Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Abdullah Azwar Anas Dilantik Jadi Menteri PAN-RB, Ini Alasannya

Abdullah Azwar Anas Dilantik Jadi Menteri PAN-RB, Ini Alasannya

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Rab, 7 Sep 2022
  • visibility 170
  • comment 0 komentar

Loading

Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo resmi melantik Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019—2024. Acara pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 7 September 2022.

Abdullah Azwar Anas dilantik berlandaskan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91/P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019—2024. Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengambil sumpah jabatan menteri yang dilantik.

Acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo untuk kemudian diikuti para tamu undangan terbatas yang hadir. Turut hadir dalam acara pelantikan tersebut yaitu Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua KPU Hasyim Asy’ari, dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja.

Abdullah Azwar Anas akan menjalankan tugas sebagai MenPAN-RB, ditinggalkan almarhum Tjahjo Kumolo yang wafat pada Jumat, 1 Juli 2022. Sebelumnya, Abdullah Azwar Anas menjabat sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sejak Januari 2022. Sebelum menjabat di LKPP, Abdullah Azwar Anas menjabat sebagai Bupati Banyuwangi periode 2010—2021.

Alasan Presiden Jokowi Melantik Abdullah Azwar Anas

Presiden Joko Widodo menjelaskan alasan dirinya melantik Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) untuk sisa masa jabatan periode tahun 2019—2024. Menurut Presiden, Abdullah Azwar Anas adalah figur yang memiliki rekam jejak yang jelas dan inovatif saat memegang jabatan sebagai Bupati Banyuwangi.

Hal tersebut diungkapkan Presiden dalam keterangannya selepas acara pelantikan di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 7 September 2022.

“Ya kita semua tahu Pak Azwar Anas ini kan track record-nya jelas. Waktu memegang birokrasi di Banyuwangi banyak sekali yang saya lihat, saya langsung melihat ke sana saat itu inovasi-inovasi di bidang pelayanan publik, inovasi-inovasi di urusan KTP, urusan perizinan yang dilakukan bisa di pasar, di mal. Saya kira beliau termasuk yang pertama saat itu. Track record itu yang menyebabkan kita memilih Pak Azwar Anas,” jelas Presiden Jokowi.

Kepala Negara juga berpesan agar reformasi birokrasi bisa digarap dengan cepat sehingga menjadi birokrasi yang melayani serta memiliki kedisiplinan yang tinggi. “Saya kira beliau enggak usah diberi pesan-pesan sudah mengerti apa yang harus dilakukan. Sangat ngerti, bukan ngerti,” tuturnya.

Sementara itu, Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa pihaknya akan menjabarkan dan mendukung visi misi Presiden Jokowi, terutama untuk menyelesaikan target-target prioritas. Beberapa target prioritas tersebut misalnya bagaimana birokrasi terlibat dalam penanganan kemiskinan, stunting, dan sebagainya.

“Ini kalau kita bagi habis kan bisa selesai. Intinya kami akan bekerja sesuai arahan Bapak Presiden, tadi termasuk birokrasi yang melayani,” ujarnya.

Selain itu, Abdullah Azwar Anas juga ingin agar ke depannya birokrasi bisa naik tingkat melalui digitalisasi pada 3 (tiga) bidang, yaitu struktur, budaya, dan kompetensi. Menurutnya hal tersebut sangat penting dan mendasar.

“Digitalisasi di tiga sektor ini tentu akan sangat mendasar dan ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden, apalagi sudah ada SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan kalau ini bisa dikoneksikan tentu hasilnya insyaallah akan maksimal,” tandasnya.(*)

Sumber (*/BPMI Setpres)

  • Penulis: Penulis

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • PKK NTT Inisiasi Desa Model & Kerja Kolaboratif Pencegahan Stunting

    PKK NTT Inisiasi Desa Model & Kerja Kolaboratif Pencegahan Stunting

    • calendar_month Rab, 12 Jun 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 101
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur meminimalisir dan mencegah stunting atau anak kerdil terus dilakukan melalui berbagai program. Upaya tersebut didukung oleh Tim Penggerak PKK NTT dengan melakukan kerja kolaboratif mencegah stunting Stunting adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga masa awal anak lahir yang biasanya tampak setelah anak […]

  • Pembangkit Listrik Tenaga Surya Siap Dibangun di Pulau Sumba

    Pembangkit Listrik Tenaga Surya Siap Dibangun di Pulau Sumba

    • calendar_month Jum, 8 Okt 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 116
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) menyatakan mendukung investasi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Sumba, NTT yang siap dilakukan oleh PT. GSE bersama mitra kerjanya Sungrow. Investasi PLTS di Sumba tersebut berupa panel surya yang akan menyerap sinar matahari dengan menggunakan battery storage ‘penyimpanan baterai’, berikut dengan kabel transmisi bawah […]

  • Tekan Ongkos Politik Mahal, Prabowo Dorong Kepala Daerah Dipilih DPRD

    Tekan Ongkos Politik Mahal, Prabowo Dorong Kepala Daerah Dipilih DPRD

    • calendar_month Sen, 8 Des 2025
    • account_circle Penulis
    • visibility 440
    • 0Komentar

    Loading

    Prabowo menilai sistem demokrasi Indonesia perlu menekan biaya politik dan meminimalkan praktik uang dalam kontestasi.   Jakarta | Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan usulan agar pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, bukan lagi dipilih langsung oleh rakyat. Gagasan ini merespons mahalnya ongkos politik dalam sistem pemilu langsung di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat pidato di […]

  • BEM FISIP Undana : “Menangkal Dinamika Sosial dengan Ideologi Pancasila”

    BEM FISIP Undana : “Menangkal Dinamika Sosial dengan Ideologi Pancasila”

    • calendar_month Ming, 16 Jun 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 88
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Undana Kupang mengadakan seminar nasional pada Sabtu, 15 Juni 2019, bertempat di Aula FISIP Undana Kupang. Seminar nasional yang dilakukan sebagai salah satu kegiatan non program dari BEM FISIP dibawah naungan bidang penalaran dan keilmuan Sebagai wujud tanggapan dari mahasiswa […]

  • Diduga Palsu, Bawaslu Sabu Raijua Telusuri Status Warga Negara Bupati Terpilih

    Diduga Palsu, Bawaslu Sabu Raijua Telusuri Status Warga Negara Bupati Terpilih

    • calendar_month Sel, 2 Feb 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 111
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sabu Raijua telah melakukan penelusuran terkait status kewarganegaraan dari Bupati Terpilih Sabu Raijua dalam Pilkada 9 Desember 2020, Saudara Orient Patriot Riwu Kore; sejak proses pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua. Demikian penegasan Ketua Bawaslu Sabu Raijua, Yudi Tagi Huma kepada Garda Indonesia pada […]

  • Reaksi Keras Kakanwil Kemenkumham NTT Terhadap Praktik Joki Anak di Ngada

    Reaksi Keras Kakanwil Kemenkumham NTT Terhadap Praktik Joki Anak di Ngada

    • calendar_month Sel, 4 Agu 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 104
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT, Marciana Dominika Jone bereaksi terhadap praktik joki anak pada balap kuda yang dilaksanakan di Bajawa Kabupaten Ngada. Reaksi tersebut muncul akibat cidera yang dialami oleh salah satu joki. Tak hanya itu, Kakanwil perempuan pertama di lingkup Kemenkumham NTT ini pun mempertanyakan perang dan fungsi […]

expand_less