Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Humaniora » Kemungkinan Pilpres 2029 Prabowo versus Gibran, Lalu Anies?

Kemungkinan Pilpres 2029 Prabowo versus Gibran, Lalu Anies?

  • account_circle Rosadi Jamani
  • calendar_month Sab, 18 Okt 2025
  • visibility 2.147
  • comment 0 komentar

Loading

Walau masih jauh, boleh sedikit kita panaskan Pilpres 2029. Supaya nanti tak kaget. Pemilu 2029 belum tiba, tapi aroma pertarungannya sudah menyengat seperti minyak angin di ruang debat politik.

Dua nama paling kuat sudah beredar di langit Nusantara, Prabowo dan Gibran. Satu bagaikan macan tua yang masih ganas, satunya lagi anak singa yang tumbuh di taman istana. Dua-duanya punya mesin politik, pasukan medsos, dan panggung kekuasaan. Yang belum jelas cuma satu, siapa lawannya? Karena kalau Prabowo dan Gibran tetap berpasangan, bangsa ini mungkin perlu bikin musuh imajiner supaya tetap ada kompetisi.

Lalu muncullah Anies Baswedan, bak dosen filsafat yang tersesat di dunia politik praktis. Di tengah pesta bagi-bagi jabatan, ia datang membawa kata yang terdengar seperti mantra dari planet lain, meritokrasi. Katanya, “Jabatan publik seharusnya berdasarkan kompetensi, bukan koneksi.” Wah, kalimat itu langsung bikin banyak pejabat kaget. Mereka refleks megang HP, takut “koneksi” yang disebut itu maksudnya nomor mereka.

Anies seperti sedang berdiri sendirian di tengah pesta kekuasaan, di mana semua orang menari di irama koneksi politik. Sementara dia sibuk mengatur nada meritokrasi yang fals di telinga para elite. Tapi ya begitulah nasib orang waras di negeri absurd, kalau bicara logika, pasti dianggap lucu.

Sekarang coba kita bayangkan skenarionya. Semua partai besar sudah merapat ke Prabowo. NasDem dan PDI Perjuangan masih galau di pojok, seperti dua mantan kekasih yang belum move on dari masa lalu. Apakah mereka akan meminang Anies? Entahlah. Politik Indonesia lebih sulit ditebak dari ending ijazah palsu. Hari ini bersalaman, besok saling lapor ke KPK.

Tapi mari kita berandai-andai. Boleh dong, tambah lagi kopinya agar lebih hangat. Kalau Anies tak diusung siapa pun, dan Prabowo tetap menggandeng Gibran, maka Pilpres 2029 akan menjadi pertandingan paling absurd sepanjang sejarah republik. Bayangkan saja, wak! Prabowo melawan Gibran! Ayah politik melawan anak istana. Guru melawan murid, pengalaman melawan keturunan. Kalau ini jadi kenyataan, Netflix mungkin bakal beli hak siarnya.

Kalau para tukang survei sudah direkrut semua, jangan kaget kalau nanti hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan publik mencapai 120 persen. Bahkan janin di rahim pun katanya sudah mantap mendukung petahana. Rakyat tinggal menunggu bonus pulsa dari lembaga survei, biar bisa ikut tepuk tangan lewat aplikasi.

Di tengah situasi ini, kata meritokrasi terdengar makin langka. Ia seperti makhluk mitologis, semua tahu namanya, tapi tak ada yang pernah benar-benar melihatnya. Jabatan masih ditentukan oleh siapa teman satu grup WA, bukan siapa yang punya kemampuan. Negeri ini begitu cinta pada koneksi, sampai-sampai colokan listrik pun iri karena kalah banyak jaringan.

Namun, siapa tahu, dari tumpukan absurditas ini lahir kejutan. Mungkin ada sosok baru, entah dari kampus, pesantren, atau jagat TikTok, yang muncul membawa idealisme dan humor segar. Karena bangsa besar tak bisa terus dijalankan oleh keluarga besar.

Tapi sampai hari itu tiba, mari kita nikmati dulu drama politik ini. Sebab seperti sinetron, makin tidak masuk akal, makin tinggi ratingnya. Mungkin, ketika kotak suara dibuka nanti, yang keluar bukan pemenang, tapi tanya besar, apakah kita masih percaya meritokrasi, atau sudah resmi jadi bangsa koneksi?

