Arsip Tag: wakil gubernur ntt

Pemprov NTT Siap Siaga Risiko Tumpahan Minyak di Perairan Pulau Rote

394 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Penelitian yang dilakukan oleh Global Ocean menegaskan, perairan Pulau Rote di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur (NTT), rentan terhadap ancaman pencemaran dari tumpahan minyak terlebih dengan meningkatnya eksplorasi minyak dan gas serta aktivitas pelayaran di Kawasan perairan Laut Arafura dan Laut Timor (Arafura and Timor Seas/ATS).

“Perairan Pulau Rote berisiko terdampak dari kemungkinan terjadinya tumpahan minyak sehingga perlu untuk memperkuat kesiapsiagaan, pengawasan, dan pengendalian pencemaran yang melibatkan berbagai pihak,” ujar Wakil Gubernur NTT Drs. Josef Nae Soi, M.M. saat membuka secara daring Webinar Mitigasi dan Penanggulangan Tumpahan Minyak di Perairan Laut Timor di ruang rapat Gubernur pada Rabu, 28 Juli 2021.

Lepasnya minyak baik langsung atau tidak langsung ke lingkungan laut yang berasal dari kegiatan pelayaran, eksplorasi minyak dan gas bumi, atau kegiatan lain dapat menyebabkan kerusakan ekosistem dan kematian organisme yang merugikan masyarakat pesisir.

Untuk memberikan penyadaran tentang pentingnya menyiapkan rencana mitigasi dan kesigapan menanggulangi risiko bencana tumpahan minyak di NTT, terutama di Perairan Laut Timor, Pemerintah Provinsi NTT bersama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan UNDP Indonesia menggelar webinar yang menghadirkan narasumber dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Oil Spill Response Limited (OSRL).

“Koordinasi dan respons yang cepat, tepat, dan tersinergi akan dapat memaksimalkan upaya pencegahan dan penanggulangan tumpahan minyak di laut untuk meminimalkan kerugian masyarakat dan kerusakan lingkungan laut,” jelas Wakil Gubernur Nae Soi sembari menyampaikan bahwa peran dan kontribusi perempuan pun perlu menjadi perhatian mengingat perempuan merupakan kelompok masyarakat yang paling terdampak dari kerusakan ekosistem laut.

Sebelumnya, Gubernur NTT telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 260 Tahun 2021 tentang Tim Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Laut di Wilayah Perairan Provinsi NTT pada awal Juli 2021 yang melibatkan unsur pemerintah daerah lintas bidang dengan pendampingan dari kementerian terkait. Inisiasi pembentukan tim tersebut didukung oleh Program Arafura & Timor Seas Ecosystem Action Phase II (ATSEA-2).(*)

Sumber dan foto (*/Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT)

Terima IOM, Wagub NTT Tanya Kepastian Status 213 Imigran

116 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi kembali bertemu dengan Program Coordinator for Eastern Region International Organization For Migration (IOM), Son Ha Dinh dan Kepala Kantor IOM Kupang, Asni Yurika di ruang kerjanya, pada Jumat, 21 Mei 2021.

Baca juga: https://gardaindonesia.id/2021/05/20/demo-hari-ke-17-pengungsi-afganistan-datangi-iom-dengan-tuntutan-sama/

Pertemuan tersebut merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya pada Rabu, 19 Mei 2021, di mana hadir perwakilan Imigran Afganistan, masing-masing Kubra Hasani,  Reza Khademi dan Azim  Hasani, juga hadir Asni Yurika sebagai Kepala Kantor IOM Kupang.

“Saya telah berjanji kepada perwakilan imigran tersebut bahwa, masalah ini harus secepatnya kita bisa tuntaskan, untuk itu saya pun telah berjanji bahwa dalam waktu tidak lebih dari dua minggu, kita sudah bisa menemukan titik terang penanganannya,” ujar Wagub Nae Soi.

Untuk itu, imbuh Nae Soi, saya meminta Pa Son dan Ibu Asni bisa kembali bertemu hari ini, untuk bisa mencari solusi yang terbaik, karena memang mereka sudah cukup lama ada di NTT, khususnya di Kota Kupang. “Saya sudah banyak mendengarkan keluhan dan permasalahan yang disampaikan para imigran beberapa hari lalu,” ungkap Wagub asal Ngada ini.

Wagub Nae Soi pun menyampaikan bahwa, para imigran tersebut tidak mau tinggal lebih lama di Kupang. “Saya sempat menanyakan kepada mereka, apakah mau menetap di tempat yang sekarang atau pindah? Oleh sebab itu, saat ini saya ajak mari kita bicara baik-baik, karena bagaimanapun mereka harus kita perlakukan sebagai sesama kita secara manusiawi,” ucapnya.

Menanggapi apa yang disampaikan oleh Wagub JNS, Son Ha Dinh, menyampaikan bahwa selama berada di Kota Kupang, 213 imigran yang saat ini tinggal di “Community Houses”, masing-masing di Hotel Ina Bo’I, Hotel Lavender, Kupang Inn, sudah mendapatkan perlakuan yang baik dan memperolah pemenuhan hak-hak dasar sesuai dengan tugas kami dalam memfasilitasinya bagi mereka.

