Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Sri Mulyani Sebut Bayar Pajak Itu Mulia Layaknya Bayar Zakat dan Wakaf

Sri Mulyani Sebut Bayar Pajak Itu Mulia Layaknya Bayar Zakat dan Wakaf

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Jum, 15 Agu 2025
  • visibility 173
  • comment 0 komentar

Loading

Sri Mulyani mencontohkan manfaat pajak yang telah membantu 10 juta keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH), 18 juta keluarga penerima bantuan sembako, hingga modal usaha untuk UMKM.

 

Jakarta | Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyamakan kewajiban membayar zakat dan wakaf dengan membayar pajak, karena ketiganya merupakan bentuk penyaluran hak orang lain yang ada dalam setiap rezeki yang diterima.

Pada Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah yang ditayangkan YouTube Bank Indonesia, Rabu,13 Agustus 2025, Sri Mulyani menekankan bahwa pajak yang dibayarkan akan kembali kepada masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan.

Ia mencontohkan manfaat pajak yang telah membantu 10 juta keluarga penerima Program Keluarga Harapan (PKH), 18 juta keluarga penerima bantuan sembako, hingga modal usaha untuk UMKM.

Ia juga mengapresiasi inisiatif Presiden Prabowo Subianto melalui Sekolah Rakyat yang memberikan pendidikan gratis, asrama, makan tiga kali sehari, dan dua kali camilan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Hingga 2026, ditargetkan ada 200 Sekolah Rakyat yang berdiri.

Selain itu, Sri Mulyani menyoroti pentingnya investasi pendidikan, khususnya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM), yang juga didukung lewat program beasiswa LPDP.

Menurutnya, tanpa penguatan di bidang tersebut, Indonesia akan sulit bersaing dan menyelesaikan masalah besar.

Terkait dukungan anggaran, ia menyebut pemerintah pusat di era Presiden Prabowo telah mengalokasikan Rp1.333 triliun pada 2025 untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah.

Anggaran 2026 disebut akan jauh lebih besar, meski detailnya akan diumumkan langsung oleh Presiden pada penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 15 Agustus 2025.

Sri Mulyani memastikan arah kebijakan ini selaras dengan prinsip ekonomi syariah dan Asta Cita Presiden Prabowo, yang menekankan keadilan dan perlindungan sosial bagi warga kurang mampu.(*)

Sumber (*/melihatindonesia)

 

 

  • Penulis: Penulis

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • *Ilustrasi Anak Menenun. Felicia Laura Lulu Taiboe dan Gregoria Carla Bere dari Sanggar Tenun Nunupu Belu sementara bersekolah di SMP Negeri 1 Atambua*

    Remaja Putri Putus Sekolah Jadi Pewaris Tradisi Menenun di Timor Tengah Utara

    • calendar_month Jum, 19 Nov 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 188
    • 0Komentar

    Loading

    Kefa, Garda Indonesia | Instruktur tenun di Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) melalui Dekranasda Nusa Tenggara Timur (NTT) membimbing cara menenun kepada 80 remaja putri putus sekolah. Adapun berbagai latihan dilakukan oleh instruktur kepada para remaja yang belum mampu seperti cara menggulung benang, latihan NON, latihan cara ikat, dan cara menenun. Kepada Garda […]

  • Diduga Polsek Kupang Tengah Endap Kasus Aniaya Warga Penfui Timur

    Diduga Polsek Kupang Tengah Endap Kasus Aniaya Warga Penfui Timur

    • calendar_month Rab, 26 Mei 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 192
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Kepolisian Sektor (Polsek) Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), diduga mengendap laporan kasus penganiayaan yang dialami korban atas nama Ongki Y. Banu, warga Dusun IV, RT 25, RW 08, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah. Informasi yang dihimpun Garda Indonesia dari pihak korban pada Selasa malam, 25 Mei […]

  • TAK JIJIK! SPK & Andre Garu Pungut Sampah Usai Deklarasi

    TAK JIJIK! SPK & Andre Garu Pungut Sampah Usai Deklarasi

    • calendar_month Sen, 23 Sep 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 140
    • 0Komentar

    Loading

    SoE | Deklarasi akbar pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Simon Petrus Kamlasi-Adrianus Garu (SIAGA) di lapangan Puspemnas Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Sabtu, 21 September 2024, meninggalkan kesan yang positif. Puluhan ribu massa yang hadir dalam deklarasi SIAGA begitu antusias dan menikmati setiap yakni, orasi politik dari Simon Petrus Kamlasi yang merupakan […]

  • Kakanminvet Kupang Respons Positif Aspirasi 113 Anggota Veteran

    Kakanminvet Kupang Respons Positif Aspirasi 113 Anggota Veteran

    • calendar_month Kam, 3 Feb 2022
    • account_circle Penulis
    • visibility 178
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang – NTT, Garda Indonesia | Kepala Kantor Urusan Administrasi Veteran (Kakanminvet) Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merespons secara positif aspirasi dari 113 orang anggota veteran asal Markas Cabang (Macab) Kabupaten Belu dan Malaka. “Ya, kita ‘kan harus mengurus dulu. Kita ajukan ke Taspen, kirim ke Babin, terus mengetahui pimpinan saya. Maksudnya yang cair […]

  • Reformasi Birokasi-Ciptakan Birokrasi Handal & Tingkatkan Pelayanan Publik

    Reformasi Birokasi-Ciptakan Birokrasi Handal & Tingkatkan Pelayanan Publik

    • calendar_month Kam, 18 Okt 2018
    • account_circle Penulis
    • visibility 166
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, gardaindonesia.id | Upaya penataan birokrasi atau yang lebih dikenal dengan istilah Reformasi Birokrasi terus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT. Upaya tersebut sejalan dengan misi kelima pasangan Gubernur 1 dan Gubernur 2 NTT, Viktor B. Laiskodat dan Josef Nae Soi. Tujuannya adalah untuk mewujudkan mesin birokrasi yang handal dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Reformasi birokrasi […]

  • DPRD Kota Kupang Batalkan Anggaran Sepihak, Pemkot Tak Mau Bersidang

    DPRD Kota Kupang Batalkan Anggaran Sepihak, Pemkot Tak Mau Bersidang

    • calendar_month Sen, 23 Nov 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 118
    • 0Komentar

    Loading

    Kota Kupang, Garda Indonesia | Sidang DPRD Kota Kupang membahas Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2021 menuai polemik. Pasalnya, sejumlah anggaran untuk program prioritas Pemkot Kupang dihapus seluruhnya tanpa meminta penjelasan dan klarifikasi dari Pemkot Kupang. Hal ini menjadi salah satu alasan Pemkot Kupang tidak mau lagi bersidang. Dalam surat […]

expand_less