Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » DPR Setuju PMN Rp3 Triliun PLN Bangun Kelistrikan Daerah 3T

DPR Setuju PMN Rp3 Triliun PLN Bangun Kelistrikan Daerah 3T

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Kam, 11 Jul 2024
  • visibility 51
  • comment 0 komentar

Loading

Jakarta | Anggota Komisi VI DPR RI, Muhammad Sarmuji selaku pimpinan rapat kerja komisi VI pada Rabu, 10 Juli 2024 menyetujui penuh alokasi penyertaan modal negara (PMN) mendukung upaya PLN memberikan akses listrik untuk masyarakat di daerah terpencil.

“Kita (Komisi VI DPR RI) mendukung sepenuhnya tentang penguatan listrik desa, pemasangan jaringan listrik sampai ke pelosok-pelosok,” ujar Sarmuji di hadapan Menteri BUMN, Erick Thohir dan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo.

Alokasi PMN untuk tahun 2025 sebesar Rp3 triliun bakal digunakan mendukung langkah PLN dalam mencapai rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik (RDB) 100% selaras dengan komitmen mewujudkan keadilan energi khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Menteri BUMN, Erick Thohir berharap lewat dukungan PMN, PLN dan perusahaan BUMN lainnya dapat memberikan manfaat lebih pada pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kita harapkan bagaimana PMN ini bisa tepat sasaran dan bisa memberikan manfaat yang lebih banyak lagi untuk pertumbuhan ekonomi ataupun hal-hal kebijakan yang menjaga pertumbuhan yang terjadi saat ini secara menyeluruh,” ujar Erick Thohir di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menyampaikan, PLN bersama dengan Pemerintah berkomitmen penuh untuk menyediakan listrik hingga ke seluruh pelosok tanah air, tak terkecuali daerah 3T. ”Listrik saat ini merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat. Maka dari itu, bersama dengan Pemerintah, kami akan terus menggenjot pemerataan listrik sampai wilayah 3T sesuai dengan pengejawantahan sila ke-5 Pancasila, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Darmawan pun mengungkapkan, PLN bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyusun dan menyepakati roadmap program listrik desa (Lisdes) untuk mencapai rasio desa berlistrik PLN 100%. Untuk mendukung target tersebut, PLN mengajukan alokasi PMN untuk program Lisdes di tahun 2025 untuk melistriki sebanyak 85 ribu pelanggan di 1.092 desa.

”PLN terus berusaha menghadirkan listrik ke semua pelosok meskipun dihadapi dengan tantangan aksesibilitas, geografis, dan kondisi rawan keamanan maupun konflik sosial. Program Lisdes yang tersisa merupakan daerah-daerah ekstrem yang semakin sulit dijangkau, penuh risiko, remote area dan berada di 3T,” lanjut Darmawan.

Darmawan menjabarkan lewat transformasi digital yang dilakukan PLN, roadmap Lisdes saat ini juga telah terintegrasi dengan peta geospasial. Sehingga, perencanaan dan eksekusi Lisdes dipastikan lebih terukur dan tepat sasaran.

“Kemudian telah dilakukan juga komunikasi ke Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah). Di daerahnya masing-masing, setiap GM bertemu dengan para Gubernur, Bupati, DPRD, dan stakeholder lain untuk mendapatkan dukungan, karena program listrik desa ini bukanlah program PLN saja, tetapi ini adalah program negara. Kami terus pastikan agar jangan sampai ada saudara kita yang masih hidup dalam kegelapan,” jelas Darmawan.

Periode 2015—2022, PLN telah berhasil memanfaatkan dana PMN sebesar Rp49,81 triliun untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan, salah satunya untuk melistriki 7.980 desa yang dinikmati 1,37 juta masyarakat di seluruh Indonesia. Hingga Mei 2024, capaian rasio desa berlistrik (RDB) nasional berada di angka 99,87%. PLN terus berupaya menyerap dana PMN secara optimal guna mendukung tercapainya target RDB 100%.

