Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Presiden Jokowi Minta Daerah Jangan Anggap Enteng Pandemi Covid-19

Presiden Jokowi Minta Daerah Jangan Anggap Enteng Pandemi Covid-19

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Jum, 10 Jul 2020
  • visibility 66
  • comment 0 komentar

Loading

Kalteng, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo mengingatkan pemerintah daerah agar tetap berhati-hati dalam mengendalikan sebaran pandemi Covid-19 di daerahnya karena akan berpengaruh terhadap sebaran di seluruh Tanah Air. Presiden juga meminta daerah tidak terlena dengan angka positif Covid-19 yang rendah dan tidak menganggap enteng pandemi ini, terutama setelah melihat laporan penambahan kasus positif hari ini yang mencapai 2.657 orang.

“Sebaran Covid di seluruh Tanah Air ini sangat tergantung sekali kepada bagaimana daerah mengendalikannya. Perlu saya ingatkan, ini saya kira juga lampu merah lagi, hari ini secara nasional kasus positif 2.657,” kata Presiden Joko Widodo saat memberikan sejumlah arahan di Posko Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Kalimantan Tengah yang berada di Aula Jaya Tingang, Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, pada Kamis, 9 Juli 2020.

Oleh sebab itu, Presiden mengingatkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar tetap bisa mengendalikan Covid-19 dengan baik disertai manajemen krisis yang tegas. Berdasarkan laporan yang diterima Presiden, kasus positif Covid-19 di Kalimantan Tengah mencapai 1.093 orang, dalam perawatan sebanyak 393 orang, sembuh sebanyak 634 orang, dan meninggal 66 orang.

“Tetapi kalau angka yang masih kecil ini tidak dikendalikan dengan baik, manajemen krisis tidak dilakukan dengan tegas, rakyat tidak diajak semuanya untuk bekerja bersama menyelesaikan ini, hati-hati angka yang tadi saya sampaikan bisa bertambah banyak. Ini jangan dianggap enteng. Bisa menyebar ke mana-mana,” tegas Presiden.

Kepala Negara juga mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 juga telah menyebabkan perekonomian global dan nasional terganggu. Karena itu, mengendalikan kedua sisi baik kesehatan maupun ekonomi sangatlah penting. Presiden berpandangan bahwa kesehatan tetap harus menjadi prioritas, tetapi perekonomian juga harus tetap bisa berjalan. “Gas dan remnya itu betul-betul dikendalikan. Jangan sampai yang digas hanya ekonominya saja tetapi nanti Covid-nya meningkat. Hati-hati dua-duanya harus dikendalikan dengan baik,” ungkapnya.

Terkait hal tersebut, Presiden juga meminta para kepala daerah untuk membantu penyaluran bantuan sosial agar secepatnya bisa diterima oleh masyarakat, tanpa ada yang tercecer. Di samping itu, stimulus ekonomi bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga harus segera diberikan kepada para pelaku usaha yang terdampak Covid-19.

“Cek betul, bantu mereka baik dengan APBD kota/kabupaten, APBD provinsi, dan kami di APBN juga akan membantu baik lewat sistem perbankan maupun lewat sistem di kementerian,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara juga meminta agar pemerintah daerah berhati-hati dalam membuat kebijakan penerapan adaptasi kebiasaan baru. Sejumlah tahapan harus dilewati, mulai dari prakondisi, menentukan waktunya, hingga menentukan sektor prioritas yang akan dibuka terlebih dahulu. Setiap kepala daerah juga perlu menerapkan data sains dan saran dari para pakar dan ilmuwan dalam merumuskan sebuah kebijakan.

“Jangan sampai memutuskan sesuatu tanpa tanya kanan kiri, tidak memakai data sains, ini berbahaya sekali. Sekali lagi, ini bukan sesuatu yang mudah. Oleh sebab itu, semuanya harus di-back up oleh data sains dan saran-saran masukan para scientist,” tegasnya.

Di penghujung arahannya, Presiden mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang telah melakukan tes masif. Namun hal tersebut belum cukup dan meminta daerah untuk bersinergi bersama unsur Pangdam dan Kapolda untuk melakukan pelacakan yang agresif dan senantiasa mengajak masyarakat menerapkan protokol kesehatan.

“Saya kira tiga hal ini tugasnya pemerintah: tes masif, pelacakan agresif, isolasi yang ketat. Tugasnya masyarakat yang harus kita ingatkan terus: pakai masker ke mana pun, jaga jarak di mana pun, menghindari kerumunan. Diingatkan terus ini, saya kira sosialisasinya harus terus menerus, enggak bisa berhenti. Hati-hati angka 1.093 kasus positif ini harus setop, jangan sampai ada tambahan lagi,” tandasnya.