“Apa yang terjadi selama ini adalah miss-interpretasi tentang pemahaman Community House, namun kami sudah menjelaskannya, padahal tempat di mana mereka huni saat ini, sebenarnya itu adalah rumah komunitas/akomodasi yang representatif bagi mereka, karena sudah mendapat persetujuan dari pemerintah. Selain itu, saat mereka berada di akomodasi tersebut, seluruh hak-hak dasar mereka seperti mendapatkan makanan, pendidikan dan mendapatkan pengobatan, dan lain- lain telah mereka dapatkan, bahkan kami juga memberi uang tunjangan bulanan kepada setiap orang,” urai Son Ha Dinh.

Jadi, terang Son Ha Dinh, walaupun mereka pindah ke tempat lain situasi yang mereka hadapi pun akan sama. “Memang selama ini kami tidak bisa bertemu secara langsung ataupun menerima mereka untuk mendengarkan aspirasi mereka, hal itu bukan disengajakan, tapi memang kondisi pandemi yang mengharuskan tidak boleh bertatap muka, bahkan kami pun melakukan aktivitas kantor dari rumah sudah hampir setahun lebih,” kata Pria berdarah Vietnam didampingi Asri Yunika.

Mencermati apa yang disampaikan oleh Son Ha Dinh, Wagub Nae Soi menyampaikan ada keresahan di antara mereka, karena anak mereka yang bersekolah tidak diakui. “Mohon maaf Pak, di tempat lain pun sama, jadi tidak ada pemberian ijazah, jadi mereka itu akan tetap mengalami hal yang sama walaupun dipindahkan ke lokasi lain, apa yang mereka dapat di Kupang, akan mereka dapatkan hal demikian di tempat lain,” jelas Asni Yurika menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Son Ha Dinh.

Lalu, Wagub JNS menanyakan kalau mereka (imigran,red) mau menjadi WNI, bagaimana sikap dari IOM menanggapi hal tersebut. “Ini tentunya sudah menjadi ranah pemerintah, karena memang agak sulit juga, karena mereka ini adalah pengungsi yang lari dari negeri asal, tanpa membawa dokumen resmi keimigrasian, ditambah lagi Indonesia tidak ikut serta menandatangani dokumen Konvensi Pengungsi Tahun 1951, ini juga sangat memberatkan dari sisi aturan hukum,” beber Son Ha Dinh.

Mencermati berbagai fakta dan argumentasi tersebut, di akhir pertemuan tersebut, Wagub mengajak Son Ha Dinh dan Asni Yurika untuk bertemu langsung dengan perwakilan imigran yang tentunya difasilitasi oleh Wagub JNS, agar bisa menemukan solusi terbaik dalam menangani masalah tersebut secara kekeluargaan. Ini penting oleh karena NTT hanya sebagai daerah transit, Pemerintah tidak bisa banyak membantu untuk memenuhi keinginan para imigran. (*)

Sumber berita dan foto (*/Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT)

Editor (+roni banase)

Demo Hari Ke-17, Pengungsi Afganistan Datangi IOM dengan Tuntutan Sama

343 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Pengungsi Afganistan dan Pakistan yang menempati Hotel Ina Boi dan Kupang Inn kembali melakukan ujuk rasa (demonstrasi) pada Kamis, 20 Mei 2021 pukul 09.25 WITA—selesai di depan Kantor IOM (International Organization for Migration). Para demonstran, sekitar 15 orang terdiri dari laki-laki dan perempuan juga memboyong anak-anak dan mendirikan tenda darurat.

Masih dengan tuntutan yang sama, para demonstran (pengungsi Afganistan, red) tersebut bersikukuh menemui langsung pihak IOM guna menyampaikan aspirasi mereka yakni terus menuntut agar IOM memfasilitasi mereka dengan UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) untuk dilakukan pemindahan ke negara ketiga atau resettlement ataupun daerah lain, namun hal ini belum dipenuhi IOM sehingga mereka merasa resah dan terus melakukan aksi unjuk rasa.

Kepala Rudenim Kupang, Heksa Asik Soepriadi kepada Garda Indonesia menyampaikan, tetap melakukan pengawasan terhadap para pengungsi asal Afganistan yang terus berunjuk rasa di depan Kantor IOM, yang mana sempat berhenti berunjuk rasa di Hari Raya Idul Fitri (hari ke-15). “Aksi para pengungsi ini sudah berlangsung sejak tanggal 28 April hingga 20 Mei 2021 dan sempat tidak melakukan unjuk rasa pada tanggal 11—16 Mei 2021 yaitu pada saat hari Raya Idul Fitri,” ungkap Heksa.

Selain itu, imbuh Heksa, terdapat 2 (dua) angota Unit Pengawasan Orang Asing (POA) Kepolisian Resort Kupang Kota yang tetap memantau jalannya unjuk rasa tersebut. “Beberapa pengungsi yang sering berunjuk rasa memilih datang ke Kantor Rudenim Kupang untuk berkoordinasi,” ujar Heksa.

