Komnas HAM Tindak Lanjuti Penegakan Hukum TPPO NTT, Ketua PADMA Apresiasi
- account_circle Penulis
- calendar_month Sab, 21 Jul 2018
- visibility 61
- comment 0 komentar
Kupang-NTT, gardaindonesia.id – Langkah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia yang berencana melakukan pemantauan langsung ke NTT mulai tanggal 23 – 27 Juli 2018 di Kupang dan Nagekeo, diapresiasi oleh Gabriel Goa, Direktur Lembaga Hukum dan Ham PADMA INDONESIA (Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia), Jumat/2018 Juli 2018 pukul 19.21 wita.
Kepada gardaindonesia.id Gabriel Goa menyampaikan bahwa Komnas HAM tetap setia mengawal penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang(TPPO) dan langkah-langkah Pemerintah Pusat dan Pemprov NTT dalam mengatasi permasalahan Darurat Human Trafficking NTT.
Terkait Kunjungan Komnas HAM, gardaindonesia.id menghubungi Pemantau HAM ,Tama Tamba, Sabtu/21 Juli 2018 pukul 00.08 wita, dibenarkan oleh Tama Tamba, 1 (satu) anggota Komnas HAM dan 3 (staf) yang berencana bertemu dengan Polda NTT untuk membicarakan terkait penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang yang sudah dan sedang ditangani Polda dan Polres-Polres di NTT.
“Untuk Rencana tersebut, Iya “, terang Tama Tamba.
Sedangkan Kepala Biro Penegakan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM RI, Ir Johan Effendi, MSi belum menjawab pesan Whatsapp yang dikirim oleh gardaindonesia.id terkait kunjungan kerja di NTT.
Selain itu, Komnas HAM juga akan memantau Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang sudah dibangun di Kupang, Kabupaten Kupang, Tambolaka dan Sumba Barat Daya tetapi belum beroperasi.
Menurut Gabriel Goa,rencananya Komnas HAM akan menanyakan rencana Pemerintah Pusat dan Pemprov NTT membangun lagi LTSA di Maumere dan Labuhanbajo serta rencana pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) standar Internasional di Kupang, Tambolaka, Labuhanbajo dan Maumere.
Lanjut Gabriel, Agenda Komnas HAM lainnya adalah memantau realisasi Program Desa Migran Produktif(Desmigratif) dan memantau serta mendengarkan langsung masyarakat Adat Lambo.dan Lape di Nagekeo yang tanah ulayatnya diambil untuk pembangunan Gedung DPRD Nagekeo dan Waduk Lambo.
“Kehadiran Komnas HAM di NTT menunjukkan bahwa mereka.sungguh-sungguh empati dengan korban(rakyat) yang hak-hak eksobnya dirampas oleh kaum kuat kuasa dan kuat modal “, pungkas Ketua PADMA Indonesia asal Pulau Flores tersebut. (+rb)
- Penulis: Penulis
