Bahlil Usul Pilkada Dipilih DPRD, Pilih Langsung Bikin Rakyat Berkelahi
- account_circle Penulis
- calendar_month Sel, 29 Jul 2025
- visibility 246
- comment 1 komentar
Menurut Bahlil, Partai Golkar sudah lebih dulu menggagas ide tersebut sejak Desember 2024 dalam momentum ulang tahun partai, jauh sebelum Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengangkatnya ke publik.
Jakarta | Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, kembali mengangkat wacana penghapusan pemilihan kepala daerah secara langsung.
Ia menyebut pemilu langsung kerap menjadi pemicu konflik horizontal di tengah masyarakat, karena perbedaan pilihan politik yang tajam hingga merusak hubungan sosial antarwarga.
“Jangan setiap Pilkada malah bikin tetangga berkelahi. Gara-gara beda pilihan, jadi tidak saling sapa. Kita harus kembali pada sistem yang selaras dengan budaya ketimuran,” ujar Bahlil di Istana Kepresidenan, Senin, 28 Juli 2025.
Bahlil menegaskan bahwa usulan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD bukan hal baru. Menurutnya, Partai Golkar sudah lebih dulu menggagas ide tersebut sejak Desember 2024 dalam momentum ulang tahun partai, jauh sebelum Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengangkatnya ke publik.
Menurut Bahlil, pemilihan langsung tidak hanya menyuburkan politik uang, tapi juga mengikis semangat persaudaraan antarwarga. Ia menyebut Golkar kini sedang menyusun kajian mendalam dan merancang berbagai skema alternatif sistem demokrasi yang dianggap lebih sehat.
Salah satu skema yang sedang dipertimbangkan adalah pemilihan kepala daerah oleh DPRD, khususnya gubernur yang dalam pandangan Golkar merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat.
Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, bahkan menambahkan bahwa partainya sedang menggodok dua opsi final: pertama, pemilihan semua kepala daerah oleh DPRD; dan kedua, model pilkada asimetris di mana hanya gubernur yang dipilih DPRD, sedangkan bupati dan wali kota masih melalui mekanisme pemilihan langsung dengan penyesuaian daerah.
Doli juga menegaskan pentingnya memperbaiki sistem demokrasi agar tidak melahirkan praktik liberalisme dan pragmatisme yang menjauhkan rakyat dari nilai-nilai politik yang sehat.
Meski menghargai usulan dari PKB, Golkar menegaskan mereka sudah lebih dahulu menyuarakan pembaruan sistem pemilihan demi stabilitas sosial dan efektivitas pemerintahan.(*)
Sumber (*/melihatindonesia)
- Penulis: Penulis
Saya sepakat Bupati/Walikota dan Gubernur lebih baik Di pilih DPR agar hemat anggaran. Serta tdk ada utang yg banyak.
29 Juli 2025 10:15 pm