Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Wabah Penyakit Mulut Kuku Hewan Ternak, Polri Terap Lockdown Lokal

Wabah Penyakit Mulut Kuku Hewan Ternak, Polri Terap Lockdown Lokal

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Rab, 11 Mei 2022
  • visibility 88
  • comment 0 komentar

Loading

Jakarta, Garda Indonesia | Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menerapkan aturan lockdown lokal di wilayah terindikasi penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) dari hewan ternak ke manusia. Hal ini merupakan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan, lockdown lokal merupakan langkah biosecurity. Ia menyebutkan bahwa upaya itu dapat menghentikan mobilitas angkutan ternak ke luar wilayah yang terjangkit.

“Mitigasi penyebaran virus PMK di wilayah Provinsi Jatim dan Banda Aceh dengan laksanakan lockdown lokal guna menghentikan sementara mobilitas angkutan ternak ke luar wilayah atau biosecurity,” ujar Irjen Dedi dalam keterangannya pada Rabu, 11 Mei 2022.

Irjen Dedi mengatakan, Polri akan terus bekerja sama dengan Kementerian Pertanian (Kementan). Kerja sama itu berupa pendataan hewan ternak, vaksinasi, sampai penyemprotan disinfektan.

“Terus bersinergi dan kolaborasi dengan dinas peternakan daerah untuk pendataan, vaksinasi dan langkah-langkah seperti potong paksa dan penguburan hewan yang sudah mati dengan memberikan disinfektan atau obat-obat pembunuh virus,” ujarnya.

Irjen Dedi menyatakan pihaknya siap membantu Kementan atau Dinas Peternakan setempat untuk melakukan patroli. Selain itu, ia menyebut jajaran siap melakukan pengawasan terhadap aktivitas keluar masuk hewan ternak di suatu wilayah.

“Melakukan patroli terpadu di tingkat kecamatan dan sentra-sentra peternak sapi dengan terus memberikan imbauan dan edukasi kepada masyarakat untuk tenang dan memisahkan ternak yang sakit atau suspect PMK dan dinas peternakan akan memberikan obat atau vaksin,” paparnya sembari menandaskan bahwa pihaknya terus melakukan pengawasan di pos keluar masuk hewan di perbatasan kabupaten/kota dan provinsi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menginstruksikan Kapolri untuk melakukan penjagaan ketat di lapangan. Khususnya pergerakan ternak dari daerah.

“Saya juga minta Kapolri betul-betul menjaga ini di lapangan mengenai pergerakan ternak dari daerah-daerah yang sudah dinyatakan ada penyakit mulut dan kuku. Bentuk Satgas sehingga jelas siapa yang bertanggung jawab,” pinta Presiden Jokowi. (*)

Sumber (*/Humas Polri)

Editor (+roni banase)

  • Penulis: Penulis

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sertijab Pj Gubernur NTT, Ini Profil Andriko Noto Susanto

    Sertijab Pj Gubernur NTT, Ini Profil Andriko Noto Susanto

    • calendar_month Jum, 6 Sep 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 91
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta | Pada Jumat, 6 September 2024 dilakukan serah terima jabatan penjabat gubernur Nusa Tenggara Timur (Pj Gubernur NTT) dari pejabat lama Ayodhia Kalake kepada Andriko Noto Susanto yang ditandai dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan memori jabatan. Sebelumnya, dilakukan pelantikan Andriko Noto Susanto oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia […]

  • ‘First Sinkron’ PLTU Timor1 Perkuat Pulau Timor dan Siaga Nataru 2023

    ‘First Sinkron’ PLTU Timor1 Perkuat Pulau Timor dan Siaga Nataru 2023

    • calendar_month Rab, 6 Des 2023
    • account_circle Penulis
    • visibility 95
    • 0Komentar

    Loading

    Mataram, Garda Indonesia | PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) melalui unit pelaksana proyek (UPP) Nusra 3 telah berhasil melaksanakan tahapan first synchronization atau sinkron perdana pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) Timor-1 (2×50 MW) unit #2 pada Sabtu, 2 Desember 2023. Sinkronisasi perdana PLTU Timor-1 unit #2 ini merupakan milestone penting […]

  • BMKG Kupang: “7 Kali Gempa Bumi di Sumba Timur Tidak Berpotensi Tsunami“

    BMKG Kupang: “7 Kali Gempa Bumi di Sumba Timur Tidak Berpotensi Tsunami“

    • calendar_month Sel, 2 Okt 2018
    • account_circle Penulis
    • visibility 101
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, gardaindonesia.id–Gempa Bumi Mag 6.0 yang melanda Sumba Timur berlokasi di 66 km BaratDaya pada Selasa/2 Oktober 2018 pukul 07.59 wita yang dirasakan paling kuat di Sumba terutama di Waingapu dan sekitarnya. Terjadi 7 kali Gempa Bumi Mag 6,0 pukul 07.59 wita dan Mag 6,3 pukul 08.16 wita berjarak setiap 16 menit dirasakan hingga 4 […]

  • Vivo 1000

    Vivo 1000

    • calendar_month Sen, 5 Sep 2022
    • account_circle Penulis
    • visibility 73
    • 0Komentar

    Loading

    Oleh: Dahlan Iskan Petugas SPBU langsung ganti plang Harga usai harga BBM resmi naik. “Tadi isi bensin, kok beda ya harganya. Yang di Karawang tadi 7 ribuan. Di Sragen ini kok 10 ribuan ya…”. Teman saya itu dalam perjalanan dari Jakarta ke Surabaya. Ia tidak memonitor berita. Ia tidak tahu ada kenaikan harga BBM, mendadak, […]

  • Bank NTT Teken MoU dengan Pemkab Malaka

    Bank NTT Teken MoU dengan Pemkab Malaka

    • calendar_month Rab, 18 Mei 2022
    • account_circle Penulis
    • visibility 131
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang, Garda Indonesia | Pemerintah Kabupaten Malaka pada Selasa siang, 17 Mei 2022, bertempat di lantai lima kantor pusat Bank NTT; menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (PT. BPD NTT) tentang penyediaan layanan perbankan untuk pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Malaka pada PT. BPD NTT Cabang […]

  • Abaikan Pengusaha Lokal NTT, Diduga Kuat Proyek APBN Dimonopoli

    Abaikan Pengusaha Lokal NTT, Diduga Kuat Proyek APBN Dimonopoli

    • calendar_month Kam, 25 Feb 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 85
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Saat ini pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) era pemerintahan Jokowi menjadi prioritas utama melalui alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), mengingat anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) NTT rendah dan masuk kategori provinsi termiskin ketiga di Indonesia. Ketua Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (KOMPAK Indonesia), Gabriel Goa kepada […]

expand_less