Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Ekonomi dan Bisnis » Di Bawah Pohon, Rapat Dirut Bank NTT, Dua Kadis dan Para Kades

Di Bawah Pohon, Rapat Dirut Bank NTT, Dua Kadis dan Para Kades

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Ming, 10 Apr 2022
  • visibility 130
  • comment 0 komentar

Loading

Larantuka, Garda Indonesia | Program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) dengan ekosistem pembiayaan baru yang kini menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Provinsi NTT, terus digelorakan hingga ke pelosok.

Ketika mengunjungi Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Flores Timur, pada Jumat siang, 8 April 2022, Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, banyak berbicara mengenai skema baru program Tanam Jagung Panen Sapi (TJPS) yang diyakininya sebagai upaya percepatan NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera.

“Kita punya potensi yang hebat. Setiap tahun Tuhan mengirimkan air bagi kita tetapi pertanian  kita tidak ada. Kita harus mampu mengambil sikap, dari tanah-tanah yang kosong itu lahir sesuatu yang berguna. Yang penting jangan tanahnya kosong. Karena pertanian itu bukan programnya pemerintah, itu programnya Tuhan. Jadi, saya katakan ulang, orang-orang yang tidak tanam dan membiarkan air mengalir dengan sia-sia, dia berdosa kepada Tuhan. Berdosa juga kepada nenek moyang,” tegas sosok yang kerab disingkat namanya VBL.

Dalam pemaparannya, kepala desa setempat, Herry Aran, menjelaskan bahwa tidak hanya di Desa Waibao melainkan desa tetangga lainnya pun memiliki potensi alam yang kaya luar biasa. Ada mente serta lahan yang luas untuk tanaman jagung.

Hanya kondisi alamiah yang menjadi kendala bagi mereka, terutama buruknya infrastruktur menuju desa, serta lokasi pertanian. Bahkan mereka pun kesulitan dalam memperoleh air untuk sektor pertanian. Inilah yang menjadi kendala serius bagi mereka untuk mengeksekusi program pemerintah, salah satunya TJPS.

“Saya sudah dengar itu, sehingga tolong, seusai pertemuan ini, nanti Direktur Bank NTT, Kadis Pertanian NTT, Kadis PU, tolong rapat dengan para kepala desa di sini. Hari ini juga harus ada solusinya, bagaimana memecahkan masalah ini, dengan menghadirkan ekosistem pembiayaan yang menolong masyarakat di Tanjung Bunga ini. Jangan ikut saya dalam kunjungan, tolong dirapatkan dan cari solusinya, nanti malam baru kita ketemu,” kata Gubernur Viktor dengan nada serius, disambut gemuruh sorak ratusan warga yang memenuhi halaman kantor kepala desa setempat.

Dari atas panggung, Sekda Provinsi NTT, Benediktus Polo Maing, Ketua Fraksi Nasdem DPRD NTT, Alex Take Ofong, Bupati Flores Timur, Anton Gege Hadjon dan Wakil Bupati Flores Timur, Agustinus Payong Boli, ikut bertepuk tangan.

Usai pertemuan, para pejabat yang yang diberi amanat mengeksekusi percepatan mimpi itu menggelar pertemuan bersama para kepala desa di Kecamatan Tanjung Bunga. Mereka di antaranya Direktur Utama Bank NTT, Harry Alexander Riwu Kaho, Kepala Dinas Pertanian NTT, Lucky Frederich Koli, dan Kepala Dinas PU NTT, Maksi Nenabu.

Ikut hadir dalam rapat yang berlangsung sekira dua jam itu, Kepala Desa Lamatutu, Vinsenius Umbu Sogen, Kepala Desa Gekengderang, Fidelis Natan Tukan, Kepala Desa Bandona, Ignasius, Kepala Desa Lewobunga, Hendrikus Poi Aran, Kepala Desa Bahinga, Rafael Pelik Maran, Kepala Desa Sinamalaka, Siprianus Hadjon, Kepala Desa Kolaka, Andy Lembunga dan Pastor Paroki Riangpuho, RD Paulus Pengasih Magun Nunang.