Pesan moralnya, kekuasaan sejati bukan tentang siapa yang paling kuat koneksinya, tapi siapa yang paling tulus niatnya membangun negeri. Ketika jabatan jadi hadiah, bukan amanah, maka meritokrasi pun terkubur di bawah meja rapat penuh amplop. Namun, harapan selalu hidup. Selama masih ada pemimpin yang berani bicara kebenaran di tengah pesta koneksi. Sebab bangsa besar hanya bisa berdiri tegak di atas integritas, bukan di bawah bayang-bayang kekuasaan yang diwariskan.(*)

 

 

  • Penulis: Rosadi Jamani

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Perkara Komoditas Timah, JAM Pidsus Serahkan 10 Tersangka

    Perkara Komoditas Timah, JAM Pidsus Serahkan 10 Tersangka

    • calendar_month Kam, 13 Jun 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 147
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta | Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kejaksaan Agung melaksanakan serah terima tanggung jawab tersangka dan barang bukti (tahap II) atas 10 (sepuluh) orang tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis, 13 Juni 2024. Pelaksanaan tahap II tersebut terkait dengan […]

  • Bupati TTU Ray Fernandes: Kita Harus Hargai & Hormati Tata Busana Adat

    Bupati TTU Ray Fernandes: Kita Harus Hargai & Hormati Tata Busana Adat

    • calendar_month Sen, 23 Sep 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 126
    • 0Komentar

    Loading

    Kefa-T.T.U, Garda Indonesia | “Selama kurun waktu 9 (sembilan) tahun kami telah mewajibkan ASN dan masyarakat untuk mengenakan busana adat lengkap,” ujar Bupati Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) usai upacara bendera memperingati HUT ke-97 Kota Kefamenanu pada Minggu, 22 September 2019 di Kantor Bupati TTU. “Setiap hari kamis sejak sembilan tahun lalu, seluruh aparatur mengenakan […]

  • Provinsi NTT Urutan Ketiga Program ‘Innovative Government Award’

    Provinsi NTT Urutan Ketiga Program ‘Innovative Government Award’

    • calendar_month Ming, 19 Sep 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 91
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) melalui Badan Litbang,  menyelenggarakan kegiatan Indeks Inovasi Daerah atau Innovative Government Award (IGA) dengan melakukan pengamatan, penelitian dan penilaian terhadap inovasi-inovasi di daerah seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja daerah dalam mencapai tujuan otonomi daerah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan […]

  • SMP Katolik Santo Yoseph Raih “Education Award 2018”

    SMP Katolik Santo Yoseph Raih “Education Award 2018”

    • calendar_month Rab, 1 Agu 2018
    • account_circle Penulis
    • visibility 124
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, gardaindonesia.id – SMP Katolik Santo Yoseph Naikoten Kota Kupang; Sekolah milik Yayasan Swastisari Keuskupan Agung Kupang ini meraih anugerah Education Award 2018 dari International Human Resources Development Program (IHRDP) Foundation. IHRDP Foundation adalah Lembaga Internasional yang memantau dan memberi penghargaan atas dinamika, proses dan prestasi lembaga dan insan pendidikan termasuk di Indonesia. Berdasarkan pemantauan […]

  • Doktor Dadi Roswandi Dikukuhkan Jadi Kepala BKKBN NTT

    Doktor Dadi Roswandi Dikukuhkan Jadi Kepala BKKBN NTT

    • calendar_month Sen, 18 Mar 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 153
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang, Garda Indonesia | Bertempat di aula El Tari Kupang pada Senin, 18 Maret 2024, dilaksanakan pengukuhan kepala perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur (BKKBN NTT) . Pengukuhan ini ditandai dengan pembacaan keputusan dan  penandatanganan berita acara oleh Pj. Gubernur NTT, Ayodhia Kalake sekaligus memberikan sambutan dengan penekanan utama terhadap […]

  • Pertama ! Srikandi Pimpin Kanwil Kementerian Hukum dan Ham NTT

    Pertama ! Srikandi Pimpin Kanwil Kementerian Hukum dan Ham NTT

    • calendar_month Sel, 17 Mar 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 175
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Marciana Dominika Jone, S.H., kini resmi menduduki posisi Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Nusa Tenggara Timur usai mengikuti serah terima jabatan (sertijab) di Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT, pada Selasa, 17 Maret 2020. Dengan sertijab ini, Marciana resmi menggantikan Asep Syarifudin yang sebelumnya menjabat […]

expand_less