Anak-anak pengungsi pun menemani para orang tua mereka (pengungsi Afganistan dan Pakistan) yang berdemo di depan Kantor IOM

Menurut Heksa, aksi unjuk rasa tersebut akan terus dilakukan oleh para pengungsi Afganistan karena tuntutan mereka ke IOM belum terpenuhi. “Petugas Rumah Detensi Imigrasi Kupang akan terus memantau jalannya aksi unjuk rasa di kantor IOM hingga para pengungsi membubarkan diri dan pulang ke hotel masing-masing,” tegasnya.

Jumlah pengungsi yang berunjuk rasa, ujar Heksa, sudah mulai berkurang dari hari ke hari. “Hal ini disebabkan adanya pro dan kontra di antara para pengungsi yang berunjuk rasa dan apabila para pengungsi melakukan unjuk rasa yang anarkis dan mengganggu ketertiban umum, maka Kepolisian Resort Kupang Kota yang akan mengambil tindakan tegas,” tandasnya.

Diketahui, pada tanggal 17 Mei 2021, dua perwakilan pengungsi ke Kanwil Kumham NTT bertemu Kadiv Keimigrasian untuk meminta bantuan agar tuntutan mereka dipenuhi IOM dan pada 19 Mei 2021 ke Kantor Gubernur NTT, bertemu Wakil Gubernur menyampaikan alasan serta tuntutan mereka terhadap IOM.

Kakanwil Kemenkumham NTT Audiensi dengan Wagub Josef Nae Soi Bahas Masalah Pengungsi

Sebelumnya, Kepala Kanwil Kemenkumham NTT, Marciana Dominika Jone didampingi Kepala Divisi Keimigrasian, Eko Budianto, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Arfan Faiz Muhlizi, Kabid Pelayanan Hukum, Erni Mamo Li, dan Kasubbag HRBTI, Yustina Lema; melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi di ruang kerja Wagub, pada Selasa, 11 Mei 2021; membahas soal pengungsi asal Afghanistan dan Pakistan yang belakangan kerap berunjuk rasa ke IOM (International Organization for Migration).

Marciana mengkhawatirkan para pengunjuk rasa yang didominasi oleh perempuan dan anak-anak. Sebagian bahkan sedang dalam kondisi hamil. Hampir setiap hari, para pengungsi tersebut mendatangi IOM. Disisi lain, Kepala Divisi Keimigrasian dan Kepala Rudenim Kupang juga sudah berkomunikasi dengan IOM dan UNHCR. Namun, karena alasan pandemi Covid-19, IOM dan UNHCR tidak boleh bertemu langsung dengan pengungsi sesuai dengan SOP-nya.

Mercy Jone sapaan akrab Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT berharap pemerintah daerah dapat membangun komunikasi dengan IOM sebagaimana isi Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Pengungsi menuntut agar segera dipindahkan dari Indonesia, karena di Indonesia mereka tidak bisa bekerja. Selain itu, anak-anak juga tidak mendapatkan akses pendidikan. Pengungsi juga menuntut untuk segera pindah ke negara ketiga.

“Tugas dan fungsi kami di Kemenkumham hanya sebatas pengawasan administrasi saja,” ujar Mercy kepada Wagub Nae Soi.

Wakil Gubernur, Josef Nae Soi mengatakan  akan berupaya untuk berkomunikasi dengan IOM dan UNHCR guna mencari solusi yang terbaik. Prinsip dasar pemerintah daerah adalah tetap memperhatikan asas Kemanusiaan sehingga tuntutan pengungsi dapat dipenuhi namun tidak menimbulkan polemik baru.

Pertemukan IOM dan Perwakilan Imigran Afganistan, Wagub Tegaskan Akan Cari Jalan Keluar Terbaik

Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi (JNS)  mempertemukan perwakilan imigran Afganistan dengan pihak International Organization For Migration (IOM) di ruang kerjanya, pada Rabu, 19 Mei 2021 yang memfasilitasi berbagai keluhan dan permasalahan yang disampaikan para imigran. Hadir 3 (tiga) orang perwakilan imigran yakni Kubra Hasani,  Reza Khademi dan Azim Hasani serta Kepala IOM Kupang, Asni Yurika.

Foto bersama Wagub NTT, perwakilan pengungsi dan IOM

Dilansir dari Biro Administrasi Pimpinan, Wagub Nae Soi menegaskan, pemerintah Provinsi NTT telah menganggap para imigran  sebagai bagian dari penduduk NTT walaupun bukan warga negara Indonesia.  “Saudara-saudara, warga negara apa pun, namun karena sudah tinggal lama di Kupang, kami sudah anggap jadi penduduk NTT. Keluhan-keluhan itu akan kita carikan jalan keluar yang terbaik. Kebetulan ada IOM di sini, kita akan diskusikan secara kekeluargaan, ” jelasnya.

