Wagub Nae Soi Minta Peran Lapas dan Rutan Diperkuat

Kupang-NTT, gardaindonesia.id | Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi, meminta agar Kepala Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kakanwil Kemenkum HAM) NTT terus meningkatkan kualitas peran dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan (Rutan). Karena para penghuninya adalah masyarakat NTT yang sedang menjalani pembinaan.

“Mereka sebenarnya bukan narapidana tetapi warga binaan. Istilah narapidana itu hanya ada di KUHP yang sebentar lagi akan dirubah (sedang dalam pembahasan revisi di DPR,red). Ketika mereka masuk Lapas atau rutan, mereka menjadi warga binaan. Mari kita bekerja sama dan berkoloborasi untuk memberdayakan kembali para warga binaan ini,” kata Wagub Nae Soi saat memberikan sambutan pada acara Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM NTT di Aula Kantor Kemenkun HAM NTT, Rabu (9/1/2019).

Pejabat lama Yudi Kurniadi, SH, MH digantikan oleh Achmad Samadan, S.IP selaku Pelaksana Tugas (Plt.) Kakanwil Kemenkum HAM NTT. Selanjutnya Yudi Kurniadi diangkat sebagai Kakanwil Kemenkum HAM Kalimantan Timur. Achmad Samadan adalah pejabat dari Inspektorat Kemenkum HAM RI.

Foto bersama Wagub Nae Soi dan Pejabat Kemenkumham NTT saat Pisah Sambut Kepala Kantor Wilayah Kemenkum HAM NTT

Menurut Josef Nae Soi, tugas dan tanggung jawab sebagai Kepala Lapas atau Rutan tidaklah mudah. Salah satu bagian dari Kemenkum HAM yang sering disoroti masyarakat adalah bagian (direktorat jenderal) pemasyarakatan. Direktorat-direktorat lainnya sudah mengalami perubahan positif yang signifikan dan mendapat pengakuan masyarakat.
“Direktorat Peratuan Perundang-undangan, Hak Kekayaan Intelektual, HAM serta Administrasi Hukum dan Umum mendapat penghargaan luar biasa. Pelayanan direktorat imigrasi juga semakin mudah, urus paspor sudah hanya dalam hitungan jam. Kita begitu hebat di bidang lain, tapi begitu ada satu aja orang lari dari lapas, penghargaan itu hilang habis, tidak berarti apa-apa,” ungkap mantan dosen Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP) tersebut.

Lebih lanjut, mantan Penasihat Menteri Hukum dan HAM itu berharap, kolaborasi Kanwil Kemenkun HAM dengan pemerintah daerah khsusunya dalam kaitannya dengan penguatan peran Lapas dan Rutan. Ada kesulitan dalam upaya pembinaan warga binaan dapat dikomunikasikan dengan pimpinan daerah. Beliau juga mengajak segenap keluarga besar Kanwil Hukum dan HAM NTT untuk mensukseskan program Pemerintah Provinsi.

“Misalnya ada kesulitan air minum untuk warga binaan, bisa dikomunikasikan dengan Gubernur atau Wakil Gubernur, agar dicarikan jalan yang terbaik. Warga binaan yang sudah dapat predikat asimilasi bisa diberikan berbagai pelatihan keterampilan agar dapat membantu mensukseskan program pemerintah daerah. Sekarang kita sedang getol mengembangkan kelor (marungga,red), saya ajak agar lahan-lahan kosong di sekitar lapas dan rutan ditanami kelor karena punya nilai ekonomis yang tinggi,” harap Wagub Nae Soi.

Akhirnya, Wagub Nae Soi menyampaikan apresiasi dan penghargaan terhadap Kakanwil Kemenkum HAM yang lama dan ucapan selamat datang kepada pejabat yang baru. Nae soi berharap agar program-program dari pejabat sebelumnya dapat diteruskan oleh pejabat baru.

Menteri Hukum dan HAM dalam sambutan tertulisnya yang dibacarakan Staf Ahli Menteri Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Nugroho; meminta agar Kanwil Kemenkumham NTT dapat membangun sinergitas ke dalam serta membangun koordinasi dan kolaborasi dengan pihak luar. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik. Sebagai salah satu dari 10 satuan kerja yang berprestasi dan dianugerahi penghargaan oleh Wakil Presiden karena menerapkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Tahun 2018, para aparatur Kemenkumham diharapkan dapat semakin memberikan pelayanan yang cepat, bersih dan transparan.

“Kanwil Kemenkumham NTT dapat mengambil ilmu dari contoh sukses yang ada dan siapkan satuan kerja di bawahnya untuk raih predikat WBK dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, red) Tahun 2019. Reward berupa promosi jabatan dan peningkatan renumerasi satu tingkat bagi Satker yang raih WBK dan dua tingkat bagi WBBM telah menanti. Hal ini hanya bisa diraih jika ada komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf berperan sebagai agen dalam menumbuhkan zona integritas,” jelas Nugroho.

Dalam kesempatan tersebut dilakukan penandatangan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan Penyerahan Memori Pelaksanaan Tugas Jabatan dari Pejabat Lama kepada Pejabat Plt, Staf Ahli Menteri dan Wakil Gubernur. Yudi Kurniada bertugas sebagai Kakanwil Kemenkumham NTT dalam kurun waktu 8 bulan 22 hari sejak dilantik pada tanggal 18 April 2018. (*)

Sumber berita (*/Humas Pemprov NTT-Aven Rame)
Editor (+rony banase)