Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Pertanian Perkebunan » Mau Jadi Pemimpin Berkelas, Gubernur VBL : Tunjukan Kualitas Kerja

Mau Jadi Pemimpin Berkelas, Gubernur VBL : Tunjukan Kualitas Kerja

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Kam, 4 Nov 2021
  • visibility 146
  • comment 0 komentar

Loading

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Kerja – kerja kita harus melampaui kerja dengan standar biasa saja yang selama ini dilakukan. Menjadi pemimpin itu harus mampu membawa perubahan besar, dan itu harus dimulai dari dalam diri pemimpin itu sendiri. Jangan asal kerja saja, tanpa memberi hasil yang optimal untuk memberi kesejahteraan bagi masyarakat. Demikian penegasan Gubernur VBL kepada bupati, wali kota, pimpinan perangkat daerah, lebih khusus yang bekerja di bidang pertanian.

“Anda harus mampu membangun pertanian sebagai produk unggulan demi menyejahterakan masyarakat. Itu baru pantas disebut pemimpin yang sukses,” tegas Gubernur VBL saat membuka rapat evaluasi tahun 2021 dan perencanaan tahun 2022, pembangunan pertanian dan ketahanan pangan se-Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2021, pada Rabu,3 November 2021.

Dalam acara pembukaan yang berlangsung mulai pukul 18.00 WITA di Aston Hotel tersebut, diikuti hampir seluruh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota se NTT, minus Kabupaten  Belu dan Kabupaten Manggarai Timur, karena sementara mengikuti persidangan anggaran di DPRD kabupaten setempat.

Menurut Gubernur VBL, potensi pertanian NTT saat ini mulai membaik dan mulai menunjukkan tanda kehidupan, sehingga para pemimpin jika cerdas, maka harus bisa terus mengelola lahan yang ada lebih baik lagi. “Jadi pemimpin itu jangan hanya duduk diam di kantor, tidak pernah turun lapangan, dan hanya menanti laporan bawahan. Itu namanya pemimpin bermental proyek. Dan itu yang harus dihindari. Ubah mindset berpikirmu, bahwa pemimpin itu tidak boleh identik dengan dipuja dalam berbagai kemewahan, sementara rakyatmu hidup dalam penderitaan,” tegasnya.

Jadi, imbuh VBL, pemimpin tidak boleh di kantor saja dan hanya menunggu laporan dari bawahan, atau hanya duduk tunggu waktu tender. Tetapi harus turun ke lapangan dan tahu kondisi lapangan serta menjawab keluhan masyarakat. “Kita harusnya malu jika memiliki mental pemimpin seperti itu. Masyarakat dapat menjadi kaya atau miskin, itu tergantung pemimpinnya. Pemimpin itu harus bisa bekerja secara baik dan bertanggungjawab pada apa yang dikerjakan, sehingga ia layak disebut sebagai pemimpin,” tegasnya.

Lanjut Putra Semau yang telah meraih gelar Doktor dari UKSW Salatiga tersebut, para Kepala Dinas Pertanian di NTT harus kerja extra ordinary dari standar yang biasa-biasa saja agar Pertanian di NTT bisa bangkit menjadi lebih bagus.

“Ukuran kerja bagi kepala dinas itu adalah berapa luas lahan yang tersedia, berapa bibit yang akan ditanam, dan beberapa pupuk yang sudah tersedia untuk digunakan sehingga kerja yang dihasilkan itu layak didapat masyarakat, ” tegasnya.

Gubernur VBL menuturkan, kemiskinan NTT itu melekat di benak seluruh pemimpin. Mulai dari gubernur, bupati/wali kota, dan seluruh kepala dinas. Sehingga kalau ada kepala dinas yang tidak mampu kerja sebaiknya mundur dari jabatan.

“Kita sedang berpikir untuk mendesain program bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, tetapi harus memenuhi kebutuhan bisnis juga agar memberikan kontribusi bagi ekonomi masyarakat secara luas,” tandas VBL seraya membeberkan beberapa kabupaten yang sudah mulai melirik dan cukup berhasil serta memberi tanda-tanda baik dalam hal program pertanian yaitu Sumba Tengah, Manggarai Timur, Rote Ndao, Belu, TTU, dan TTS.

Pembangunan Pertanian di NTT, urai Gubernur VBL, tidak boleh berpatokan pada uang, namun yang menjadi utama itu adalah pemerintah  membangun sebuah grand design yang bagus serta bekerja sama dengan pihak swasta supaya akses pertanian itu berjalan baik.

“Kalau Kepala dinas yang tidak kuat kerja minta izin di masyarakat untuk mundur dari jabatan karena kalau bertahan di situ tetapi tidak mampu akan menyengsarakan rakyat,” ujarnya.

Ia menambahkan, grand design yang disusun akan diserahkan kepada Presiden untuk mendapat perhatian, sehingga mendukung Pertanian di NTT. Grand design tidak hanya soal Pertanian tetapi berkaitan dengan ketahanan pangan juga.

Ketua panitia sekaligus Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Lucky Frederick Koli dalam laporannya mengatakan, pelaksanaan rapat koordinasi, evaluasi, dan persiapan penanaman tahun 2022 ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap tahun, pada awal tahun dan akhir tahun.

Rapat ini untuk me-review musim tanam satu, musim tanam dua, dan sekaligus melakukan pemantapan untuk musim tanam satu pada tahun 2021—2022. Pada musim tanam satu nanti petani NTT akan menanam padi pada 214.000 hektare, jagung pada 308.000 hektare lebih. Untuk penanaman padi yang dilakukan pemerintah pusat dan provinsi akan ditanam seluas 52 hektare dari 214.000 hektare.

