Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Opini » Sudah, Jangan Ada Darah Lagi!, Kita Indonesia-‘Persatuan Indonesia’

Sudah, Jangan Ada Darah Lagi!, Kita Indonesia-‘Persatuan Indonesia’

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Jum, 24 Mei 2019
  • visibility 109
  • comment 0 komentar

Loading

Oleh : Fikri Haldi ( Sekretaris Umum Garda NKRI Sumatera Barat & Founder Perkumpulan Millenials Minang)

Kericuhan di Ibu Kota Negara usai penetapan Keputusan Pemilu 2019 semakin memanas, sejumlah masa dari berbagai daerah berdatangan ke ibu kota untuk menyampaikan aspirasi yang mereka anggap terdapat banyak kejanggalan yang terjadi saat keberlangsungan proses pesta demokrasi terbesar negara ini, akibatnya berdampak pada gangguan terhadap kondusifitas sosial yang harus direspon secara tepat dan mengedepankan prinsip negara hukum yang demokratis dan melindungi Hak Asasi Manusia.

Hormat kepada yang melaksanakan Hak Konstitusi, mereka melaksanakan aksi damai sampai melakukan taraweh bersama di depan Bawaslu RI,dan terkutuklah mereka para perusuh yang telah membuat suasana mencekam di republik ini. Sempat terjadi baku hantam antara kelompok demonstran hingga subuh dini hari (22/05/19).

Lebih dari 600 ribu jiwa yang bertarung, semangat dan tenaga dipertaruhkan demi menolak Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pilpres 2019. Tidak tahu siapa tokoh utama di balik semangat mereka di depan gedung BAWASLU, tapi saya yakin mereka hanya melampiaskan ketidakpuasan dari hasil pemilu.

Kegiatan-kegiatan tersebut menurut saya benar-benar belum mewakili seluruh Rakyat Indonesia, karena kenyataanya belum bisa memberi pengaruh yang signifikan dalam merubah poros berdasarkan aturan konstitusi di indonesia.

Namun kita sayangkan masih ada pihak-pihak yang ingin menggangu kestabilan negara ini, memprovokasi dan memelintir fakta-fakta yang terjadi. Setelah kerusuhan tersebut beredar berbagai informasi hoaks di media sosial yang meresahkan masyarakat, dengan tujuan dari video-video hoax tersebut agar masyarakat menjadi marah dan berujung pada ketidakpercayaan masyarakat kepada negara dan memicu gerakan demonstran di berbagai daerah membesar.

Semoga tidak terjadi perang saudara, tentu kita meminta POLRI harus menghentikan tindakan represif terhadap pendemo, aparat keamanan dari Kepolisian yang melakukan pengendalian massa agar tetap mengedepankan prinsip dan standar Hak Asasi Manusia yang humanis dan persuasif sebagaimana dimandatkan pada Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsp dan Standar HAM, serta Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa.

Mengingatkan kepada seluruh pihak untuk tetap menjaga nilai-nilai hukum, demokrasi dan hak asasi manusia, tidak menggunakan cara-cara kekerasan apalagi sampai terjadi pelanggaran HAM terhadap masyarakat luas akibat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Termasuk untuk tidak terpancing dan berbuat di luar hukum dan melanggar prinsip profesionalisme, dalam menindak massa yang telah melanggar hukum, Mari tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, jaga ketertiban umum dan sampaikan aspirasi sesuai Undang-Undang!

Tentu saya mengajak masyarakat untuk selektif menerima laporan ataupun broadcast pemberitaan di media sosial maupun Whatsapp Group (WAG) agar tidak terprovokasi dari pemberitaan tersebut.

Jangan sampai media sosial dipakai untuk hal-hal negatif. Masyarakat jangan mau di adu domba oleh elit politik yang tidak bertanggung jawab yang hanya ingin merebut kekuasaan, dan tak bosan juga mengingatkan jika ada pihak yang merasa mengganjal terkait hasil Pemilu, maka sampaikan keluhan dan temuan tersebut untuk diajukan ke jalur konstitusi melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Bukan dengan gaya preman jalanan melakukan aksi brutal merusak fasilitas umum yang justru merugikan masyarakat.

Dalam menjaga marwah bangsa ini, segala penyelesaian sengketa bisa diselesaikan dengan konstitusional. Pasca penetapan, kita harapkan semua masyarakat khususnya para elit bisa meredam polarisasi dengan cara rekonsiliasi. Demi terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa

Sebagai aktivis pemuda dan mahasiswa tentu hendaknya kita mengambil peran, dimana peran tersebut adalah memainkan Peran Pemuda Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa Pasca Pemilu, mari kita jaga persatuan kita,

Mengimbau kepada publik Sumatera Barat dan tanah air untuk tetap menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif, dan jaga suasana kembali sejuk seperti semula.

Setelah pemilu selesai, semua pihak harus kembali berangkulan. Pemilu hanya alat mencari calon pemimpin masa depan. Bukan alat memecah belah bangsa. Ingat jaga persatuan dan kesatuan, Tak ada lagi 01 ataupum 02, karna kita adalah Indonesia jangan mau dipecah belah.

