Menteri Pertanian Disorot Bandingkan Harga Beras dengan Jepang

Amran menegaskan pemerintah melalui Kementan terus bekerja keras menurunkan harga beras melalui operasi pasar yang gencar. Hingga saat ini, harga beras telah turun di 13 provinsi.

Jakarta | Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman buka suara menanggapi sorotan netizen soal pernyataannya yang membandingkan kenaikan harga beras di Indonesia dan Jepang. Menurut Amran, perbandingan itu dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa syukur karena kenaikan harga beras di Indonesia tidak setinggi di Jepang.

“Adapun kami menyebut bahwa Jepang itu kenaikan harga beras cukup tinggi, artinya kita patut syukuri,” ucap Amran.

Amran menegaskan pemerintah melalui Kementan terus bekerja keras menurunkan harga beras melalui operasi pasar yang gencar. Hingga saat ini, harga beras telah turun di 13 provinsi.

“Hasilnya hari ini sudah 13 provinsi harga beras sudah turun. Kami yakin ke depan semakin turun. Kenapa? [Karena] operasi pasar kami lanjutkan terus-menerus,” jelasnya.

Pernyataan ini sekaligus menanggapi pertanyaan Ketua Komisi IV DPR, Titiek Soeharto, terkait rencana menyatukan harga beras premium dan medium. Amran menegaskan rencana tersebut masih dibahas di tingkat Rakortas dan pemerintah belum mengambil keputusan final.

“Pertimbangan kami maaf ini seluruh beras itu subsidi, pangan subsidi Rp 150 triliun, ini memang kami butuh masukan juga dari bapak ibu saat ini. Rp 150 triliun itu subsidinya pangan. Kenapa mengatakan pangan itu identik dengan padi, karena komposisinya itu sangat besar,” ucapnya.

“Kalau kita bagi saja, anggaplah kita kasar membagi sesuai BPS saja 48% atau 40% saja artinya yang digunakan uang negara berbisnis maaf itu kurang lebih Rp 60 triliun. Kenapa kita intervensi ada HET, kemudian ada HPP, karena ini adalah vital, kalau ini bermasalah itu kita kesulitan. Insya Allah kita tindaklanjuti nanti, tapi nanti arahannya adalah kita ingin konsumen menikmati tetapi petani kesejahteraannya harus terjaga,” tambahnya.

Amran juga menegaskan pemerintah peduli terhadap konsumen dan petani. Pemerintah menaikkan harga pokok penjualan (HPP) untuk meningkatkan kesejahteraan petani, menindak pengusaha yang tidak bertanggung jawab, serta menambah stok beras nasional dari 1 juta ton menjadi lebih dari 4 juta ton.

“Kemudian yang tak kalah pentingnya, kita tidak impor lagi. Yang dulunya 2023, 2024 kita impor dan stoknya kecil hanya 1 juta ton lebih, sekarang stok kita 4 juta ton lebih. Ini kita syukuri,” ujar Amran.

Ia menambahkan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi narasi tertentu yang menyesatkan.

“Jangan mudah terprovokasi oleh premi orang tertentu yang tidak senang dengan kami. Kami tahu banyak yang tidak senang, banyak yang terganggu karena kami lakukan hal ini, tapi semua kami lakukan demi rakyat Indonesia,” tegas Amran.(*)

Sumber (*/melihatindonesia)