Pertemuan di bawah sebatang pohon kusambi yang rimbun, di sisi utara Kantor Desa Waibao, Kadis Pertanian NTT, Lucky F. Koli membuka diskusi dengan mempertanyakan ketersediaan lahan dan gambaran umum mengenai infrastruktur menuju ke lokasi pertanian dari setiap kepala desa. Dijawab oleh mereka, bahwa kendalanya ada pada buruknya akses jalan menuju lahan pertanian.

“Kami punya ratusan bahkan ribuan hektar lahan tidur yang belum diolah. Di desa kami, berdasarkan data saya, kami punya sekitar 150 hektar yang bisa dipakai untuk tanam jagung ekosistem baru yang ditawarkan yakni TJPS. Kendala kami hanya pada akses jalan dan air,” tegas Hendrikus Poi Aran, Kepala Desa Lewobunga.

Senada dengan Poi Aran, Kepala Desa Gekengderang, Fidelis Natan Tukan mengungkap hal yang sama.

“Kami punya kendala yang sama, yakni infrastruktur menuju lokasi yang kami siapkan yakni 120 hektar,” tegas Fidelis.

Menjawab mereka, Kadis Pertanian NTT, Lucky F. Koli menegaskan bahwa dalam skema pembiayaan yang baru, pemerintah sudah menyiapkan bibit jagung, pupuk non subsidi yang ramah, serta off taker.

“Sehingga saya minta agar bapak-bapak kades tolong mendata nama-nama petani yang lahannya mau dipakai, berapa luas lahan dan setelah Paskah, kita akan duduk bersama lagi untuk mengevaluasi data yang diberikan serta bagaimana cara eksekusinya,” tegas Lucky.

Lucky berharap nantinya desa-desa di Kecamatan Tanjung Bunga akan menjadi contoh yang baik guna menggerakkan desa-desa lain di Flores Timur baik itu di Larantuka dan sekitarnya maupun di Solor dan Adonara. Fokus mereka, nantinya ada 5.000 hektar lahan yang akan ditanami jagung khusus di Flores Timur.

Dirut Bank NTT, Harry Alexander Riwu Kaho, saat itu menjelaskan, pihaknya mensuport penuh program TJPS.

“Jika mau jujur, masyarakat diuntungkan dengan program ini, yakni setiap hektar mereka hasilkan tujuh ton jagung yang jika dijual dengan harga pasar saat ini, mendatangkan keuntungan yang tidak sedikit, yakni diperkirakan Rp 28 juta per hektar. Ada putaran uang yang besar di masyarakat karena ada off taker yang siap membeli hasil panen,” tegas Alex.

Tak hanya itu, dalam pola ini ada kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan sehingga jika ada wirausaha mandiri (para petani) mengalami kecelakaan kerja maka seluruh pembiayaannya akan dicover. Termasuk kesehatannya pun akan dicover seluruhnya oleh BPJS.

Bank NTT, menurutnya, akan hadir bersama pemprov untuk melakukan sosialisasi kepada petani di Tanjung Bunga maupun kecamatan lain di Flores Timur yang membutuhkan penjelasan.

“Kita berharap seusai Paskah tahun ini, minggu depan kalau bisa ada rapat sehingga kita sudah bisa bergerak,” pinta Alex.

Kepala Dinas PU Provinsi NTT, Maksi Nenabu, menjelaskan, usulan pembuatan jalan sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian, karena terkait status jalan yang msuk kategori jalan tani.

