Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Regional » Ubi Nuabosi Asal Ende Harus Dapat Indikasi Geografis

Ubi Nuabosi Asal Ende Harus Dapat Indikasi Geografis

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Ming, 19 Sep 2021
  • visibility 158
  • comment 0 komentar

Loading

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Bupati Ende, Drs. Djafar H. Achmad, M.M. menegaskan, ke depan tanaman endemik Ubi Nuabosi asli Kabupaten Ende bakal diperhatikan serius oleh pemerintah daerah. Perhatian serius Pemda Ende bakal dieksekusi dalam peraturan daerah yang mengatur pola budidaya dan pemasaran Ubi nuabosi sebagai salah satu jenis ubi yang hanya terdapat di Ende, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Meskipun berasal dari Ende, Nusa Tenggara Timur, tetapi tidak semua tempat di provinsi tersebut bisa ditanami Ubi Nuabosi. Bertolak dari kondisi tersebut, maka menurut Bupati Djafar, ubi yang sangat digemari masyarakat tersebut bakal hanya dijual di lokasi di mana ubi Nuabosi tumbuh. Demikian ditegaskannya saat menjumpai Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT, Marciana Dominika Jone pada Jumat pagi, 17 September 2021.

“Ubi Nuabosi tidak boleh dijual di pasar, namun dijual di kampung (desa tempat ibu bertumbuh, red), jadi cabut lalu dijual di situ,” ujar Djafar Achmad seraya menyampaikan rencananya lokasi tumbuhnya Ubi Nuabosi bakal dijadikan lokasi agrowisata.

Ubi Nuabosi pertama kali ditanam oleh warga di dataran Ndetundora yang terdiri dari 4 desa berbeda, yakni Ntetundora I, Ntetundora II, Ntetundora III dan Randotonda. Warga di daerah tersebut sudah membudidayakan ubi nuabosi sejak 1954, nama Nuabosi sendiri bahkan diambil dari salah satu nama kampung di Desa Ntetundora.

Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT, Marciana Dominika Jone kepada Bupati Ende mengatakan bahwa langkah awal yang harus dilakukan Pemda Ende yakni dengan membentuk masyarakat perlindungan indikasi geografis (MPIG) Ubi Nuabosi.

Merci Jone sapaan akrab dari Kakanwil Kemenkumham Provinsi NTT ini pun mengungkapkan telah 4 (empat) kali membahas terkait pembentukan MPIG bersama Pemda Ende. “Saya sudah duduk di ruangan sama bicarakan hal sama empat kali, Dekranasda NTT sudah mengeluarkan dana agar mendapatkan indikasi geografis,” urai Merci Jone kepada Bupati Ende.

Merci Jone juga meminta Pemda dan DPRD Ende untuk menghasilkan perda inisiatif perlindungan indikasi geografis dan akan mengharmonisasi perda oleh perancang dari Kemenkumham Provinsi NTT.

“Sebenarnya di Ende terdapat beberapa indikasi geografis antara lain Pisang Baranga, Coklat, Vanila, dan Ubi Nuabosi,” ungkap Merci Jone.

Penulis, editor dan foto utama (+roni banase)

  • Penulis: Penulis

Rekomendasi Untuk Anda

  • Selisik Makna Relief Monumen dan Kiprah Sobe Sonbai III

    Selisik Makna Relief Monumen dan Kiprah Sobe Sonbai III

    • calendar_month Rab, 26 Agu 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 437
    • 0Komentar

    Loading

    Natun Lulut Ma Lekat Uis Nenoabiten Fatu Bian Ma Haube Bian..Sin Lekat Ma Sin Lulut.. Talantia Anbi Neno Le,i Hit Ta Ekum Ta Tef Natuin Sa Le An Fani Nu,u Mese Neu Le Sufa Ka,Uf An Bi Pahbi Timo… Takaf Natonon An Bi Pah Ma Nifu Bi Timo An Fani Takaf Maknanya.. “Seperti telah ditetapkan […]

  • DPS Pemilu 2019 Didasari DPT Pilkada Serentak 2018

    DPS Pemilu 2019 Didasari DPT Pilkada Serentak 2018

    • calendar_month Rab, 20 Jun 2018
    • account_circle Penulis
    • visibility 139
    • 0Komentar

    Loading

    NTT, gardaindonesia.id – Dalam tahapan Pemilu 2019 untuk daerah daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak 2018, didasarkan pada Pasal 57 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018, tidak melakukan coklit terhadap Daftar Pemilih dari rumah ke rumah. Demikian penjelasan Ketua KPU Prov NTT, Maryanti Luturmas Adoe saat membuka Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilu 2019, […]

  • ‘Asset Recovery’ KPK Setor Aset 10,4 M Hasil Korupsi Bowo Sidik ke Kas Negara

    ‘Asset Recovery’ KPK Setor Aset 10,4 M Hasil Korupsi Bowo Sidik ke Kas Negara

    • calendar_month Ming, 3 Mei 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 175
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penyetoran aset dari hasil tindak pidana korupsi, ke kas negara yang dilaksanakan oleh Jaksa Eksekusi KPK Andry Prihandono. Aset tersebut yang disita lembaga Antirasuah dari berbagai perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa, dan sudah menjadi terpidana setelah adanya putusan majelis hakim di Pengadilan […]

  • Bentrok Dua Kelompok di Sorong, Polri Kantongi Identitas Pelaku

    Bentrok Dua Kelompok di Sorong, Polri Kantongi Identitas Pelaku

    • calendar_month Kam, 27 Jan 2022
    • account_circle Penulis
    • visibility 149
    • 0Komentar

    Loading

    Papua, Garda Indonesia | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengantongi identitas sejumlah pelaku bentrokan antar-kelompok di Sorong, Papua Barat. Polisi terus melakukan pendalaman terkait kasus ini. “Pelaku dalam kasus tersebut sudah teridentifikasi, namun belum dilakukan penangkapan,” tutur Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta, pada Rabu, 26 Januari 2022. […]

  • HUT Dharma Wanita Persatuan, Vikjen Keuskupan Atambua:“Istri itu Permata!”

    HUT Dharma Wanita Persatuan, Vikjen Keuskupan Atambua:“Istri itu Permata!”

    • calendar_month Sel, 17 Des 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 147
    • 0Komentar

    Loading

    Belu-NTT, Garda Indonesia | Vikaris Jenderal (Vikjen) Keuskupan Atambua, P. Vinsen Wun, SVD didampingi Rm. Frans Katino, Pr. memimpin misa syukur Dirgahayu ke-20 Dharma Wanita Persatuan dengan tema: Optimalisasi kinerja Dharma Wanita Persatuan sebagai mitra strategis pemerintah untuk sukseskan pembangunan nasional’, di Aula Gedung Wanita Betelalenok Atambua, pada Senin ,16 Desember 2019. Dalam kotbahnya, P. […]

  • Menteri PPPA dan DPR RI Sepakat RUU PKS Segera Disahkan

    Menteri PPPA dan DPR RI Sepakat RUU PKS Segera Disahkan

    • calendar_month Kam, 14 Nov 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 176
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga didampingi Sekretaris Kementerian PPPA dan jajaran Eselon 1 mengikuti rapat pertama dengan Komisi VIII DPR RI di Jakarta pada Rabu, 13 November 2019. Dibuka Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto, pembahasan rapat menyoroti evaluasi dan rencana realisasi program PPPA, rencana tindak […]

expand_less