Indonesia Paparkan Capaian Pemberdayaan Perempuan & Kesetaraan Gender ke Anggota OKI

Burkina Faso, gardaindonesia.id | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise memimpin delegasi Indonesia pada 7th Ministerial Conference On The Role of Women In The Development In The OIC Member States Ouagadougou, di Burkina Faso, Afrika Barat. Pertemuan yang berlangsung sejak 30 November – 1 Desember 2018 dihadiri oleh menteri terkait dari negara-negara OKI dan negara peninjau.

Ikut dalam delegasi Indonesia Wakil Direktorat HAM dan Kemanusian Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Tema yang diangkat dalam pertemuan kali ini adalah Pemberdayaan Perempuan Di Negara-Negara Anggota OKI (Organisasi Kerjasama Islam), Tantangan dan Prospek.

Pada pembukaan Senior Official Meeting yang diikuti delegasi Indonesia, Wakil Sekretaris Jendral OKI menegaskan, pentingnya pemberdayaan perempuan untuk memastikan peran perempuan dalam pembangunan, serta mendukung perjuangan perempuan di seluruh dunia yang terus menghadapi tantangan dalam merealisasikan hak maupun potensinya.

Dalam Senior Official Meeting, Menteri Yohana turut menyampaikan pandangannya tentang kemajuan perempuan. Menurutnya, banyak perempuan di dunia muslim saat ini telah mengambil peran kepemimpinan seperti menjadi presiden, menteri, wakil parlemen dan berpartisipasi dalam dunia kerja dan bisnis. Di samping itu, peran perempuan juga semakin meningkat di bidang keuangan, akademis dan sains serta diakui secara internasional atas pencapaian mereka.

“Pemerintah Indonesia sangat menghargai komitmen berkelanjutan dan upaya mempromosikan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender yang ditunjukkan oleh anggota OKI melalui pertemuan ini. Telah banyak kemajuan, namun di sisi lain pekerjaan dan tantangan harus kita atasi bersama. Misalnya saja, sangat disayangkan melihat masih tingginya tingkat buta huruf perempuan di dunia muslim, kemiskinan dan kematian ibu, serta diskriminasi, kekerasan, marjinalisasi, kawin paksa, dan kurangnya akses hak-hak dasar yang masih dihadapi perempuan,” papar Menteri Yohana.

Untuk menujukkan komitmen Indonesia, pada kesempatan tersebut Menteri Yohana memaparkan sejumlah kemajuan dan upaya-upaya pemerintah Indonesia di bidang yang relevan dengan tujuan OPAAW; diantaranya :

Pertama, Indonesia sangat berkomitmen mengatasi masalah diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Hal ini ditunjukkan lewat keterlibatan langsung Presiden Jokowi melalui perannya sebagai HeForShe Impact Champion. Untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia telah membentuk Pusat Layanan Terpadu untuk Pemberdayaan Perempuan dan Anak-anak korban kekerasan (P2TP2A) yang menyediakan mekanisme pencegahan, perlindungan, promosi, rehabilitasi dan reintegrasi untuk korban kekerasan, serta koordinasi di antara para pemangku kepentingan.

Kedua, Indonesia menghadapi tantangan masalah terkait pelaporan kekerasan. Stigmatisasi dan nilai-nilai patriarki di beberapa masyarakat serta ketergantungan ekonomi menghalangi perempuan atau keluarga untuk melaporkan kasus kekerasan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia memperluas akses ke mekanisme pelaporan, perlindungan dan layanan kepada korban, meningkatkan kampanye kesadaran untuk melaporkan kasus kekerasan, serta mempermudah akses ke layanan pengaduan atau pelaporan melalui peningkatan jumlah lembaga dan fasilitas bantuan, seperti unit khusus perempuan dan perlindungan anak (UPPA) di kantor polisi dan rumah sakit, unit layanan pada Dinas PPPA, dan layanan pengaduan langsung melalui telepon.

