Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Hukum Kriminal » SURYANATA Desak Copot Kasatpol PP Samarinda, Dampak Keroyok 8 Mahasiswa

SURYANATA Desak Copot Kasatpol PP Samarinda, Dampak Keroyok 8 Mahasiswa

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Kam, 15 Agu 2019
  • visibility 106
  • comment 0 komentar

Loading

Samarinda, Garda Indonesia | Bermula dari aksi brutalisme ratusan Satpol PP menyerbu 8 aktivis saat diskusi dan ngopi, Aliansi Suara Rakyat Nusantara (SURYANATA) mendesak agar segera mencopot Kepala Satpol PP Samarinda dari Jabatannya serta oknum anggotanya yang terlibat dalam kasus tersebut.

“Kami tidak membenarkan tindakan kejahatan tidak berperi kemanusiaan tersebut, karena telah melanggar dari norma kemanusiaan dan berdemokrasi yang baik, maka segera patuhi hukuman yang berlaku,”kata Korlap Aksi SURYANATA, Yohanes Richardo Nanga Wara, pada Kamis, 15 Agustus 2019.

Pria yang dikenal dengan sapaan Richardo, menyebut tak hanya itu, para Satpol PP Kota Samarinda juga menghancurkan warung kopi milik mahasiswa yang baru berdiri belum seminggu lamanya.

Menurut Yohanes, tindakan represifitas dan intimidasi menjadi tolok ukur bahwa para anggota Satpol PP Kota Samarinda telah merusak nilai demokrasi dalam kebebasan berekspresi, berkumpul dan berpendapat yang tertuang dalam Pasal 28 UUD 1945, hak untuk berserikat dan berkumpul juga telah dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 24 ayat (1) UU HAM: Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, dan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

“Praktek barbar dan teror telah yang telah dipertunjukkan bahwa Satpol PP Kota Samarinda sangat buas dan memangsa hak kebebasan sesuai yang termaktub dalam UU Kebebasan Berekspresi, karena telah mencederai nilai HAM(Hak Asasi Manusia),” tegas Richardo.

“Mereka terlalu predator,” paparnya.

Dirinya juga menerangkan perlu untuk diusut tuntas oknum Satpol PP pelaku pemukulan terhadap mahasiswa dan meminta Kepada Pemkot Samarinda agar membina Satpol PP berdasarkan Perda Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata kerja Satpol PP.

“Cabut semua kebijakan anti demokrasi, agar tidak mengancam dalam berkehidupan, berbangsa dan bernegara, sehingga bisa menjamin mahasiswa dan masyarakat Kota Samarinda bisa nyaman dan tenteram dalam beraktivitas,” tandasnya. (*)

Sumber berita (*/Rilis Aliansi Suara Rakyat Nusantara)
Editor (+rony banase)

  • Penulis: Penulis

Rekomendasi Untuk Anda

  • Isu Santer Raffi Ahmad Jadi Menpora Gantikan Dito Ariotedjo

    Isu Santer Raffi Ahmad Jadi Menpora Gantikan Dito Ariotedjo

    • calendar_month Rab, 10 Sep 2025
    • account_circle Penulis
    • visibility 93
    • 0Komentar

    Loading

    Spekulasi makin menguat karena bertepatan dengan keterangan Istana, Raffi Ahmad memang diketahui sedang berada di luar kota untuk mendampingi sang ibu, Amy Qanita, yang tengah dirawat di rumah sakit.   Jakarta | Selebritas papan atas Raffi Ahmad kembali menjadi sorotan publik setelah namanya diisukan bakal menempati posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dalam Kabinet Merah […]

  • APINDO-IMO Indonesia Teken MoU Suarakan Dinamika Dunia Usaha

    APINDO-IMO Indonesia Teken MoU Suarakan Dinamika Dunia Usaha

    • calendar_month Sab, 18 Okt 2025
    • account_circle Tim IMO Indonesia
    • visibility 516
    • 0Komentar

    Loading

    Dari sisi ekonomi, kerja sama ini memberikan peluang cukup besar bagi kedua pihak. IMO-Indonesia, sebagai organisasi badan pers di Indonesia dengan jumlah ratusan media anggota, memiliki potensi besar dalam membangun ekosistem informasi yang sehat dan berimbang terkait dunia usaha.   Jakarta | Tantangan dinamika dan keberlangsungan usaha nasional menjadi hal penting, bahkan utama, bagi para […]

  • Kementerian PUPR Bangun 27 Rusun Ponpes di Jawa Barat

    Kementerian PUPR Bangun 27 Rusun Ponpes di Jawa Barat

    • calendar_month Sen, 22 Okt 2018
    • account_circle Penulis
    • visibility 134
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta,gardaindonesia | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendukung pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang kini menjadi fokus utama Pemerintah. Salah satunya dengan menyediakan hunian yang layak berupa Rumah Susun (Rusun) Sewa bagi santri. Dengan adanya Rusun diharapkan mendukung Ponpes dalam menghasilkan santri yang religius, nasionalis dan berakhlakul karimah sebagaimana pesan Presiden Joko […]

  • World Water Forum 2024 di Bali, PLN Siaga Listrik Tanpa Kedip

    World Water Forum 2024 di Bali, PLN Siaga Listrik Tanpa Kedip

    • calendar_month Sab, 18 Mei 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 101
    • 0Komentar

    Loading

    Denpasar, PLN (Persero) siap menghadirkan listrik yang andal mendukung perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi World Water Forum (KTT WWF) ke–10 pada tanggal 18—25 Mei 2024. Hal ini tercermin melalui apel siaga kelistrikan KTT WWF di halaman kantor PLN Unit Induk Distribusi (UID) Bali pada Jumat, 17 Mei. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, pihaknya berkomitmen penuh […]

  • Ray Fernandes Ajak Warga TTU Pilih SIAGA

    Ray Fernandes Ajak Warga TTU Pilih SIAGA

    • calendar_month Sel, 1 Okt 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 92
    • 0Komentar

    Loading

    Kefamenanu | Mantan Bupati Timor Tengah Utara 2 periode, Raymundus Sau Fernandes berjanji akan memenangkan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTT, Simon Petrus Kamlasi-Adrianus Garu (SIAGA) pada Pilgub NTT 2024. Hal itu diungkapkan Ray Fernandes di Desa Tuabatan, Kecamatan Miomaffo Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), dalam pertemuan terbatas masyarakat Desa Tuabatan dengan calon […]

  • 17 Duta Besar RI untuk Negara Sahabat Dilantik Presiden Jokowi

    17 Duta Besar RI untuk Negara Sahabat Dilantik Presiden Jokowi

    • calendar_month Sen, 25 Okt 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 93
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Sebanyak 17 duta besar LBBP menjalani prosesi pelantikan di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 25 Oktober 2021. Pengangkatan dan pelantikan para duta besar (dubes) luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) untuk sejumlah negara sahabat oleh Presiden Jokowi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 127/P Tahun 2021 tanggal 22 […]

expand_less