Wagub Nae Soi pun menjelaskan sebagai daerah transit,  Pemerintah Provinsi NTT tidak bisa membantu banyak untuk siapkan settlement atau tempat tinggal yang layak bagi para imigran karena keterbatasan anggaran. “Namun kita akan fasilitasi untuk cari win-win solution. Karena teman-teman dari IOM juga dibatasi dengan aturan. Kita akan konsultasikan dengan pihak terkait lainnya untuk selesaikan masalah yang sudah berlarut-larut ini. Beri saya waktu dua minggu untuk bicarakan hal ini lebih intens dengan IOM dan pihak terkait lainnya,” jelasnya.

Wagub juga meminta para imigran untuk menyiapkan argumentasi-argumentasi yang lebih meyakinkan agar dapat diteruskan oleh pemerintah provinsi ke berbagai pihak untuk menemukan jalan keluar yang tepat. “Kalau teman-teman imigran mau pindah ke tempat yang lebih layak, tolong teman-teman cari argumentasi  yang memudahkan teman-teman bisa pindah. Kita akan fasilitasi hal ini. Kebetulan saya pernah kunjungi tempat penampungan yang sangat baik di Batam dan Tangerang bersama Menteri Hukum dan HAM. Begitu pun kalau teman-teman imigran mau jadi warga negara Indonesia, kita juga bisa bantu fasilitasi hal ini. Kita pasti akan cari jalan keluar terbaiklah,” tutur Nae Soi.

Sementara itu, Kubra Hasani mewakili para imigran menyampaikan terima kasih kepada Wagub Josef Nae Soi karena bisa mempertemukan para imigran dengan pihak IOM. “Terima kasih bapa sudah bantu kami ketemu dengan IOM. Karena sudah lama kalau mau ketemu mereka, tidak bisa. Kami lihat IOM kurang transparan dalam mengurus kami,” kata Kubra.

Dengan suara bergetar, wanita yang telah 6 (enam) tahun menetap di Kupang itu menyampaikan  keluhan-keluhan para imigran. Di antaranya keinginan untuk pindah ke tempat dengan settlement yang layak sesuai aturan yang telah ditetapkan. Juga permasalahan pendidikan anak. “Sebagai orang tua,  saya sedih lihat anak-anak saya karena tidak bisa sekolah seperti anak-anak lokal.  Mereka memang sekolah tapi itu hanya formalitas. Mereka tidak bisa ikut ujian dan dapat ijazah karena tidak teregister. Dan hal ini tidak diberitahu oleh IOM secara terbuka. Juga masalah urusan medis atau kesehatan, mereka juga kurang terbuka. Kami hanya mau supaya aturan-aturan tentang imigran dari UNHCR diperhatikan dengan sungguh,” ungkap wanita beranak dua tersebut dengan derai air mata.

Menanggapi hal ini,  Kepala IOM Kupang, Asni Yurika mengungkapkan, IOM sudah berupaya memfasilitasi agar anak-anak dari para imigran bisa bersekolah, namun karena Indonesia belum bergabung dan menandatangani Konvensi Pengungsi  Tahun 1951, jadi ada keterbatasan-keterbatasan. “Keterbatasan ini juga ada di bidang pendidikan. Mereka memang tidak bisa dapatkan ijazah karena memang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Kita bukan tidak mau fasilitasi sampai mereka dapatkan ijazah. Tapi kita hanya ikuti yang dianjurkan kepada kita. Jadi kita hanya bisa fasilitasi sampai di situ saja,” jelas Asni.

Lebih lanjut Asni menguraikan terkait proses pemindahan imigran. Prosesnya baru bisa terjadi jika ada resettlement atau penempatan ke negara ketiga.

“Mereka akan dipindahkan sementara waktu ke Jakarta karena lebih dekat dengan kedutaan negara yang mau terima mereka. Kami juga bisa fasilitasi perpindahan kalau mereka mau pulang ke negara asal secara sukarela. Kemudian ada pemindahan yang terkait dengan situasi medis, di mana mereka butuh bantuan medis lebih lanjut, ” pungkas Asni.

Penulis dan Editor (+roni banase)

Foto utama oleh Rudenim Kupang

Foto pendukung oleh Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT

Hingga 14 April, Korban Meninggal Akibat Badai Seroja NTT Capai 181 Orang

356 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Jumlah korban meninggal akibat bencana alam siklon tropis (Badai Seroja) yang memorak-porandakan wilayah NTT, kini mencapai 181 jiwa. Hal tersebut diungkapkan Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi di Pos Komando Tanggap Darurat Bencana Alam Siklon Tropis Seroja Provinsi NTT (Aula El Tari) pada Rabu, 14 April 2021.

“Berdasarkan data dari lapangan korban jiwa meningkat menjadi 181 jiwa, 47 jiwa dinyatakan hilang, 250 orang mengalami luka-luka, total pengungsi 49.512 jiwa, rumah rusak berat sejumlah 17.124 unit, rumah rusak sedang 13.652 unit, dan rumah rusak ringan 35.733 unit,” jelas Wagub Nae Soi.

Baca juga : https://gardaindonesia.id/2021/04/08/badai-siklon-tropis-di-ntt-144-orang-meninggal-dan-66-orang-hilang/

Kondisi saat ini, imbuh Nae Soi, banyak wilayah terisolasi yang sudah bisa dijangkau oleh tim satgas penanganan bencana untuk melakukan evakuasi para korban dan pengiriman bantuan. “Hari ini Bapak Gubernur mengunjungi daerah Sumba dan memberikan bantuan di sana dan saya juga kunjungi Kabupaten Alor dan memberikan bantuan di Desa Lipang, Waesika, Maipeang dan Desa Mainang,” ujarnya.

