Bawaslu RI
Empat Arahan Presiden dalam Konsolidasi Nasional Bawaslu
- calendar_month Ming, 18 Des 2022
- visibility 38
- 0Komentar
Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo menekankan sedikitnya 4 (empat) arahan saat menyampaikan sambutan pada acara Konsolidasi Nasional Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI pada Sabtu, 17 Desember 2022 di Hotel Bidakara, Jakarta. Arahan pertama, Presiden meminta agar Bawaslu memetakan segera potensi masalah dan berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran. “Harus dipetakan. Pusat memetakan, provinsi memetakan, […]
Bawaslu Tolak 7 Laporan Pelanggaran Administrasi Parpol
- calendar_month Rab, 14 Sep 2022
- visibility 22
- 0Komentar
Jakarta, Garda Indonesia | Badan Pengawas Pemilihan Umum – Bawaslu menolak tujuh laporan partai politik (parpol) calon peserta Pemilu 2024 yang melaporkan dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan KPU dalam sidang administrasi di Gedung Bawaslu RI pada Selasa, 13 September 2022. “Mengadili, menyatakan terlapor (KPU) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu,” kata […]
Sah, Pemilihan Presiden dan Legislatif Dihelat pada 14 Februari 2024
- calendar_month Sen, 24 Jan 2022
- visibility 21
- 0Komentar
Jakarta, Garda Indonesia | Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan DPR mengesahkan pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) pada Rabu, 14 Februari 2024. Kesepakatan yang diambil bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu tersebut, diambil pada rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung Komisi II DPR pada Senin, 24 Januari 2022. Ketua Bawaslu Abhan turut hadir dalam […]
Bupati Alor Pecat & Mutasi Pejabat; AMAPEK Demo ke Bawaslu NTT
- calendar_month Sel, 28 Agu 2018
- visibility 15
- 0Komentar
Kupang-NTT, gardaindonesia.id – Bupati Alor,Amon Djobo, pada tanggal 28 Juli 2018, selaku incumbent/petahana mengganti 6 (enam) pejabat yang terdiri dari 2 (dua) orang pejabat fungsional dan 4 (empat) orang pejabat administrasi melalui surat keputusan bupati bernomor BKPSDM. 820/625/VI/2018. Padahal sesuai UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016, pasal 71 ayat (2), melarang mutasi 6 (enam) bulan […]
