undang undang pers
Surati Menteri Hukum, IMO-Indonesia Usul Poin Revisi UU Pers
- calendar_month Kam, 20 Mar 2025
- visibility 111
- 0Komentar
![]()
IMO Indonesia memandang kehadiran media siber/online yang jumlahnya begitu banyak, namun berdasarkan pengalaman anggota media selama setengah dekade belakangan terjadi banyak dinamika yang tidak menguntungkan. Jakarta | Wacana revisi Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999 kembali mengemuka usai Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas baru-baru ini menggulirkan wacana tersebut. Menyambut wacana hangat tersebut, […]
Kenapa ‘Publisher Right Platform Digital’ Patut Ditolak Pers?
- calendar_month Jum, 17 Feb 2023
- visibility 87
- 0Komentar
![]()
Oleh : Wina Armada Sukardi, Pakar Hukum Pers dan Kode Etik Jurnalistik Rapat koordinasi pembahasan draf Peraturan Presiden (Perpres) terkait publisher right platform digital yang dihadiri oleh anggota Dewan Pers, para wakil konstituen Dewan Pers, unsur perwakilan Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemkopolhukam), serta wakil Sekretariat Negara pada 15 Februari 2023, berlangsung ricuh. Belum masuk […]
‘Judicial Review’ UU Pers, Keterangan Saksi DP & Pemerintah Bertentangan
- calendar_month Jum, 22 Apr 2022
- visibility 103
- 0Komentar
![]()
Jakarta, Garda Indonesia | Keterangan saksi Bambang Sadono yang dihadirkan Dewan Pers pada sidang lanjutan perkara: Nomor 38/PUU-XIX/2021 di Mahkamah Konstitusi pada Kamis, 21 April 2022, mengundang pertanyaan kuasa hukum pemohon dan majelis hakim. Bambang Sadono menyatakan Dewan Pers mempunyai kewenangan untuk membuat regulasi, termasuk memfasilitasi organisasi pers untuk membuat regulasi. Dan saksi juga mengatakan […]
Uji Materi UU Pers Resmi Diajukan ke Mahkamah Konstitusi
- calendar_month Kam, 8 Jul 2021
- visibility 96
- 0Komentar
![]()
Jakarta, Garda Indonesia | Permohonan pengujian materiil Pasal 15 ayat (2) huruf f dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, resmi didaftarkan di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Online : 31/PAN.ONLINE/2021 pada Rabu 7 Juli 2021. Pemohon uji materi UU Pers ini tercatat atas nama […]
IMO-Indonesia : ‘RUU Cipta Kerja Omnibus Law’, Jadi Momentum Masukan Lintas Sektor
- calendar_month Ming, 1 Mar 2020
- visibility 127
- 0Komentar
![]()
Jakarta, Garda Indonesia | Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Ikatan Media Online (IMO Indonesia) akhirnya sepakat membentuk tim khusus dalam rangka menelaah kembali RUU Omnibus Law Cipta Kerja, acara FGD berlangsung pada Sabtu, 29 Februari 2020 pukul 14.00—17.00 WIB di Cafe & Resto The Atjeh Connection, Sarinah Jakarta. FGD IMO-Indonesia yang dilaksanakan oleh DPW […]
Terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja, IMO-Indonesia Angkat Bicara
- calendar_month Sab, 22 Feb 2020
- visibility 93
- 0Komentar
![]()
Jakarta, Garda Indonesia | Dinamika Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang disampaikan oleh Pemerintah ke DPR RI sembilan hari yang lalu tepatnya pada hari rabu tanggal 12 Februari 2020, menuai kontra dari sejumlah organisasi usaha serta pekerja pada lintas sektor di tanah air. Tujuan ke depan untuk dapat lebih baik yang dicanangkan oleh Pemerintah melalui RUU […]
Dewan Pers Kecam Pelaku Kekerasan dan Penghalang Kerja Wartawan
- calendar_month Rab, 2 Okt 2019
- visibility 88
- 0Komentar
![]()
Jakarta, Garda Indonesia | Dewan Pers mengecam tindakan kekerasan dan intimidasi terhadap wartawan yang meliput unjuk rasa oleh aparat keamanan selama kegiatan unjuk rasa terhadap penolakan pengesahan RKUHP, pada Selasa, 24 September 2019 di beberapa kota. Baca juga : http://gardaindonesia.id/2019/10/01/wartawan-sinar-pagi-dianiaya-aparat-stop-tindak-kekerasan/ Dewan Pers juga prihatin dan menyesalkan pemberitaan yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat serta berpotensi meningkatkan […]
Wartawan Sinar Pagi Dianiaya Aparat, STOP Tindak Kekerasan!
- calendar_month Sel, 1 Okt 2019
- visibility 75
- 0Komentar
![]()
Jakarta, Garda Indonesia | Wartawan kembali mendapat perlakuan semena-mena dari oknum aparat kepolisian. Ini terjadi ketika seorang wartawan hendak meliput saat aksi demo berlangsung. Sejatinya jurnalis dalam melakukan tugasnya dilindungi oleh Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 yang menerangkan bahwa menghalangi tugas wartawan akan dikenakan kurungan penjara selama dua tahun dan atau denda Rp.500.000.000,- ( […]
Menkominfo Pastikan Pemerintah Tak Intervensi UU Pers
- calendar_month Kam, 13 Jun 2019
- visibility 78
- 0Komentar
![]()
Jakarta, Garda Indonesia | Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers merupakan acuan mendasar bagi insan pers di Tanah Air. Undang-Undang tersebut lahir sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam mewujudkan pers yang independen dan berkualitas. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memastikan bahwa pemerintah tidak akan mengintervensi sedikit pun terkait aturan-aturan dalam beleid tersebut. Baik melalui Peraturan […]
Kominfo & Dewan Pers Bentuk Satgas Penanganan Berita Bohong
- calendar_month Ming, 14 Apr 2019
- visibility 101
- 0Komentar
![]()
Jakarta, Garda Indonesia | Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Dewan Pers melakukan penandatanganan nota kesepahaman untuk membentuk satgas dalam menangani berbagai konten negatif dalam bentuk berita bohong agar tidak beredar luas di jaringan internet dan mudah diakses masyarakat. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan menyatakan peran Kementerian Kominfo dalam satuan tugas (satgas) […]