Semoga Allah Swt melindungi negara ini, Damailah Indonesiaku, Jayalah Bangsaku

#Stop01_02
#SaveIndonesia
#KitaIndonesia
#NKRIHargaMati

  • Penulis: Penulis

Rekomendasi Untuk Anda

  • HUT Ke-3 Ultras, Tolong Sesama ‘Swab Antigen’ Gratis & Donor Plasma Darah

    HUT Ke-3 Ultras, Tolong Sesama ‘Swab Antigen’ Gratis & Donor Plasma Darah

    • calendar_month Kam, 18 Feb 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 80
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Unity In Diversity (Ultras) sebagai organisasi sayap pendukung garis keras Victory Joss, memaknai hari ulang tahun (HUT) ke-3 pada 15 Februari 2021 dengan mengadakan kegiatan bakti sosial berupa donor plasma darah, donor darah biasa, swab antigen gratis, kampanye Germas (gerakan masyarakat hidup sehat), yang sedianya dihelat pada Sabtu, 20 Februari 2021 di […]

  • Cermati Usulan Bawaslu, Kemendagri Tunda Pelantikan Orient Riwu Kore

    Cermati Usulan Bawaslu, Kemendagri Tunda Pelantikan Orient Riwu Kore

    • calendar_month Kam, 4 Feb 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 87
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempertimbangkan usulan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menunda pelantikan Orient Patriot Riwu Kore sebagai Bupati Sabu Raijua. Pertimbangan ini diambil, setelah Kemendagri menghelat rapat bersama KPU dan Bawaslu yang membahas status kewarganegaraan Bupati Sabu Terpilih saat perhelatan Pilkada 9 Desember 2020. Baca juga : http://gardaindonesia.id/2021/02/02/diduga-palsu-bawaslu-sabu-raijua-telusuri-status-warga-negara-bupati-terpilih/ “Tadi pagi, kami […]

  • PMPB NTT: Advokasi Kebijakan Sekolah /Madrasah Aman Bencana

    PMPB NTT: Advokasi Kebijakan Sekolah /Madrasah Aman Bencana

    • calendar_month Jum, 29 Jun 2018
    • account_circle Penulis
    • visibility 99
    • 0Komentar

    Loading

    NTT, gardaindonesia.id – NTT (Nusa Tenggara Timur) dilihat dari Aspek Klimatologi, topografi, geologis, demografi dan sosiologi, sangat berpotensi terhadap ancaman bencana seperti banjir, longsor, angin puting beliung, gempa, tsunami, abrasi, konflik, wabah penyakit dan lain-lain. Setiap kejadian bencana selalu menimbulkan dampak berbeda bagi setiap sektor termasuk sektor pendidikan. Karenanya tantangan dalam mengelola risiko bencana di […]

  • Indikator Kesehatan Masyarakat Tentukan Penilaian Risiko Penularan Covid-19

    Indikator Kesehatan Masyarakat Tentukan Penilaian Risiko Penularan Covid-19

    • calendar_month Sel, 26 Mei 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 103
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menggunakan indikator kesehatan masyarakat untuk membantu pemerintah daerah dalam penilaian tingkat risiko penularan di wilayahnya. Ketiga indikator kesehatan masyarakat tersebut yakni epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan. Indikator epidemiologi merujuk pada kecenderungan kasus positif, meninggal dunia, orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP). […]

  • Layanan Samsat Digital, Korlantas : Hindari Perilaku Koruptif Anggota

    Layanan Samsat Digital, Korlantas : Hindari Perilaku Koruptif Anggota

    • calendar_month Sab, 11 Des 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 83
    • 0Komentar

    Loading

    Batam, Garda Indonesia | Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menyebut layanan Samsat berbasis digital bisa menghindari budaya koruptif. Sebab, pengelolaannya transparan dan akuntabel. Hal itu disampaikan Dirregident Korlantas Polri, Brigjen Yusri Yunus. Menurutnya, sistem layanan digital itu bisa mencegah ruang-ruang korupsi. “Mengurangi terjadi perilaku koruptif ya, suatu budaya koruptif dari anggota,” ujar Yusri dalam acara […]

  • Warga di PLTP Ulumbu Poco Leok Dapat Pelatihan Hortikultura dari PLN

    Warga di PLTP Ulumbu Poco Leok Dapat Pelatihan Hortikultura dari PLN

    • calendar_month Sab, 12 Agu 2023
    • account_circle Penulis
    • visibility 73
    • 0Komentar

    Loading

    Mataram, Garda Indonesia | PLN Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) menghelat pelatihan hortikultura untuk para petani dari sejumlah kampung di wilayah PLTP Ulumbu, Poco Leok, Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT). Pelatihan ini berlangsung dari tanggal 10—11 Agustus 2023. Pelatihan yang merupakan program ketahanan pangan dengan tema Desa Berdaya tanggung jawab sosial budaya (TJSL) […]

expand_less