“PMN digunakan untuk pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di seluruh penjuru Nusantara menuju keadilan sosial dan kemandirian energi. Hadirnya listrik pada daerah-daerah akan menciptakan multiplier effect melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan ekonomi sektor riil, sehingga dapat menjadi daya dorong pertumbuhan perekonomian daerah setempat,” tutup Darmawan.(*)

Sumber (*/tim PLN)

  • Penulis: Penulis

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • BEM FISIP Undana : “Menangkal Dinamika Sosial dengan Ideologi Pancasila”

    BEM FISIP Undana : “Menangkal Dinamika Sosial dengan Ideologi Pancasila”

    • calendar_month Ming, 16 Jun 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 36
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Undana Kupang mengadakan seminar nasional pada Sabtu, 15 Juni 2019, bertempat di Aula FISIP Undana Kupang. Seminar nasional yang dilakukan sebagai salah satu kegiatan non program dari BEM FISIP dibawah naungan bidang penalaran dan keilmuan Sebagai wujud tanggapan dari mahasiswa […]

  • 16 Juli 2018 – Hari Terakhir Kepemimpinan Frans Lebu Raya

    16 Juli 2018 – Hari Terakhir Kepemimpinan Frans Lebu Raya

    • calendar_month Sen, 16 Jul 2018
    • account_circle Penulis
    • visibility 43
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, gardaindonesia.id – Senin/16 Juli 2018 merupahkan hari terakhir Gubernur 2 (dua) Periode, Drs. Frans Lebu Raya mengakhiri tugas sebagai Gubernur NTT. Selama 10 (sepuluh) tahun memimpin Nusa Tenggara Timur sejak 2009 menjadi Gubernur, Frans Lebu Raya banyak membuat perubahan dan peningkatan bagi NTT. NTT yang semula dikonotasikan sebagai “Nasib Tidak Tentu” perlahan beranjak menjadi […]

  • Presiden Jokowi Minta Sederhanakan Izin Guna Tingkatkan Daya Saing

    Presiden Jokowi Minta Sederhanakan Izin Guna Tingkatkan Daya Saing

    • calendar_month Jum, 10 Mei 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 36
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Salah satu kunci utama agar Indonesia masuk ke dalam lima besar negara dengan ekonomi terkuat di dunia bahkan menjadi empat besar terkuat di tahun 2045 adalah reformasi struktural untuk peningkatan daya saing. Secara khusus, Presiden Joko Widodo menitikberatkan pada penataan perizinan di Indonesia yang disebutnya masih sangat berbelit baik itu di […]

  • Nestle Indonesia Dukung Program #Berjarak Kementerian PPPA

    Nestle Indonesia Dukung Program #Berjarak Kementerian PPPA

    • calendar_month Kam, 14 Mei 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 40
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Nestle Indonesia sebagai anggota Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia (APSAHI), Nestle Indonesia melalui program Nestle Cares mendukung program #Berjarak Kementerian PPPA dalam upaya menanggulangi dampak pandemi Covid-19 bagi kelompok rentan. Dukungan tersebut berupa bantuan kebutuhan spesifik perempuan dan anak berupa lebih dari 38.000 produk makanan dan minuman bernutrisi, yang secara simbolis […]

  • Agus Taolin–Alo Haleserens Lawati Makam Ayahnya, Theo Manek: Saya Salut

    Agus Taolin–Alo Haleserens Lawati Makam Ayahnya, Theo Manek: Saya Salut

    • calendar_month Sel, 30 Jun 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 45
    • 0Komentar

    Loading

    Belu-NTT, Garda Indonesia | “Saya salut bahwa kekompakan, kekuatan, kebersamaan dalam tatanan adat Natar Hat masih sangat kuat. Ketika kita memberikan restu kepada kedua kandidat ini, kita berharap leluhur juga bisa memberikan dukungan secara alamiah,” sibak Mane Kwaik (putra sulung) Theodorus Seran Tefa (dalam tatanan rumpun empat kerajaan Oan Natar Hat, Oan Lalu’an Hat), kepada […]

  • Suara NU, Ceruk Rebutan Pada Pilpres 2024

    Suara NU, Ceruk Rebutan Pada Pilpres 2024

    • calendar_month Jum, 5 Mei 2023
    • account_circle Penulis
    • visibility 35
    • 1Komentar

    Loading

    Oleh : Agung Wibawanto Nahdlatul Ulama (NU) sebagai ormas Islam terbesar (bersama Muhammadiyah) di Indonesia, tidak dipungkiri memiliki kontribusi besar dalam politik nasional. Dalam sejarah pergerakan bangsa, tokoh-tokoh NU yang menyebar di banyak organisasi turut menorehkan peran politik mereka. Memang tidak ada larangan bagi warga nahdliyin, bahkan pengurusnya, untuk berpolitik atau ikut berpolitik sebagai individu. […]

expand_less