Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Ketua DPR RI: Instabilitas Polkam Hanya Untungkan Petualang Politik

Ketua DPR RI: Instabilitas Polkam Hanya Untungkan Petualang Politik

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Ming, 29 Sep 2019
  • visibility 139
  • comment 0 komentar

Loading

Jakarta, Garda Indonesia | Ketua DPR Bambang Soesatyo mengingatkan semua elemen masyarakat bahwa instabilitas politik dan keamanan akan merugikan semua pihak. Ruang publik yang gaduh dan keruh hanya akan menguntungkan para petualang politik.

Hal ini disampaikannya pada Minggu, 29 September 2019. Karena itu, Ketua DPR mendorong mahasiswa dan komunitas penggiat hukum untuk menolak jika kegiatan menyampaikan atau menyuarakan pendapat ditunggangi oleh para petualang politik yang membawa agenda politiknya sendiri. Ketua DPR berharap mahasiswa dan penggiat hukum untuk tetap fokus pada kegiatan menyuarakan aspirasi dalam menyoal RUU KUHP dan RUU KPK.

Ketua DPR menegaskan, adalah hak setiap warga negara untuk bertanya atau mempersoalkan setiap RUU jika ada pasal-pasal dalam RUU bersangkutan dinilai tidak jelas. Juga menjadi hak setiap warga negara untuk mendesak atau menuntut pemerintah dan DPR membatalkan setiap RUU jika RUU bersangkutan dinilai tidak berkeadilan.

Karena itulah Ketua DPR berpendapat tidak ada yang salah dengan gelombang protes atau unjuk rasa mahasiswa di sejumlah kota untuk mempersoalkan RUU KUHP dan RUU KPK. Memang, ada sejumlah ekses dari rangkaian unjuk rasa itu.

Namun, sejumlah ekses itu masih bisa ditoleransi, kecuali peristiwa meninggalnya dua mahasiswa di Kendari, Sulawesi Tenggara. Ketua DPR menyampaikan dukacita mendalam atas meninggalnya dua mahasiswa itu. Bamsoet mendesak Polri segera menuntaskan penyelidikan kasus ini.

Di tengah kegiatan mahasiswa melancarkan protes, ada kelompok yang juga turun ke jalan tetapi membawa agenda politik yang berbeda. Ada yang ingin menggagalkan pelantikan presiden atau menurunkan Presiden Joko Widodo. Kelompok ini cenderung menggerakkan massa untuk menimbulkan instabilitas politik dan keamanan (Polkam).

Merongrong stabilitas Polkam, apalagi merusak ketertiban umum, tentu saja tidak dapat dibenarkan. Instabilitas Polkam selalu menjadi target para petualang politik karena berharap bisa mendapatkan keuntungan politis dari suasana gaduh dan keruh di ruang publik. Sebaliknya, instabilitas Polkam selalu menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas. (*)

Sumber berita (*/Bamsoet—Tim IMO Indonesia)
Editor (+rony banase) Foto oleh in news.co.id

  • Penulis: Penulis

Rekomendasi Untuk Anda

  • Terap Prokes Ketat, Presiden Jokowi Lantik Gubernur & Wagub Dua Provinsi

    Terap Prokes Ketat, Presiden Jokowi Lantik Gubernur & Wagub Dua Provinsi

    • calendar_month Sen, 15 Feb 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 178
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (prokes) ketat, Presiden Joko Widodo pada Senin pagi, 15 Februari 2021, melantik gubernur dan wakil gubernur untuk dua provinsi, yakni Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara, untuk masa jabatan tahun 2021—2024. Acara pelantikan berlangsung di Istana Negara. Zainal Arifin Paliwang dan Yansen T.P. masing-masing dilantik dan diambil […]

  • Genjot Pariwisata NTB, PLN UIP Nusra Monitor Progres PLTU Sambelia

    Genjot Pariwisata NTB, PLN UIP Nusra Monitor Progres PLTU Sambelia

    • calendar_month Sel, 5 Mar 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 122
    • 0Komentar

    Loading

    Mataram, Garda Indonesia | General Manager (GM) dan Senior Manager (SRM) PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) melakukan kunjungan manajemen untuk memantau progres pekerjaan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) fast track program (FTP) kapasitas 2×50 MW Padak Guar, Sambelia, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis, 22 Februari 2024. PLTU […]

  • Dua Pejabat Kemendag Korupsi Pengadaan Gerobak UMKM

    Dua Pejabat Kemendag Korupsi Pengadaan Gerobak UMKM

    • calendar_month Kam, 8 Sep 2022
    • account_circle Penulis
    • visibility 138
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Dittipikor Bareskrim Polri menetapkan 2 (dua) pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan gerobak dagang pada tahun anggaran 2018 dan 2019. Keduanya berinisial PIW dan BP. “Untuk yang tersangka pertama itu di tahun 2018 adalah saudara PIW, jadi selaku PPK di tahun anggaran 2018,” […]

  • Ayodhia Kalake Jadi Penjabat Gubernur NTT, Sertijab Dihelat di Jakarta

    Ayodhia Kalake Jadi Penjabat Gubernur NTT, Sertijab Dihelat di Jakarta

    • calendar_month Sel, 5 Sep 2023
    • account_circle Penulis
    • visibility 132
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Pada Selasa, 5 September 2023, bertempat di Sasana Bhakti Praja, Gedung C, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, dilakukan pelantikan 10 penjabat gubernur termasuk penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian atas nama Presiden Joko Widodo. Serah terima jabatan (Sertijab) Gubernur NTT periode 2018—2023, Viktor Bungtilu Laiskodat […]

  • Bank NTT Bangun Lopo Dia Bisa di Pulau Koja Doi Kabupaten Sikka

    Bank NTT Bangun Lopo Dia Bisa di Pulau Koja Doi Kabupaten Sikka

    • calendar_month Rab, 9 Des 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 188
    • 0Komentar

    Loading

    Sikka-NTT, Garda Indonesia | “Kita merasa terpanggil menjadi bagian dari penggerak ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan dukungan sumber daya manusia dan sumber daya alam di Koja Doi dapat memberikan kami (bank NTT, red) kesempatan berada di tengah-tengah masyarakat,” ujar Direktur Utama Bank NTT, Alex Riwu Kaho saat meresmikan Lopo Dia Bisa di […]

  • Suku Bunga Dasar Kredit Konsumsi di Bank NTT Turun dari 14% ke 10%

    Suku Bunga Dasar Kredit Konsumsi di Bank NTT Turun dari 14% ke 10%

    • calendar_month Rab, 10 Mar 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 149
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Sektor usaha mikro kecil dan menengah menjadi pusat perhatian pemerintah (Bank Indonesia) maupun OJK sebagai lembaga regulator dan pengawas guna menopang perekonomian negara. Di masa pandemik Covid ini kebijakan-kebijakan dari regulator dan pengawas muncul sebagai respons cepat guna memulihkan stabilitas perekonomian negara dan mengembalikan semangat usaha para pelaku usaha. Sebagai respons […]

expand_less