Saat kunjungan di Alor, urai Wagub Nae Soi, melibatkan tokoh agama agar bisa membantu pemulihan mental bagi anak-anak yang mengalami trauma terutama bagi yang keluarganya meninggal. “Kami juga datangkan psikolog untuk membantu mereka di sana,” ungkapnya.

Selain itu, tandas Wagub Nae Soi, untuk pemulihan infrastruktur saat ini mulai dilakukan antara lain perbaikan jembatan-jembatan kecil yang dikerjakan berbagai pihak terutama TNI dan Polri serta PUPR.(*)

Sumber berita dan foto (*/Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT)

Editor (+roni banase)

Pergumulan 7 Tahun, Gereja Kaisarea BTN Kolhua Ditahbiskan Saat Pandemi

1.955 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Pergumulan dari Jemaat, Sesepuh Jemaat, Panitia Pembangunan, dan Badan Pembantu Pelayanan (BPP) Pembangunan Gereja Kaisarea BTN Kolhua selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun, menuai hasil dengan penahbisan dan diresmikan oleh Ketua Sinode GMIT, Pdt. Merry Kolimon dan Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi pada Minggu pagi, 21 Maret 2021.

Penahbisan Gedung Gereja Kaisarea BTN Kolhua pada saat Minggu Sengsara VI, dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat dan menerapkan aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang diberlakukan oleh Pemerintah Kota Kupang, para jemaat, penatua, majelis, dan tamu undangan tetap menggunakan masker dan menjaga jarak duduk antar orang per orang.

Prosesi peresmian dan penahbisan Gedung Kebaktian Gereja Kaisarea BTN Kolhua dimulai sejak pukul 09.00 WITA—selesai, juga dirangkai dengan hari ulang tahun (HUT) ke-31 Jemaat Kaisarea dan GMIT Jemaat Kaisarea BTN Kolhua. Pengguntingan pita tanda diresmikan gedung gereja yang dibangun sejak 2012 tersebut dilakukan oleh Wagub NTT Josef Nae Soi dan Ketua Sinode GMIT, Pdt. Merry Kolimon.

Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi saat menyampaikan sambutan, memberikan apresiasi fasilitas yang dimiliki Gedung Kebaktian Gereja Kaisarea Kolhua. “Kita menyucikan tempat ini melalui penahbisan dan mari kita bersama merawat dengan integritas seperti kita mengabdi kepada Yesus Kristus. Dan, semoga gereja ini dapat menjadi tempat pariwisata baru bagi para turis,” ujarnya.

Wagub NTT Josef Nae Soi saat memberikan sambutan pada peresmian Gedung Gereja Kaisarea BTN Kolhua

Selain itu, imbuh Wagub Nae Soi, “Saya juga melihat, terdapat fasilitas bagi Kaum Disabilitas. Saya belum melihat di dunia ini, hanya ada di gereja ini (Gereja Kaisarea Kolhua, red). Ini sebuah kemajuan luar biasa, karena saudara kita para difabel mendapat tempat yang sama dengan kita,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua BPP Pembangunan Gereja Kaisarea Kolhua, Lay Djaranjoera mengungkapkan bahwa sejak awal rencana pembangunan gedung gereja baru dan fasilitas penunjang pada tahun 2012, panitia merasa sangat kecut. “Mengapa sangat kecut, karena uang tidak ada, namun jemaat menginginkan harus melakukan proses pembangunan. Ini sebuah pergumulan, namun karena bekerja atas pimpinan Tuhan, maka desain diperoleh secara gratis atau tanpa biaya,” urainya didampingi oleh Ketua Panitia Pembangunan, Tanto Edi

Anggaran saat itu, urai Lay, estimasi sekitar Rp.6,7 miliar pada tahun 2012. “Lalu, kami mulai membentuk panitia pembangunan yang dipilih dari 8 (delapan) rayon dengan jumlah panitia sekitar 50 orang. Terpilihlah Pak Tanto sebagai ketua panitia pembangunan yang berlatar belakang orang teknik, Pak Laode Samosir sebagai wakil, sekretaris bapak Andre Medah; dan Bendahara, Ibu Maria Laning, juga dipilih seksi humas dan usaha dana,” urainya.

Tanto Edi Haryo Sunukmo sebagai Ketua Panitia Pembangunan, menyampaikan secara gamblang awal pembentukan panitia berdasarkan Surat Keputusan Majelis Jemaat Nomor : 05/SK/MJ-GMIT/2013 tanggal 26 Januari 2013 yang bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan gedung gereja baru dan fasilitas penunjang.