Ketiga, Memajukan peran perempuan dalam pengambilan keputusan dan politik. Indonesia saat ini mempunyai 8 menteri perempuan untuk menangani masalah strategis. Terdapat 23 perempuan bupati/walikota yang dipilih langsung oleh rakyat dan 17% anggota parlemen perempuan di tingkat legislatif. Salah satu tantangan umum untuk memenuhi kuota ini adalah nilai-nilai patriarki serta kurangnya kapasitas dan sumber daya. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah Indonesia memperkuat kerangka hukum dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 7/2017 yang mensyaratkan partai politik untuk memiliki 30% perwakilan perempuan dalam struktur organisasinya di tingkat nasional, meluncurkan Grand Desain untuk Representasi Perempuan di Pemilu 2019.

Keempat, Memberdayakan perempuan di sektor ekonomi. Secara keseluruhan, perempuan memiliki kontribusi yang berharga bagi perekonomian Indonesia. Tantangan di lapangan diantaranya akses terbatas ke modal, pelatihan, dan pasar. Pemerintah Indonesia mendorong akses ke pembiayaan perdagangan dan bantuan keuangan, meningkatkan literasi digital perempuan sebagai peran dalam sektor STEM (Science, Technology, Enginering and Mathematics) serta menerapkan model pemberdayaan ekonomi untuk perempuan dalam bisnis skala mikro. Intervensi ini menghasilkan peningkatan skala bisnis dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Perempuan mencapai 47,9% dari angkatan kerja di Indonesia dan 60% dari pemilik usaha kecil dan menengah. Pemerintah Indonesia juga melakukan langkah-langkah pendukung untuk keseimbangan kerja-keluarga oleh perempuan. Misalnya, Jaminan untuk cuti hamil, jam kerja fleksibel untuk perempuan hamil, dan menyediakan ruang khusus anak di kantor. Namun disisi lain, tanggung jawab yang ditanggung oleh perempuan dalam tugas perawatan seringkali mencegah perempuan bekerja penuh waktu.

Kelima, Memperkuat Institusi Keluarga. Dalam 2 tahun terakhir, program pemberdayaan perempuan difokuskan untuk mengakhiri tiga masalah: kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak; perdagangan orang; dan kesenjangan bagi perempuan untuk mengakses sumber daya ekonomi. Kunci solusi untuk masalah di atas pada akhirnya tergantung pada kekuatan keluarga. Untuk mencapai hal ini, Indonesia telah menerapkan program Pengembangan Keluarga, yang berfokus pada ketahanan keluarga. Ketahanannya terdiri dari 4 pilar, ketahanan fisik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosio-psikologis dan ketahanan sosio-budaya.

“Perempuan dan anak perempuan mewakili setengah dari peradaban manusia. Merupakan kewajiban dan tugas kita sebagai pemerintah, anggota masyarakat dan individu akan berkontribusi pada keselamatan dan kesejahteraan mereka. Memberdayakan perempuan harus tetap menjadi prioritas utama bagi kita semua. Tidak hanya untuk memastikan pemenuhan hak perempuan, tetapi sebagai kekuatan bagi pembangunan berkelanjutan, perdamaian dan keamanan. Kami yakin bahwa Konferensi ini akan memperkuat setiap negara anggota OKI dalam membuat aksi nyata bagi perempuan di dunia Islam, baik secara individu maupun dengan kerja sama di bawah kerangka OKI,” jelas Menteri Yohana.

Pada Konverensi ke 7 ini, Indonesia menyambut baik komitmen OKI yang tinggi terhadap kerja-kerja pemberdayaan perempuan daan kesetaraan gender yang ditunjukkan melalui pengembangan seperangkat pedoman standardisasi pelaporan nasional tentang implementasi OPAAW oleh Sekretariat OKI dan SESRIC. Pedoman menggambarkan mekanisme tujuan atau capaian untuk kepentingan keluarga, perempuan dan anak di dunia muslim yang tercantum dalam OIC Plan of Action for the advancement of women (OPAAW) atau Rencana Aksi OKI ntuk Kemajuan Perempuan dan Program Aksi OKI 2025. Indonesia juga menyambut baik resolusi pemberdayaan perempuan Palestina dan memperkuat STEM untuk remaja putri.

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kemen PPPA RI)
Editor (*/rony banase)