Dalam acara tersebut Presiden turut didampingi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo, dan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran.(*)

Sumber berita  dan foto (*/BPMI Setpres)

Editor (+rony banase)

  • Penulis: Penulis

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jokowi Analogikan Pertumbuhan Ekonomi Layaknya Serial Game of Thrones

    Jokowi Analogikan Pertumbuhan Ekonomi Layaknya Serial Game of Thrones

    • calendar_month Jum, 12 Okt 2018
    • account_circle Penulis
    • visibility 88
    • 0Komentar

    Loading

    Nusa Dua-Bali, gardaindonesia.id | Pada Opening Plenary Pertemuan Tahunan IMF-World Bank di Nusa Dua Bali, Presiden Joko Widodo menganalogikan pertumbuhan ekonomi dunia layaknya serial Game of Thrones. Di hadapan delegasi dari berbagai negara, mantan Walikota Solo itu mengisahkan sejumlah great houses dan great families bertarung hebat antara satu sama lain untuk mengambil alih kendali. Perebutan […]

  • Presiden Jokowi Tolak Empat Usulan Revisi UU KPK oleh DPR

    Presiden Jokowi Tolak Empat Usulan Revisi UU KPK oleh DPR

    • calendar_month Kam, 12 Sep 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 90
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo telah meminta Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyampaikan dan membahas sikap serta pandangan pemerintah terkait substansi dalam usulan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam arahannya itu, Kepala Negara menegaskan bahwa KPK harus […]

  • Ribka Tjiptaning Ungkap Alasan Tolak Soeharto Jadi Pahlawan

    Ribka Tjiptaning Ungkap Alasan Tolak Soeharto Jadi Pahlawan

    • calendar_month Sel, 28 Okt 2025
    • account_circle melihatindonesia
    • visibility 419
    • 0Komentar

    Loading

    Ribka Tjiptaning menilai Soeharto tidak layak mendapat gelar tersebut karena memiliki catatan kelam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di masa kepemimpinannya.   Jakarta | Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto masih menyisajkan polemik di tengah publik, tanpa terkecuali tokoh politik di partai besar seperti PDIP. Dia adalah Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) […]

  • Norci Nomleni–Pendiri Komunitas Penggerak Perempuan & Pecinta Tenunan

    Norci Nomleni–Pendiri Komunitas Penggerak Perempuan & Pecinta Tenunan

    • calendar_month Rab, 3 Jul 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 128
    • 0Komentar

    Loading

    So’e-TTS, Garda Indonesia | Arus globalisasi didukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa banyak kebudayaan luar atau mancanegara masuk dan diadopsi oleh anak-anak bangsa. Lalu penggunaan atau pelestarian kekayaan budaya mulai tersingkir secara perlahan-lahan. Menyadari pergeseran pelestarian kebudayaan; oleh pemerintah dilakukan berbagai usaha untuk mempertahankan kebudayaan suku-suku di Tanah Air. Misalnya di Nusa Tenggara Timur […]

  • Polri Usut Ribuan Situs Investasi Ilegal dan Judi ‘Online’

    Polri Usut Ribuan Situs Investasi Ilegal dan Judi ‘Online’

    • calendar_month Sen, 7 Feb 2022
    • account_circle Penulis
    • visibility 80
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Dittipideksus Bareskrim Polri sementara mengusut ribuan situs web perdagangan berjangka komoditi ilegal dan judi online berkedok robot trading. Bareskrim berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mendalami kasus ini. “Betul (kita tindak lanjuti), masih dikoordinasikan dengan perdagangan (Kementerian Perdagangan),” kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan saat dikonfirmasi pada Senin, 7 Februari 2022. Whisnu menjelaskan, pihaknya […]

  • Biboki, Sebuah Kerajaan ‘Bufferzone’

    Biboki, Sebuah Kerajaan ‘Bufferzone’

    • calendar_month Sen, 14 Jun 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 162
    • 0Komentar

    Loading

    Oleh : RD. Mikhael Valens Boy, Fakultas Filsafat Unwira Sebelum ketibaan bangsa Portugis di abad XV dan Belanda di abad XVII di Pulau Timor, sudah terdapat satu kerajaan tradisional di pusaran Pulau Timor berbernama Biboki.  Kata ‘Biboki’ terkomposisi dari dua kata, yaitu preposisi ‘Bi’ yang berarti ‘Di’, dan kata benda ‘Boki’ artinya ‘Penyangga’, ‘Penyeimbang’. Menurut […]

expand_less