Suksesi Makan Bergizi Gratis, Pemerintah Fokus Tiga Hal

Hingga 12 Maret 2025, pemerintah telah mencairkan anggaran senilai 710,5 miliar rupiah untuk program MBG dan penyerapan anggaran MBG masih tergolong minim,

Jakarta | Anggaran program makan bergizi gratis (MBG) di tahun 2025 diprediksi bisa mencapai 171 triliun rupiah. Anggaran ini naik signifikan dari rencana awal 71 triliun rupiah. Program MBG ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat pada akhir 2025.

Hingga 12 Maret 2025, pemerintah telah mencairkan anggaran senilai 710,5 miliar rupiah untuk program MBG dan penyerapan anggaran MBG masih tergolong minim,

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan 3 (tiga) kunci sukses pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yakni anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur. Hal tersebut disampaikan Kepala BGN dalam keterangan persnya usai mengikuti rapat bersama yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto pada akhir pekan di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu, 3 Mei 2025.

Menurut Dadan, dari ketiga kunci sukses tersebut masalah anggaran telah terselesaikan. “Anggaran tadi sudah disampaikan oleh pak presiden bahwa itu sudah diselesaikan secara politis,” ujar Kepala BGN.

Sementara untuk sektor SDM, Dadan mengatakan bahwa sektor ini menjadi tantangan yang nyata terutama terkait keberadaan dan kesiapan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Saat ini menurutnya terdapat ribuan tenaga yang telah dididik untuk siap bekerja di SPPG.

“Kepala SPPG itu adalah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Dan sampai sekarang kita sudah, baru selesai mendidik 2.000 ya dan ada yang mengundurkan diri 6 sehingga SDM-nya baru ada 1.994. Nah untuk mengembangkan pelayanan lebih cepat kita sangat tergantung dari SDM-nya,” jelasnya.

Untuk memenuhi kekurangan tersebut, Dadan mengatakan bahwa BGN telah bekerja sama dengan Universitas Pertahanan (Unhan) guna mendidik 30.000 calon Kepala SPPG dalam gelombang ketiga.

“Insya Allah akan selesai di akhir Juli. Nah makanya percepatan akan terjadi dimulai Agustus,” tambahnya.

Sementara itu, dalam aspek infrastruktur Kepala BGN mengatakan bahwa jumlah fasilitas SPPG masih perlu ditingkatkan untuk memenuhi target yang ditetapkan. Oleh karena itu, Dadan meyakini sinergi dan kemitraan dengan berbagai pihak menjadi aspek yang sangat diperlukan.

“Artinya kita harus bermitra seluas-luasnya dengan berbagai pihak,” ujarnya.

Meski demikian, Kepala BGN juga menyampaikan tantangan lain dalam hal pengawasan kualitas dan kelengkapan infrastruktur yang disediakan mitra. Untuk itu, pihaknya kini sedang menyusun dan mempertajam standar operasional prosedur (SOP) pemilihan, serta supervisi mitra.

“Oleh sebab itu, kami berkumpul sekarang ini untuk mempertajam SOP-SOP terkait dengan penyeleksian-penyeleksian mitra. Dan juga supervisi-supervisi infrastruktur yang harus ada dan akan disiapkan oleh para mitra,” tandasnya.

Dengan penguatan tiga aspek utama ini, pemerintah berharap program pemenuhan gizi nasional dapat berlangsung lebih masif dan terstruktur. Program ini juga diharapkan tepat sasaran demi mewujudkan generasi Indonesia yang sehat dan berkualitas.(*)

Sumber (*/BPMI Setpres+ragam)