Bimtek Kurikulum 2013 bagi Penyelenggara & Tutor Pendidikan Kesetaraan di NTT

Kupang-NTT, Garda Indonesia | DPW Forum Komunikasi (FK) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Provinsi Nusa Tenggara Timur menghelat Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Kurikulum 2013 bagi penyelenggara dan tutor pendidikan kesetaraan yang berada di 1 (satu) Kota dan 4 (empat) Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bimtek Implementasi Kurikulum 2013 bagi penyelenggara dan tutor pendidikan kesetaraan bersumber dari DPA Direktorat BinDikTARA Tahun 2019 dan merupakan hasil kerja sama DPW FK PKBM Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan BinDikTARA, Ditjen PAUD dan DIKMAS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berlangsung di Aula Hotel Pelangi Kupang pada 24—26 Juli 2019 diikuti oleh 80 peserta dengan rincian 20 peserta dari Kota Kupang; 20 peserta dari Kabupaten Kupang; 20 peserta dari Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS); 10 peserta dari Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU); dan 10 peserta dari Kabupaten Belu.

Ketua DPW FK PKBM Provinsi NTT, Aram Kolifai,SH., saat pembukaan Bimtek Implementasi Kurikulum 2013 Pendidikan Kesetaraan, Rabu, 24 Juli 2019 pukul 20:00 WITA, mengimbau agar semua peserta wajib mengikuti bimtek hingga selesai.

Ketua DPW Forum Komunikasi PKBM NTT, Aram Kolifai, SH

Saat diwawancara oleh awak media usai pembukaan bimtek, Aram Kolifai menyampaikan bahwa dengan sumber daya manusia yang berkualitas dapat memberikan pemahaman dan pembelajaran bagi warga belajar dalam pendidikan kesetaraan.

“Tutor dan penyelenggara pendidikan non formal merupakan pilar utama dalam memastikan proses pendidikan kesetaraan dapat berjalan dengan baik dan benar”, ujar Aram Kolifai.

Oleh karena itu, lanjut Aram Kolifai, Hari ini (Rabu, 24 Juli 2019) kita diberikan kepercayaan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Kesetaraan untuk memberikan bimbingan teknis dalam implementasi kurikulum 2013 bagi 40 PKBM di Daratan Timor.

“Saat ini kita khusus konsentrasi di Daratan Timor dan bukan karena prioritas namun karena terkendala anggaran. Kedepan kita akan jangkau PKBM di Daratan Flores, Alor dan Sumba”, terang Aram.

Sedangkan, Kepala Seksi Pendidikan Berkelanjutan BinDikTARA, Ditjen PAUD dan DIKMAS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Dr.Subi Sudarto,S.Sos,M.Si., saat membuka bimtek bagi 80 peserta yang merupakan Penyelenggara & Tutor Pendidikan Kesetaraan dari 40 PKBM Se-Daratan Timor menyampaikan bahwa pendidikan non formal tidak berada di provinsi dan saat ini kewenangan mutlak PAUD dan DIKMAS berada di Kabupaten/Kota.

“DAK Non Fisik untuk Pendidikan Kesetaraan tahun 2019, saat ini berada di Dinas Pendidikan dan tidak berada di pusat lagi”, terang Dr Subi.

Dr Subi Sudarto,S.Sos,M.Si., saat memberikan materi bimtek kepada 80 peserta bimtek

Dr Subi juga mengapresiasi patriotisme dan nasionalisme masyarakat NTT yang menggunakan salam nasional dan menyampaikan bahwa tahun 2019 terdapat banyak kebijakan pendidikan kesetaraan yang digulirkan oleh Kemendikbud.

“Salah satunya, malam ini (Rabu ) kita mengimplementasikan kurikulum 2013 pendidikan kesetaraan yang telah direvisi tahun 2016 dan termasuk program placement test (tes penempatan) dalam bentuk aplikasi berbasis digital”, ungkap Dr Subi saat memaparkan materi bimtek.

Dr Subi juga mempertanyakan apakah PKBM di Provinsi NTT sudah menggunakan Setara Daring (pembelajaran berbasis online)

“Model Setara Daring cocok diterapkan di Provinsi NTT dan merupakan pilihan”, tandas Dr Subi.

Penulis dan editor (+rony banase)