Tekan Ongkos Politik Mahal, Prabowo Dorong Kepala Daerah Dipilih DPRD

Prabowo menilai sistem demokrasi Indonesia perlu menekan biaya politik dan meminimalkan praktik uang dalam kontestasi.

Jakarta | Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan usulan agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, bukan lagi dipilih langsung oleh rakyat. Gagasan ini merespons mahalnya ongkos politik dalam sistem pemilu langsung di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat pidato di puncak HUT ke-61 Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat, 5 Desember 2025.

“Kalau sudah sekali memilih DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, ya kenapa enggak langsung saja pilih gubernurnya dan bupatinya? Selesai,” ujar Prabowo.

Prabowo menilai sistem demokrasi Indonesia perlu menekan biaya politik dan meminimalkan praktik uang dalam kontestasi.

“Demokrasi harus mengurangi terlalu banyak permainan uang. Demokrasi harus kita bikin minimal ongkos politik supaya nanti politik kita jangan ditentukan hanya orang-orang yang berduit,” kata Prabowo.

Ia juga mengaitkan mahalnya biaya politik dengan tingginya kasus korupsi di kalangan kepala daerah.

“Politik yang mahal ini, politik yang mau tiru-tiru negara lain ini, saya kira sumber korupsi yang sangat besar,” imbuhnya.

Prabowo mencontohkan sejumlah negara yang menerapkan sistem serupa. “Itu dilaksanakan oleh Malaysia, itu dilaksanakan oleh India, itu dilaksanakan oleh banyak negara. Inggris, Kanada, Australia, negara terkaya di dunia pakai sistem politik yang murah,” sambungnya.

Selain itu, Prabowo menekankan politik Indonesia harus berlandaskan semangat persatuan setelah pemilu. “Sekali lagi saya sampaikan keyakinan saya, politik demokrasi Indonesia harus bercirikan: persaingan pada saat bersaing, begitu selesai bersaing, bersatu, kompak, gotong royong, kerja sama,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia juga menyampaikan dukungannya atas wacana tersebut. “Satu tahun lalu kami menyampaikan, keputusan pilkada dipilih lewat DPRD saja. Banyak pro dan kontra, tapi setelah kita mengkaji, alangkah lebih baiknya memang kita lakukan sesuai dengan pemilihan lewat DPR atau DPRD tingkat dua. Biar tidak lagi pusing-pusing,” kata Bahlil.

Bahlil menegaskan demokrasi perlu dirancang agar menekan biaya politik dan menghindari dominasi uang.

“Demokrasi kita pun harus kita cari jalan terbaik sendiri. Yang disampaikan Partai Golkar berkali-kali, harus kita pertimbangkan yang baik-baik. Demokrasi harus mengurangi terlalu banyak permainan uang. Demokrasi harus kita bikin minimal ongkos politik. Supaya nanti politik kita jangan ditentukan hanya orang-orang berduit,” pungkas Bahlil.(*)