Reses Komisi II DPR RI Dukung Tata Kelola & Pelayanan Publik
- account_circle Penulis
- calendar_month Jum, 2 Nov 2018
- visibility 156
- comment 0 komentar
Kupang-NTT, gardaindonesia.id | Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai salah satu dari 11 (sebelas) Komisi DPR RI dengan lingkup tugas di bidang dalam negeri, sekretariat negara, dan pemilu melakukan reses dalam Masa Persidangan Tahun Sidang 2018-2019.
Rombongan Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi II DPR RI melakukan reses ke Pemrov NTT dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali dan didampingi oleh para mitra dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR & BPN, Ombudaman RI, Deputi PNPB, KPU RI, Bawaslu RI , BKN RI, Badan Arsip Nasional, Kementerian Sekretaris Negara, dan Dirjen Dukcapil.
Gubernur 2 NTT, Josef Nae Soi didampingi Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno menerima Ketua Komisi II DPR RI beserta rombongan di Ruang Rapat Gubernur NTT, Jumat, 2 November 2018 pukul 14.00 WITA—Selesai.
“Kami memberikan apresiasi atas reses pertama Komisi II DPR RI untuk pemerintahan baru (Viktor Laiskodat dan Josef Nae Soi),” ujar Gubernur 2 NTT Josef Nae Soi.
Lanjut Josef, dalam kunjungan ini, kita melakukan bincang-bincang mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah dan desa sebagai implementasi UU No 6 Tahun 2014 dan UU No 34 Tahun 2014 mengenai administrasi pemerintahan.
“Juga membahas tentang pelayanan publik dan tenaga honorer dan penyelesaian program KTP-el dan mengenai DPT dan persiapan Pemilu 2019,” ujar Josef Nae Soi.
Ketua Komisi II DPR RI, Zainudin Amali mengatakan bahwa reses di masa sidang pertama 2018-2019 ini merupakan bentuk perhatian khusus terhadap Provinsi Nusa Tenggara Timur.
“Kami memilih Provinsi NTT menjadi salah satu kunjungan reses selain ke Kalimantan Barat dan Lampung,”ujar Zainudin Amali.
Lebih lanjut Ketua Komisi II menyampaikan, “Ada berapa hal yang ingin dipantau secara langsung tentang pemerintahan di NTT dan tentang kependudukan yang menjadi bagian penting dalam konstentasi Pemilu 2019”.
“Selain itu tentang pelayanan publik. Seperti disampaikan bahwa NTT selalu menjadi yang terbawah dalam IPM dan Kemniskinan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan publik dan ingin mengetahui persiapan Pemprov NTT dalam menghadapi Pileg dan Pilpres serentak dan mengenai arsip nasional,” ungkap Ketua Komisi II DPR RI.
Turut hadir dalam pertemuan dengan Tim Kunker Komisi II DPR RI yakni OPD Pemprov NTT, Walikota Kupang beserta OPD, Ketua KPU NTT, Ketua Bawaslu NTT, dan Ombusdman NTT. (+rb )
- Penulis: Penulis
