Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Pj Gubernur NTT Ayodhia Kalake Terima Penghargaan dari Kemendagri

Pj Gubernur NTT Ayodhia Kalake Terima Penghargaan dari Kemendagri

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Sab, 31 Agu 2024
  • visibility 160
  • comment 0 komentar

Loading

Jakarta | Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur (Pj Gubernur NTT), Ayodhia Kalake bersama 10 penjabat gubernur lainnya menerima penghargaan sebagai penjabat kepala daerah berprestasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tak hanya para penjabat gubernur, turut menerima penghargaan, 9 penjabat bupati dan wali kota.

Ajang pemberian penghargaan kepada para penjabat kepala daerah ini diinisiasi oleh Kemendagri dan Tempo Media Group. Penghargaan ini diberikan pada malam apresiasi kinerja penjabat kepala daerah 2024 yang dihelat di The Tribrata Convention Center, Jakarta Selatan, Jumat malam, 30 Agustus 2024.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi NTT, Dra. Bernadeta Usboko, M.Si. hadir mewakili Pj. Gubernur NTT, Ayodhia Kalake menerima penghargaan untuk kategori ekonomi daerah klaster provinsi fiskal rendah.

“Iya, saya mewakili penjabat gubernur hadir menerima penghargaan dari Kemendagri” ucapnya kepada media ini pada Jumat malam, 30 Agustus 2024.

Pose bersama para penjabat kepala daerah penerima penghargaan dari Kemendagri

Dilansir dari Tempo, ada 3 (tiga) kelompok penilaian yang ditetapkan oleh Kemendagri dan Tempo. Pertama, aspek kesejahteraan yang mencakup indikator penting, antara lain kemiskinan ekstrem, tingkat pengangguran, kesehatan dan penanganan stunting. Kedua, aspek pelayanan publik dengan penilaian pelayanan kepada masyarakat, pemberian perizinan, dan kegiatan unggulan di daerah masing-masing. Ketiga adalah ekonomi daerah. Aspek ini dinilai berdasarkan pengendalian inflasi, penyerapan anggaran, serta kinerja dari badan usaha milik daerah (BUMD).

Direktur Utama PT Tempo Inti Media, Arif Zulkifli, menjadi juri penghargaan bersama Kemendagri menyusun metodologi untuk memilih yang terbaik dari penjabat yang ada.

Metodologi penilaian juga tidak mengabaikan faktor fiskal masing-masing daerah. Menurut Azul, tidak adil apabila kapasitas fiskal daerah disamaratakan. Oleh karena itu, dewan juri membagi penilaian berdasarkan klaster yakni fiskal tinggi, sedang, dan rendah.

Sumber (*/tim/Tempo)

  • Penulis: Penulis

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Poktan Poco Leok Binaan PLN Suplai Sayur Makan Bergizi Gratis

    Poktan Poco Leok Binaan PLN Suplai Sayur Makan Bergizi Gratis

    • calendar_month Sel, 13 Mei 2025
    • account_circle Penulis
    • visibility 144
    • 0Komentar

    Loading

    Saat ini, program budidaya hortikultura telah menyulap seluas 33.150 m2 lahan tidur menjadi lahan produktif dengan menggandeng 165 petani yang tergabung dalam masing-masing kelompok tani binaan PLN. Dengan 16 jenis tanaman, para petani dapat menghasilkan omzet sebesar Rp146 juta per bulan.   Manggarai | Kelompok Tani Poco Leok, Kecamatan Satar Mese, Kabupaten Manggarai, NTT, binaan […]

  • Presiden Tiga Periode? Jokowi : Kita Harus Taat Konstitusi

    Presiden Tiga Periode? Jokowi : Kita Harus Taat Konstitusi

    • calendar_month Kam, 31 Mar 2022
    • account_circle Penulis
    • visibility 135
    • 0Komentar

    Loading

    Magelang, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo menanggapi aspirasi masyarakat yang menginginkan penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 (tiga) periode. Menurutnya, semua pihak harus taat pada konstitusi yang sudah jelas mengatur soal masa jabatan presiden. Penegasan tersebut disampaikan Presiden Jokowi seusai meninjau Candi Borobudur di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, pada Rabu, 30 Maret 2022. […]

  • Kemendagri Dukung KPK Bersihkan Penyelenggara Negara Koruptif

    Kemendagri Dukung KPK Bersihkan Penyelenggara Negara Koruptif

    • calendar_month Sab, 27 Okt 2018
    • account_circle Penulis
    • visibility 116
    • 0Komentar

    Loading

    Manado, gardaindonesia.id | Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) mencatat di tahun 2018; terdapat 19 kepala daerah yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK dan sekitar 61 Anggota DPR dan DPRD yang tertangkap kasus korupsi. Terakhir kasus DPRD Kalimantan Tengah. Sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap 14 orang di Jakarta, OTT tersebut terkait dengan urusan perkebunan kelapa sawit […]

  • Pasca Banjir di Sulawesi Tenggara, Puluhan Ribu Warga Terdampak

    Pasca Banjir di Sulawesi Tenggara, Puluhan Ribu Warga Terdampak

    • calendar_month Sen, 10 Jun 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 133
    • 0Komentar

    Loading

    Sulawesi, Garda Indonesia | Curah hujan dengan intensitas tinggi memicu banjir di beberapa wilayah Sulawesi pada awal Juni 2019. Puluhan ribu warga terdampak karena banjir di wilayah tersebut hingga hari ini, Senin, 10 Juni 2019. Sejumlah kabupaten terdampak banjir di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah. Bencana di beberapa provinsi tersebut menyebabkan puluhan […]

  • Jembatan Gus Dur dan Kewarasan KRMT Roy Suryo

    Jembatan Gus Dur dan Kewarasan KRMT Roy Suryo

    • calendar_month Rab, 15 Jun 2022
    • account_circle Penulis
    • visibility 243
    • 0Komentar

    Loading

    Oleh: Andre Vincent Wenas Sebetulnya kita rada malas juga mengomentari fenomena patung Budha di Candi Borobudur ala Roy Suryo. Entah di mana letak kelucuannya? Kok malah lebih terkesan olok-olok yang – maaf ya – kampungan! Tapi beberapa teman minta komentarnya. Jadi ya begini saja deh tanggapan kita: Dipublikasi di akun twitter @KRMTRoySuryo2 yang katanya baru […]

  • Gubernur VBL Beber Regulasi Eksklusif Pelestarian Komodo di NTT

    Gubernur VBL Beber Regulasi Eksklusif Pelestarian Komodo di NTT

    • calendar_month Sel, 21 Mei 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 122
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat mengatakan pentingnya perhatian dan tanggung jawab besar, terhadap kelangsungan hidup komodo. Hal itu disampaikannya dalam wawancara bersama BBC Televisi London diruang kerjanya, Selasa, 21 Mei 2019 “Komodo itu binatang purba yang hanya dimiliki oleh Nusa Tenggara Timur. Perlu tanggung-jawab besar, untuk membuat langkah-langkah kebijakan dalam menjaga komodo. […]

expand_less