Ketua BPP Pembangunan Gereja Kaisarea BTN Kolhua, Lay Djaranjura dan Ketua Panitia Pembangunan, Tanto Edi Sunukmo saat menyampaikan laporan pembangunan gedung kebaktian Kaisarea BTN Kolhua

Peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya kegiatan pembangunan fisik pada tanggal 17 Maret 2013, bersamaan dengan HUT ke-23 GMIT Jemaat Kaisarea BTN Kolhua. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Ibu Pendeta Welmince Kameli-Maleng, Wakil Ketua Majelis Sinode GMIT, dan Bapak Jonas Salean, Wali Kota Kupang.

Pekerjaan fisik, beber Tanto, dilaksanakan pada 17 Juli 2013. “Gedung Gereja Kaisarea ini digunakan mulai 29 September 2019, sesungguhnya tak sama seperti yang direncanakan sebelumnya karena mengalami perubahan dan penyesuaian seperti dinding dari kaca bergambar agar ruang kebaktian cukup terang tanpa lampu di siang hari,” terangnya.

Terkait anggaran pembangunan, Tanto menambahkan, sampai dengan 31 Desember 2020, anggaran yang digunakan sebesar Rp.13,813 miliar, tidak termasuk nilai sumbangan yang telah diberikan dalam bentuk bahan, material, dan jasa. “Anggaran sebesar Rp.13.813.000.000,- itu bersumber dari penerimaan lebih kurang 7 tahun, dan 95 persen berasal dari Jemaat Kaisarea Kolhua. Sisanya 5 persen berasal dari bantuan pemerintah dan sumbangan dari pihak luar,” tandasnya.

Tanto Edi Haryo Sunukmo pun menyampaikan terima kasih kepada Menteri Agama RI melalui Kakanwil Departemen Agama Provinsi NTT, Gubernur NTT, Wali Kota Kupang, Pimpinan PT. Pertamina Divisi Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusra; Pimpinan Bank NTT, Pimpinan Koperasi Talenta, dan pihak lain yang telah berkontribusi bagi pembangunan gereja yang berlantai dua dan memiliki luas keseluruhan 1.573 m2 dengan daya tampung 1.108 kursi.

Penulis, editor dan foto utama (+roni banase)

Lantik Pejabat Lingkup Setda NTT, Wagub Nae Soi : Kita Adalah Pelayan

666 Views

Kupang-NTT,  Garda Indonesia | Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi (JNS) melakukan Pengukuhan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2021 di Aula Fernandes, Kantor Gubernur, pada Jumat, 19 Maret 2021. Pelantikan tersebut dihadiri beberapa perwakilan pejabat yang dilantik, sementara yang lainnya mengikuti secara virtual dari kantor masing-masing.

“Aksi nyata Anda ditunggu oleh masyarakat NTT dan usaha yang Anda lakukan akan menentukan daerah ini bangkit atau tidak. Kita ini adalah pelayan!. Pelayan itu artinya melayani orang, bukan dilayani!. Layanilah dengan hati. Tidak hanya dengan otak tapi juga dengan hati dan otot. Ketiganya harus jalan dengan seimbang,” jelas Wagub Nae Soi.

Menurut Wagub JNS, pelantikan bukan sekadar penempatan figur-figur pejabat pada jenjang jabatan tertentu. Melainkan lebih diutamakan pembenahan dan pemantapan organisasi dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik agar tetap berjalan untuk mencapai prioritas pembangunan. “Kepada pejabat yang baru dilantik, saya dan bapak Gubernur meminta kinerja dan totalitas kerja Anda sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Anda telah dapat kepercayaan dari Pemerintah Provinsi NTT untuk jadi penggerak kebangkitan NTT pada sektor-sektor yang dipercaya untuk Anda kelola. Kerja Anda akan lebih keras daripada orang lain,” tegasnya.

Lebih lanjut mantan Anggota DPR RI itu meminta agar para pejabat yang dilantik memiliki analisis yang komprehensif dan integral. Harus berdasarkan data. Tidak boleh sekali-kali mengabaikan sistem pendataan. “Seberapa canggih perangkat yang dipakai dalam bekerja, tapi  kalau data yang dimasukkan dalam perangkat  tersebut adalah data sampah, maka keluarnya pun akan tetap sampah. Oleh karena itu, disiplin dalam menciptakan data yang berkualitas merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar bagi seorang ASN yang bekerja di Pemerintah Provinsi NTT,” terangnya.

Wagub Nae Soi mengatakan, keberhasilan visi NTT Bangkit Menuju Sejahtera dengan 5 misi utamanya ditentukan oleh kehadiran  aparatur birokrasi yang andal dan berkualitas. Juga diperlukan sinergisitas dengan semua pemangku kepentingan.

“Di dalam pelayanan publik, layani dengan hati sambil gembira. Jangan layani orang dengan cemberut. Hospitality management ada di ASN. Saya masih lihat banyak dari kita layani dengan cemberut. Orang sudah tunggu berjam-jam, tapi kita masih main handphone, masih ngobrol dengan teman-teman. Utamakanlah pelayanan kepada masyarakat. Jagalah martabat jabatan ini, jangan disalahgunakan untuk kebanggaan yang semu agar kinerja saudara dapat berkontribusi untuk daerah ini,” pungkas Wagub Nae Soi.

Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi saat memberikan arahan usai melantik para Pejabat pPmpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2021

Pengukuhan dan pelantikan para pejabat ini didasarkan pada  Keputusan Gubernur NTT Nomor 816:.1/39/BKD/3.2 tentang Pengukuhan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas serta Pemberhentian dan Pengangkatan PNS di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT tanggal 17 Maret.

“Pengukuhan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas serta Pemberhentian dan Pengangkatan PNS dari dan dalam jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Tahun 2021 telah mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi dan rekam jejak PNS sebagaimana telah direkomendasikan oleh Tim Penilai Kinerja dengan Berita Acara Nomor BPJK/02/III/2021 tanggal 12 Maret tentang Pembahasan Rencana  Pengukuhan  dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas serta  Pemberhentian dan Pengangkatan PNS di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT,” demikian salah satu bunyi kutipan Keputusan Gubernur tersebut  yang dibacakan oleh Kepala BKD NTT, Henderina Sintince Laiskodat.

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dikukuhkan sebagai berikut:

  1. Cosmas D. Lana sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitangda) NTT;
  2. Yohanis Octavianus sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik;
  3. Petrus Seran Tahuk Kepala sebagai Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah NTT;
  4. Messerassi BV Ataupah sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Catatan Sipil NTT;
  5. Ruth D. Laiskodat sebagai Inspektur Daerah NTT;
  6. Doris A. Rihi sebagai Kepala Biro (Karo) Pemerintahan Setda NTT;
  7. Alexon Lumba sebagai Karo Hukum Setda NTT;
  8. Lerry Lupidara sebagai Karo Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda NTT;
  9. George M. Hadjoh sebagai Karo Umum Setda NTT;
  10. Jelamu Ardu Marius sebagai Karo Administrasi Pimpinan Setda NTT;
  11. Siprinus Kelen sebagai Karo Pengadaan Barang dan Jasa Setda NTT.

Selain itu, juga turut dilakukan Pengukuhan dan Pelantikan Pejabat Administrator dan Pengawas pada Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Sekda NTT, para Asisten Setda NTT, Staf Ahli, Pimpinan OPD Lingkup Pemprov NTT,  para Rohaniwan pendamping, Insan Pers dan undangan lainnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/Aven Rame/Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT)

Editor (+roni banase)

Kantor Imigrasi Labuan Bajo Bakal Naik Status Klas II, Pemprov NTT Apresiasi

473 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Josef Nae Soi saat menerima uudiensi Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkunham) di ruang kerjanya pada Rabu, 10 Maret 2021; mengapresiasi  dukungan Kementerian Hukum dan HAM untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi NTT agar turut berkontribusi dalam mewujudkan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super prioritas dan penanganan imigran yang ada di Kota Kupang.

“Saya bersama Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat yang ada di daerah mengapresiasi atas dukungannya untuk kemajuan NTT. Tentunya urusan pembangunan rusunawa bagi Pegawai Imigrasi yang bertugas di Manggarai Barat dan peningkatan status Kantor Imigrasi dari Kelas III menjadi kelas II, kita saling berbagi peran untuk mewujudkannya,” ucap Wagub Nae Soi.

Kepala Kantor Imigrasi Labuan Bajo, Jaya Mahendra meminta dukungan Pemerintah Daerah terhadap peningkatan Status Kelas Kantor dan pembangunan Rusunawa bagi Pegawai Kantor Imigrasi di Labuan Bajo. “Kehadiran kami wajib untuk mendukung kemajuan NTT. Untuk itu, kami mengharapkan dukungan terhadap rencana peningkatan Kelas Kantor Imigrasi dari Kelas III menjadi Kelas II dan Pembangunan Rusunawa bagi pegawai kami yang secara keseluruhan berasal dari luar Labuan Bajo,” ujarnya.

Kepala Kantor Imigrasi Labuan Bajo, Jaya Mahendra dan Kepala Rumah Detensi Imigrasi (Karudenim) Kupang ,Heksa Asik Soepriadi, S.H. saat beraudiensi dengan Wakil Gubernur NTT,  Josef Nae Soi

Kepala Rumah Detensi Imigrasi (Karudenim) Kupang Heksa Asik Soepriadi, S.H. menyampaikan terkait Imigran gelap yang berasal dari Afganistan dan Pakistan berjumlah 223 orang. Terdiri dari 220 Afganistan orang dan  3 orang Pakistan. “Pengungsi adalah orang yang bermasalah di negaranya. Mereka mencari hidup baru, suaka politik maupun negara ketiga. tujuan mereka misalnya Kanada, Amerika, New Zealand dan Australia. Imigran tersebut ditampung di 3 tempat penampungan yaitu di Hotel Lavender, Inaboi dan Kupang Inn,” ungkap Heksa.

Terkait hal ini, Wagub Josef Nae Soi meminta perlakuan terhadap Imigran yang ada mesti sesuai dengan regulasi yang ditetapkan PBB, namun tetap melihat dan disesuaikan dengan kondisi kemiskinan di NTT. Perlu adanya prinsip kehati-hatian sehingga tidak menimbulkan kecemburuan di tingkat masyarakat.