“Sembilan puluh persen benih sudah on side di kelompok petani, yang akan ditanami pada dasarian ketiga bulan November sesuai informasi cuaca dari BMKG. Kecuali di pulau Flores Barat sudah mulai tanam karena sudah masuk musim hujan,” jelasnya.

Sementara untuk program tanam jagung panen sapi (TJPS) itu akan ditanam 43.000 hektare dari total 308.000 hektare. Ada 3.000 hektare yang dialokasikan untuk ekspor. Semua benih juga sudah ada di petani yang terintegrasi dengan pupuk subsidi untuk sentra produksi di NTT.

“Untuk mewujudkan itu semua, maka kita perlu menyatukan persepsi, dan langkah-langkah kerja yang baik, demi mencapai target yang diinginkan. Karena curah hujan kita tahun ini panjang, sehingga ancaman genangan untuk lahan pertanian perlu dipikirkan untuk meminimalisir fenomena alam yang akan terjadi, ” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut diantarnya : Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT yang juga adalah Plt. Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT, Johana E. Lisapaly, Kepala Seksi Informasi dan Materi Penyuluhan mewakili Kepala Pusat Penyuluhan Kementerian Pertanian, Para Staf Khusus Gubernur : Toni Djogo dan David Pandie, Direktur Utama Bank NTT, Alex Riwu Kaho, Kepala Dinas PUPR NTT, Maksi Nenabu, dan para Penyuluh Pertanian se-NTT. (*)

Sumber dan foto (*/Sam/Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT)

Editor (+roni banase)

  • Penulis: Penulis

Rekomendasi Untuk Anda

  • Budidaya Udang Pandawai Sumba Timur Dapat Dukungan Listrik PLN

    Budidaya Udang Pandawai Sumba Timur Dapat Dukungan Listrik PLN

    • calendar_month Sel, 9 Des 2025
    • account_circle Penulis
    • visibility 258
    • 0Komentar

    Loading

    Integrated Shrimp Farming di Pandawai, Sumba Timur merupakan sistem budidaya udang modern berskala besar yang terintegrasi dari hulu ke hilir dalam satu kawasan.   Waingapu | PLN Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur (UIW NTT) menegaskan komitmennya menjadi motor penggerak ekonomi daerah dengan mendukung penuh rencana pengembangan Integrated Shrimp Farming (Budidaya Udang Terintegrasi) di Sumba […]

  • Fenomena Peran Perempuan dalam Terorisme di Indonesia

    Fenomena Peran Perempuan dalam Terorisme di Indonesia

    • calendar_month Ming, 9 Mei 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 143
    • 0Komentar

    Loading

    Oleh : Warsito Hadi – Bogor Rentang waktu mulai 2016 sampai sekarang, telah diperlihatkan perempuan ditangkap atau diidentifikasi dalam beberapa aktivitas terorisme di Indonesia. Tahun 2016, Dian Yulia Novi dan Ika Puspitasari ditangkap polisi karena terbukti merencanakan aksi bom bunuh diri. Dian akan beraksi di depan Istana Presiden, sementara Ika berencana melakukan bom bunuh diri […]

  • Pengadaan Tanah Tahap 2 PLTP Ulumbu 5-6 Poco Leok Berjalan Lancar

    Pengadaan Tanah Tahap 2 PLTP Ulumbu 5-6 Poco Leok Berjalan Lancar

    • calendar_month Rab, 27 Nov 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 147
    • 1Komentar

    Loading

    Sesuai SK Penlok yang telah terbit, dengan luasan 4 hektare lebih, tahapan identifikasi dan inventarisasi dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama diprioritaskan untuk tanah seluas 2 hektare yang dimiliki oleh 19 orang, sedangkan sisanya akan dilanjutkan pada Januari 2025.   Manggarai | Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersama PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP […]

  • Presiden Jokowi Tolak Empat Usulan Revisi UU KPK oleh DPR

    Presiden Jokowi Tolak Empat Usulan Revisi UU KPK oleh DPR

    • calendar_month Kam, 12 Sep 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 119
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo telah meminta Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyampaikan dan membahas sikap serta pandangan pemerintah terkait substansi dalam usulan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam arahannya itu, Kepala Negara menegaskan bahwa KPK harus […]

  • IMO-Indonesia Prihatin Isu Penggelapan Dana Hibah PWI

    IMO-Indonesia Prihatin Isu Penggelapan Dana Hibah PWI

    • calendar_month Sen, 8 Apr 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 142
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Beredar kabar tak sedap perihal dana hibah kepada organisasi profesi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Diduga dana bantuan kegiatan digelapkan oleh pengurus Persatuan Wartawan Indonesia. Adapun bantuan UKW yang disepakati lewat forum Humas BUMN itu senilai Rp6 miliar. […]

  • Pegawai OJK Dilarang Terima Suap dan Gratifikasi

    Pegawai OJK Dilarang Terima Suap dan Gratifikasi

    • calendar_month Kam, 29 Agu 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 163
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan melarang semua pegawainya terlibat dalam praktik penyuapan, termasuk menerima gratifikasi saat menjalankan tugas dan fungsinya dengan selalu menjunjung tinggi kode etik dan taat pada ketentuan yang berlaku. OJK juga berkomitmen untuk selalu menerapkan prinsip tata kelola yang baik termasuk tentang anti penyuapan dan anti-gratifikasi sesuai dengan sistem manajemen […]

expand_less