Aceh Resmi Minta Bantuan Dunia Internasional

Mualem sepertinya “geram” dengan pemerintah pusat. Para profesor Aceh sampai kirim surat terbuka ke Prabowo. Status darurat nasional dianggap masih belum penting. Dengan sikap gagah, Sang Gubernur Aceh secara resmi minta bantuan internasional.

Aceh akhirnya melakukan sesuatu yang oleh sebagian orang disebut “berani”, oleh sebagian lain disebut “nekat”, dan oleh warga pengungsian disebut “alhamdulillah, akhirnya ada yang berpikir jauh.” Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem, di tengah lumpur setinggi lutut, listrik putus-putus, dan angka korban yang naik seperti grafik saham gorengan, mengirim surat ke UNDP dan UNICEF. Bukan surat cinta, bukan surat keluh kesah, tapi surat yang isinya kira-kira begini: dunia, tolong lihat kami, ini bukan banjir biasa, ini kiamat versi basah.

Mari kita jujur. Kalau korban sudah tembus 1.030 jiwa, pengungsi mendekati angka satu kota kecil, dan longsor masih hobi turun tiap hujan, lalu masih ada yang bertanya, “Kenapa minta bantuan internasional?” itu bukan pertanyaan kritis, itu pertanyaan dari orang yang rumahnya masih kering dan sinyal Wi-Fi-nya lancar. Bagi Aceh, banjir bandang dan longsor ini bukan sekadar bencana alam, ini paket kombo: air, lumpur, trauma sejarah, dan administrasi yang jalannya pakai sandal jepit putus.

Mualem tahu betul, Aceh punya memori kolektif bernama tsunami 2004. Memori itu bukan kenangan Instagram, tapi luka yang masih nyeri kalau ditekan sedikit. Saat itu, dunia datang, PBB datang, lembaga internasional datang, dan Aceh bangkit. Ketika hari ini Aceh kembali berdarah, secara harfiah dan sosial, logikanya sederhana, kalau dulu berhasil dengan solidaritas global, kenapa sekarang harus sok kuat sendirian?

UNDP diminta bukan buat pasang baliho motivasi, tapi buat berpikir pembangunan berkelanjutan yang waras, rekonstruksi yang tidak asal tambal, dan memperkuat pemerintah daerah supaya ke depan tidak cuma jago bikin laporan, tapi juga siap menghadapi bencana. UNICEF diminta karena di tenda-tenda pengungsian itu bukan cuma ada orang dewasa, tapi anak-anak yang sekolahnya hanyut, gizinya terancam, dan masa depannya ikut basah. Ini bukan drama, ini fakta lapangan.

Lalu muncul suara-suara sakti, “Eh, ini kan urusan luar negeri, harus lewat pusat.” Betul. Semua juga tahu. Bahkan Mualem pun tahu. Surat itu bukan bypass Presiden, bukan kudeta diplomatik, bukan juga Aceh mau buka kedutaan sendiri. Itu sinyal. Alarm. Teriakan dari daerah yang bilang, “Kami butuh bantuan besar, sekarang.” Mendagri bilang akan dipelajari, dan itu wajar. Tapi mempelajari bencana sambil korban bertambah tiap hari itu seperti membaca manual payung saat hujan sudah badai.

Lucunya, sebelum surat itu dikirim, Malaysia sudah datang dengan obat-obatan dan tim medis, Tiongkok sudah kirim tim SAR dengan seragam biru. Mereka datang bukan karena Aceh viral, tapi karena bencananya memang segede itu. Solidaritas internasional sudah jalan di lapangan, sementara sebagian elite masih sibuk memastikan stempel dan tanda tangan rapi.

Di tengah semua ini, Dewan Profesor Aceh menulis surat terbuka ke Presiden Prabowo. Isinya bukan basa-basi akademik, tapi tamparan moral. Ini sudah layak bencana nasional, jangan tunggu rakyat habis dulu baru statusnya naik kelas. Mereka mengingatkan tsunami, trauma, dan kewajiban negara melindungi rakyat. Ini bukan oposisi, ini jeritan orang-orang berpendidikan yang masih punya hati.

Presiden Prabowo sendiri sudah dua kali datang ke Aceh. Turun ke pengungsian, minta maaf soal listrik, duduk satu mobil dengan Mualem. Simbolnya jelas, pusat dan daerah sedang berusaha satu barisan. Tapi simbol tanpa percepatan itu seperti foto keluarga tanpa makan malam, hangat di gambar, lapar di perut.

Maka ketika Mualem menyurati UNDP dan UNICEF, itu bukan aksi cari panggung, bukan juga drama politik. Itu keputusan realistis dari pemimpin daerah yang melihat angka korban, mendengar tangisan pengungsi, dan sadar bahwa menunggu terlalu lama itu sama saja dengan membiarkan bencana bekerja lembur. Dalam situasi begini, keberanian bukan melanggar aturan, tapi berani mengatakan bahwa kapasitas nasional perlu ditopang solidaritas global.

Aceh tidak sedang mengemis, Aceh sedang menyelamatkan warganya. Kalau ada yang masih sibuk memperdebatkan prosedur sambil duduk nyaman di ruangan ber-AC, mungkin yang perlu disurati berikutnya bukan UNDP atau UNICEF, tapi nurani kolektif kita sendiri.(*)