Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » 433 Desa Belum Berlistrik, Presiden Jokowi Ingin Desa Segera Menikmati Listrik

433 Desa Belum Berlistrik, Presiden Jokowi Ingin Desa Segera Menikmati Listrik

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Jum, 3 Apr 2020
  • visibility 122
  • comment 0 komentar

Loading

Jakarta, Garda Indonesia | Rasio elektrifikasi atau tingkat perbandingan jumlah penduduk yang menikmati listrik dengan jumlah total penduduk di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan laporan yang diterima Presiden Joko Widodo, hingga April 2020, rasio tersebut telah mencapai angka 99,48 persen.

Peningkatan rasio tersebut cukup signifikan bila dibandingkan tahun 2014 lalu yang masih berada di kisaran angka 84 persen. Capaian rasio saat ini juga telah melampaui target RPJMN 2015—2019 sebesar 96 persen.

Namun, Kepala Negara meminta jajarannya untuk tidak cepat berpuas diri terlebih dahulu mengingat dalam indikator electricity access population Indonesia masih berada di peringkat 95. “Masih tertinggal dari Malaysia di peringkat 87, Vietnam peringkat 84, serta Singapura, Thailand, Tiongkok, dan Korea Selatan yang berada di peringkat 2,” tuturnya saat memimpin rapat terbatas mengenai peningkatan rasio elektrifikasi di pedesaan melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 3 April 2020.

Selain itu, dalam indikator electricity supply quality, Indonesia juga masih tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Filipina, Malaysia, Thailand, Tiongkok, dan Singapura dengan berada pada peringkat 54. Sejumlah desa di Indonesia diketahui juga masih belum dialiri listrik. “Juga masih terdapat 433 desa yang belum berlistrik. Meskipun jumlahnya sedikit kalau dibandingkan dengan jumlah desa di seluruh Tanah Air, yakni 75.000, tapi apa pun ini harus kita selesaikan,” kata Presiden.

Sejumlah desa tersebut tersebar di 4 provinsi dengan rincian sebanyak 325 desa di Papua, 102 desa di Papua Barat, 5 desa di Nusa Tenggara Timur, dan 1 desa di Provinsi Maluku. Terkait hal itu, Kepala Negara meminta jajarannya untuk segera mengidentifikasi dan bergerak menyelesaikan persoalan.

“Saya minta diidentifikasi secara jelas desa mana yang berdekatan dengan desa yang tak berlistrik, desa mana yang jarak rumah antar-penduduknya berjauhan dan mana yang berdekatan, sehingga kita dapat menentukan strategi pendekatan teknologi yang tepat,” ucapnya.

Selanjutnya, setelah identifikasi terlaksana, Presiden meminta jajarannya untuk segera menyiapkan anggaran, regulasi, dan kebijakan investasi yang diperlukan untuk mendukung program elektrifikasi di desa-desa tersebut.

Tak sampai di situ, Presiden juga ingin memastikan bahwa listrik tidak hanya masuk desa-desa tersebut, tapi juga dapat dinikmati dan diakses oleh warga, utamanya yang berada di lapisan bawah, sehingga mereka dapat memenuhi keperluannya sekaligus memberikan nilai tambah bagi peningkatan produktivitas ekonomi di desa-desa tersebut.

“Dengan adanya listrik kita harapkan anak-anak bisa belajar di malam hari dengan penerangan lampu yang cukup sehingga kualitas pendidikan kita juga semakin meningkat,” tandasnya.(*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)
Editor (+rony banase)

  • Penulis: Penulis

Rekomendasi Untuk Anda

  • Hari Musik Nasional, PAPPRI NTT Suguhan Musik Anak Hingga Remaja

    Hari Musik Nasional, PAPPRI NTT Suguhan Musik Anak Hingga Remaja

    • calendar_month Kam, 31 Mar 2022
    • account_circle Penulis
    • visibility 133
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang, Garda Indonesia | Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu dan Pemusik Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur (PAPPRI NTT) turut memeriahkan dan merayakan hari ulang tahun PAPPRI tahun 2022. Bertema, “Setara dan Sejahtera Perilaku Musik Nasional” perayaan HUT ke- PAPPRI di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dihelat di 999 Bar and Resto Lae Lae Besi Kopan […]

  • Bank NTT Permudah Tata Kelola Keuangan Daerah

    Bank NTT Permudah Tata Kelola Keuangan Daerah

    • calendar_month Kam, 8 Des 2022
    • account_circle Penulis
    • visibility 138
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang, Garda Indonesia | PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Nusa Tenggara Timur (NTT) mendukung dan mempermudah pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Komitmen Bank NTT ini diwujudkan dalam bentuk penyediaan CMS atau Cash Management System yang digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah. Komitmen ini juga ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) bersama 16 Pemda dalam acara Capacity Building TP2DD, pada […]

  • Mengaliwahanakan Tradisi Tutur Ke Tradisi Lakon ‘Kae Wae Ge’

    Mengaliwahanakan Tradisi Tutur Ke Tradisi Lakon ‘Kae Wae Ge’

    • calendar_month Jum, 20 Agu 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 185
    • 0Komentar

    Loading

    Oleh : Kristo Muliagan Robot Program Studi Penciptaan Seni dan Panganiban Seni, Program Pascasarjana Institut Seni Budaya Indonesia (Bandung) Generasi milenial dewasa ini hanya tidur dengan selimut ibunya, tanpa mitos, legenda, fabel atau cerita rakyat yang memberikannya karakter yang tipikal (lokal dan komunal). Anak modern dikepung teknologi informasi yang begitu meluas, akut hingga merebut pesonanya […]

  • Menangkal Salah Tafsir Tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

    Menangkal Salah Tafsir Tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

    • calendar_month Kam, 14 Mar 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 129
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) menjadi salah satu topik hangat yang banyak dibicarakan masyarakat sejak akhir tahun 2018. Namun, Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Vennetia R Danes menilai isu yang berkembang cenderung bernuansa negatif karena adanya pihak yang kontra. “RUU PKS makin simpang […]

  • Yaqut Qoumas Tersangka, Jokowi Bantah Terlibat Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024

    Yaqut Qoumas Tersangka, Jokowi Bantah Terlibat Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji 2024

    • calendar_month Jum, 30 Jan 2026
    • account_circle Penulis
    • visibility 359
    • 0Komentar

    Loading

    Jokowi mengatakan setiap kasus hukum yang berkaitan dengan program kementerian kerap mengaitkan namanya sebagai kepala negara saat itu.   Solo | Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024 yang menyeret mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka. Pada perkara yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut, nama […]

  • Terima 9 Pansel Calon Pimpinan KPK, Presiden Jokowi Upaya Tumpas Korupsi

    Terima 9 Pansel Calon Pimpinan KPK, Presiden Jokowi Upaya Tumpas Korupsi

    • calendar_month Sel, 18 Jun 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 143
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo menerima panitia seleksi (pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019—2023. Pertemuan berlangsung pada Senin, 17 Juni 2019, di Ruang Jepara, Istana Merdeka, Jakarta. Pansel yang beranggotakan sembilan orang tersebut sebelumnya telah dibentuk dan ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54/P Tahun […]

expand_less