pendapatan. “Kami yakin Kemenkeu punya banyak alternatif dalam upaya menarik pajak dengan mengedepankan semangat memperpendek disparitas pendapatan. Di mana kami yakin PPN untuk sembako rakyat kebanyakan tidak perlu masuk di dalamnya,” jelasnya.
Mengejar target kelompok mampu secara ekonomi ini, menurut Andre, lebih memenuhi rasa keadilan sosial, terlebih dalam kondisi pandemi dan ekonomi yang sulit untuk rakyat bawah. “Saya berharap Kemenkeu dan DPR transparan dan membuka secara jelas skema PPN ini seperti apa. Saya berharap agar penambahan pendapatan dari pajak fokus dengan cara yang bermartabat dan berkeadilan,” tandasnya.(*)
Sumber berita (*/tim)
Foto utama (+roni banase)
- Penulis: Penulis
