Usulan Badan LPG Baru dari Projo Dipertanyakan
- account_circle Penulis
- calendar_month 3 jam yang lalu
- visibility 64
- comment 0 komentar
Jakarta | Organisasi Relawan Projo mengusulkan pembentukan badan khusus untuk mengendalikan distribusi LPG bersubsidi di tengah gejolak pasar minyak dunia. Usulan ini muncul karena tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang dinilai rentan terhadap fluktuasi harga global.
“Kita jangan terjebak pada angka bahwa suplai dari Hormuz hanya 20% terhadap kebutuhan nasional. Kita fokus pada ketersediaan minyak mentah di pasar dunia disertai harga yang eksponensial,” kata Abi Rekso dalam keterangannya, Rabu, 18 Maret 2026.
Abi menilai Indonesia belum memiliki kendali terhadap pasar minyak mentah dunia, sehingga langkah yang bisa diambil adalah memperbaiki tata kelola konsumsi LPG subsidi agar lebih tepat sasaran.
“Kita belum bisa intervensi pasar minyak mentah dunia, maka yang bisa lakukan adalah meregulasi konsumsi LPG tepat guna dan tepat sasaran. Oleh karenanya, saya mengusulkan agar pemerintah segera membentuk Badan Pengendalian LPG Bersubsidi,” lanjutnya.
Ia menjelaskan, kelangkaan LPG tidak sepenuhnya dapat dibebankan kepada pemerintah karena banyak negara juga mengalami tekanan dalam impor energi. Namun demikian, negara tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan distribusi subsidi tepat sasaran sesuai amanat konstitusi.
“Mungkin Badan Pengendalian LPG Bersubsidi ini berdiri secara ad hoc berdasarkan peraturan presiden. Menteri ESDM sebagai ketua pelaksana, dengan melibatkan Pertamina, TNI-Polri, kepala daerah, dan Jaringan Masyarakat Sipil.
Abi pun menekankan bahwa kondisi ini bukan bagi-bagi LPG subsidi, badan ini memastikan kaum rentan dan UMKM tetap terjaga pasokan kebutuhan LPG. Karena BPH-Migas kan tidak bekerja seperti itu.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan ketersediaan LPG tetap aman menjelang Idul Fitri. Ia juga memaparkan bahwa sebagian besar kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi dari impor.
“Nah yang kita impor dari Middle East itu Bapak adalah crude-nya. Jadi minyak mentahnya itu 20% memang dari Middle East. Sisanya kita dapat dari Angola, Nigeria, Brasil, kemudian sebagian Amerika, sebagian dari Malaysia,” papar Bahlil dalam sidang kabinet di hadapan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah mencatat sekitar 70–75 persen kebutuhan LPG nasional, yang mencapai 9 juta ton per tahun, masih bergantung pada impor dari berbagai negara.(*)
- Penulis: Penulis
- Sumber: melihatindonesia & ragam literatur
Saat ini belum ada komentar