“Sementara mengenai embung seperti yang disampaikan sebagai sumber air baku bagi sektor pertanian, kami siap memfasilitasinya. Sehingga kami sudah berpesan kepada Kadis Pertanian Flores Timur yang hadir saat rapat untuk segera menginformasikan ke Kadis PU untuk membuat kajian kelayakan serta silahkan berproses. Tentu semua ada waktunya, sementara mengenai skenario menyambut musim tanam Oktober-Maret, Dinas Pertanian NTT sudah menyiapkan skenarionya,” ujar Maksi.(*)

Sumber (*/Humas Bank NTT)

  • Penulis: Penulis

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PHPU dari Prabowo-Sandi

    Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan PHPU dari Prabowo-Sandi

    • calendar_month Jum, 28 Jun 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 129
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Ir. H. Joko Widodo dan Prof. KH. Ma’aruf Amin (Jokowi-MA) dinyatakan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi,pada pukul 21.16 WIB, Kamis, 27 Juni 2019; saat 9 orang anggota Majelis Hakim secara tegas menolak permohonan dari pemohon PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum), pasangan […]

  • Hentikan “Kawin Culik’’ di Sumba, Itu Pelanggaran Hak Perempuan & Anak

    Hentikan “Kawin Culik’’ di Sumba, Itu Pelanggaran Hak Perempuan & Anak

    • calendar_month Rab, 24 Jun 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 137
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Praktik “kawin culik” di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur menjadi budaya yang masih ada hingga saat ini. Terkini, kasus kawin culik/kawin tangkap kembali terjadi di Sumba Tengah pada awal Juni 2020 yang beredar melalui video dan viral. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyayangkan praktik kawin culik/kawin tangkap yang […]

  • Dampak Covid-19, Insentif Pajak Diperpanjang Hingga 30 Juni 2021

    Dampak Covid-19, Insentif Pajak Diperpanjang Hingga 30 Juni 2021

    • calendar_month Sab, 6 Feb 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 129
    • 0Komentar

    Loading

    Namrole, Garda Indonesia | Pemerintah memutuskan memperpanjang insentif pajak sebagai dampak pandemi Covid-19 hingga 30 Juni 2021. “Perpanjangan insentif pajak ini sebagai dampak pandemi Covid-19. Hal itu, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2021,” ujar Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Namlea, Syarifudin kepada media ini, pada […]

  • OPM Larang Kibarkan Merah Putih di Papua Jelang HUT RI ke-80

    OPM Larang Kibarkan Merah Putih di Papua Jelang HUT RI ke-80

    • calendar_month Sen, 4 Agu 2025
    • account_circle Penulis
    • visibility 122
    • 0Komentar

    Loading

    Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menanggapi ancaman ini dengan optimis, menyebut warga Papua tetap mencintai Indonesia.   Papua | Menjelang peringatan HUT RI ke-80, ketegangan memanas di Papua. Tentara Nasional Indonesia (TNI) menegaskan bahwa larangan pengibaran Bendera Merah Putih oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) adalah bentuk teror terhadap masyarakat. Kepala Penerangan […]

  • Indikator Kesehatan Masyarakat Tentukan Penilaian Risiko Penularan Covid-19

    Indikator Kesehatan Masyarakat Tentukan Penilaian Risiko Penularan Covid-19

    • calendar_month Sel, 26 Mei 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 146
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menggunakan indikator kesehatan masyarakat untuk membantu pemerintah daerah dalam penilaian tingkat risiko penularan di wilayahnya. Ketiga indikator kesehatan masyarakat tersebut yakni epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan. Indikator epidemiologi merujuk pada kecenderungan kasus positif, meninggal dunia, orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP). […]

  • Purnatugas Pj Bupati Belu, Zaka Moruk Pamit Pulang ke Kupang

    Purnatugas Pj Bupati Belu, Zaka Moruk Pamit Pulang ke Kupang

    • calendar_month Rab, 28 Apr 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 107
    • 0Komentar

    Loading

    Belu-NTT, Garda Indonesia | Masa tugas Zakarias Moruk, M.M. sebagai penjabat Bupati Belu sejak 27 Maret 2021 telah berakhir; ditandai dengan dilakukannya serah terima jabatan (Sertijab) kepada Bupati dr. Agustinus Taolin dan Wakil Bupati Aloysius Hale Serens di Ruang Rapat Paripurna Istimewa DPRD Belu, pada Selasa, 27 April 2021. Zaka Moruk atas nama pemerintah dan […]

expand_less