Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » 21 Tahun Pejuang Eks Timor-Timur Ditelantarkan Pemerintah Indonesia

21 Tahun Pejuang Eks Timor-Timur Ditelantarkan Pemerintah Indonesia

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Ming, 21 Jun 2020
  • visibility 58
  • comment 0 komentar

Loading

Belu-NTT, Garda Indonesia | Bertepatan dengan kunjungan kerja Menko Polhukam RI, Prof. Mahfud MD dan Mendagri, Prof. Tito Karnavian ke Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada Kamis 18 Juni 2020; sejumlah perwakilan Eks Pejuang Timor- Timur menggelar Jumpa Pers di Atambua.

Para eks pejuang integrasi yang tergabung dalam Paguyuban Pejuang Timor-Timur (PPTT) itu, diketuai oleh Mantan Komandan Sektor C Pasukan Pejuang Integrasi, Cancio Lopes De Carvalho, S.H. Anggota paguyuban itu pun, kini tersebar di tiga kabupaten, Belu, Malaka, dan Timor Tengah Utara (T.T.U).

“Kami minta kepada pemerintah RI untuk segera memperjelas status hukum terhadap 401 pejuang yang dituduh sebagai pelanggar HAM berat tahun 1999 oleh PBB. Kami juga usulkan 4.115 pejuang dan korban politik Timor- Timur untuk diangkat menjadi Veteran RI dan diberikan bantuan kompensasi sesuai kemampuan keuangan negara,” demikian poin aspirasi tertulis yang disebutkan Cancio di hadapan wartawan.

Menurut Cancio, pihaknya tidak bisa menemui kedua pejabat negara itu lantaran tidak masuk dalam agenda kerja Melko Polhukam dan Mendagri.

“Kami sudah minta bupati untuk agendakan tetapi terlambat. Karena itu, bupati minta kami tuangkan dalam bentuk tulisan, dan kami sudah serahkan ke bupati. Selanjutnya, bupati yang teruskan kepada menteri,” cerita Cancio De Carvalho kepada wartawan sembari menuturkan bahwa jika kelompoknya dituduh melanggar HAM berat, kenapa selama 21 tahun ini tidak diproses untuk diadili? Kenapa dibiarkan terlantar?

Cancio De Carvalho juga menegaskan, apabila aspirasinya tidak diindahkan maka pihaknya akan menyatakan sikap melalui pagelaran Kongres Terbuka di Kota Atambua.

Terpisah, Bupati Belu Willybrodus Lay yang dikonfirmasi Garda Indonesia terkait aspirasi PPTT ini melalui telepon dan pesan Whatsapp pada Sabtu, 20 Juni 2020 pagi, belum memberikan respons. (*)

Penulis + foto (*/HH)
Editor (+ rony banase)

  • Penulis: Penulis

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kasus Covid-19 Terbanyak di Kota Kupang Ada di Wilayah Interaksi Tertinggi

    Kasus Covid-19 Terbanyak di Kota Kupang Ada di Wilayah Interaksi Tertinggi

    • calendar_month Jum, 19 Feb 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 62
    • 0Komentar

    Loading

    Kota Kupang, Garda Indonesia | Wakil Wali Kota Kupang, dokter Hermanus Man saat sosialisasi Vaksinasi Covid-19 Tahap II bagi tenaga pelayanan publik dan lansia yang dihelat pada Jumat, 19 Februari 2021 pukul 09.00 WITA—selesai di Aula Rumah Jabatan Wali Kota Kupang, mengungkapkan bahwa jumlah kasus positif Covid-19 di Kota Kupang terdapat di wilayah dengan tingkat […]

  • Presiden Jokowi Minta Pembangunan Rusun Terus Dilanjutkan

    Presiden Jokowi Minta Pembangunan Rusun Terus Dilanjutkan

    • calendar_month Sab, 19 Jan 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 60
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, gardaindonesia.id | Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar pembangunan rumah susun pondok pesantren (Ponpes) untuk santri di seluruh Indonesia tetap dilanjutkan. Ketersediaan hunian yang layak untuk santri di Ponpes sangat penting agar mereka bisa fokus dalam menuntut ilmu. “Rusun (pondok pesantren) untuk santri akan kita tambah setiap tahun,” ujar Presiden Jokowi kepada wartawan usai […]

  • ‘Setara Daring’—Solusi Pendidikan Non Formal di Era Digital

    ‘Setara Daring’—Solusi Pendidikan Non Formal di Era Digital

    • calendar_month Sab, 27 Jul 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 40
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Pendidikan Kesetaraan zaman sekarang atau era digital saat ini lebih memudahkan para peserta belajar dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang berada pada Kab/kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baca juga :  http://gardaindonesia.id/2019/07/25/bimtek-kurikulum-2013-bagi-penyelenggara-tutor-pendidikan-kesetaraan-di-ntt/ Proses pembelajaran jarak jauh dengan sistem ‘Setara Daring’ atau Setara Dalam Jaringan (koneksi internet) merupakan salah terobosan oleh […]

  • Kemenhub Berikan Rekomendasi bagi  Daerah untuk Lakukan PSBB

    Kemenhub Berikan Rekomendasi bagi Daerah untuk Lakukan PSBB

    • calendar_month Kam, 2 Apr 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 50
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE 5 BPTJ Tahun 2020, menyusul dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati dalam keterangan pers pada Rabu, 1 April 2020 […]

  • Tindak Kekerasan terhadap Perempuan & Anak di NTT Ibarat Gunung Es

    Tindak Kekerasan terhadap Perempuan & Anak di NTT Ibarat Gunung Es

    • calendar_month Sab, 20 Okt 2018
    • account_circle Penulis
    • visibility 44
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, gardaindonesia.id | Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat tinggi di Kota Kupang dan berupa fonemona gunung es. Data yang dihimpun oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT masih simpang siur. “Persoalan tindak kekerasan perempuan dan anak ibarat gunung es, sedikit nampak ke permukaan dan banyak yang tergenang dibawah. Data yang masuk […]

  • Ulah ‘Walk-Out PKS’ Apakah Membela Kepentingan Rakyat?

    Ulah ‘Walk-Out PKS’ Apakah Membela Kepentingan Rakyat?

    • calendar_month Rab, 7 Sep 2022
    • account_circle Penulis
    • visibility 42
    • 0Komentar

    Loading

    Oleh: Andre Vincent Wenas Banyak kita baca di medsos bahwa kalau PKS yang protes, maka kebijakan pemerintah itu sudah berada pada jalur yang tepat alias benar bin betul. Baru-baru ini (Selasa, 6 September 2022) fraksi PKS melakukan aksi walk out saat sidang paripurna di parlemen (DPR-RI). Alasannya memprotes kebijakan pemerintah soal penyesuaian harga BBM. Tentu, […]

expand_less