“Kami sementara membahas masalah ini dengan pihak swasta dan IOM (International Organization for Migration) untuk pindahkan imigran yang ada di Kota Kupang ini. Hal ini untuk mengantisipasi potensi konflik sosial yang bisa timbul, karena kehidupan para imigran yang ditanggung IOM terbilang baik, dibandingkan dengan warga NTT yang masih hidup di bawah garis kemiskinan dan serba kekurangan,” tandas Wagub Nae Soi.(*)

Sumber berita dan foto (*/Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT)

Editor (+roni banase)

Tahap I, 328 Pejuang Eks Timor Timur Terima Piagam & Pin Bela Negara

468 Views

Kupang-NTT, Garda Indonesia | “Mulai saat ini,  saya tidak mau dengar lagi bahwa ini bekas pejuang Timor-Timur. Tetapi Anda adalah Warga Negara Republik Indonesia, titik!. Tidak boleh ada dikotomi di NTT,  ini berasal dari ini, itu dari situ. Anda adalah WNI yang berdomisili di NTT dan menjadi penduduk NTT,” tegas Wakil Gubernur (Wagub) NTT, Josef Nae Soi usai menyerahkan Piagam dan Pin Bela Negara Bagi Masyarakat NTT di Kompleks  Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) El. Tari, pada Kamis, 4 Maret 2021.

Penegasan tersebut disampaikan Wagub Nae Soi kepada 11.485 warga masyarakat NTT yang menerima piagam penghargaan, yang sebagian besar adalah eks pejuang Timor-Timur. Pemberian penghargaan ini akan diberikan secara bertahap selama 4 kali sampai dengan bulan Agustus 2021.  Untuk tahap pertama diberikan kepada 328 orang.

Wagub Nae Soi memberikan apresiasi khusus kepada para penerima penghargaan dari kalangan masyarakat eks Timor-Timur. Kesetiaan dan perjuangan untuk tetap memilih jadi Warga Negara Indonesia dan  menetap di NTT merupakan suatu bentuk kecintaan kepada NKRI.

“Saya minta kepada masyarakat NTT, tidak boleh ada dikotomi lagi dengan saudara-saudara kita ini. Saya yakin  perhatian Pemerintah Pusat tidak hanya sebatas kertas piagam penghargaan,” pintanya.

Foto bersama Wagub Josef Nae Soi dengan Pejuang Eks Timor Timur penerima Piagam dan Pin Bela Negara

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertahanan (Menhan) Nomor Kep/1189/M/XII, masyarakat penerima Piagam dan Pin Bela Negara diharapkan dapat memperkuat Sistem Senjata Sosial (Sissos) terutama dalam membangun NTT menuju sejahtera. “Bela Negara tidak selamanya identik dengan angkat senjata untuk berperang yang kita kenal dengan Sistem Senjata Teknologi (Sistek). Tetapi bagi kita yang sipil, kita harus gunakan Sissos. Dengan bekerja keras dan membangun Nusa Tenggara Timur untuk bangkit menuju sejahtera sesuai profesi kita masing-masing, itulah salah satu bentuk bela negara,” urai Nae Soi.

Konsep Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata), imbuh Wagub Nae Soi, masih relevan dengan keadaan negara sekarang,  terlebih dengan Sissos. Karena sekarang tidak lagi perang fisik,  tapi perang untuk melawan penyakit-penyakit sosial. “Kita harus perkuat Sissos dengan menjaga Nusa Tenggara Timur, Nusa Terindah Toleransi dan Nusa Tanpa Terorisme. Karena matahari terbit dari Timur, Kita bangun Indonesia dari NTT. Membangun kerukunan civilius, bukan kerukunan semu.  Tidak hanya toleransi dogmatis artinya keyakinan saya tidak boleh diganggu gugat,  tapi juga membangun toleransi civilius ketika berhadapan dengan dan berinteraksi dengan orang lain yang tidak sesuku dan seagama,” terangnya.

Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan  Dirjen Potensi Pertahanan (Pothan)  Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Mayjen (TNI), Dadang Hendrayudha mengatakan, kegiatan pemberian penghargaan dan Pin Bela Negara merupakan salah satu wujud penghargaan negara kepada Warga Negara Indonesia yang berjasa dalam bentuk bela negara. Menegakkan dan mempertahankan keutuhan NKRI serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.  Kegiatan tersebut diharapkan dapat menumbuh kembangkan semangat bela negara bagi semua komponen bangsa.

“Saya mengucapkan selamat kepada masyarakat NTT khususnya para penerima penghargaan yang pernah berjuang di Timor-Timur. Kesetiaan saudara-saudara kepada NKRI diwujudkan dengan tetap memilih jadi WNI setelah jajak pendapat tahun 1999. Karenanya, (saudara-saudara) berhak untuk terima penghargaan atas jasa dan pengorbanan ini. Piagam dan Pin ini merupakan bentuk komitmen pemerintah serta mengukuhkan saudara-saudara sebagai kader bela negara,” jelas Prabowo Subianto dalam sambutan tertulisnya. (*)

Sumber berita dan foto (*/Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT)

Editor (+roni banase)