Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Anak dan Perempuan » Menteri PPPA : Laporan Komnas Perempuan Jadi Bahan Evaluasi

Menteri PPPA : Laporan Komnas Perempuan Jadi Bahan Evaluasi

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Jum, 20 Des 2019
  • visibility 40
  • comment 0 komentar

Loading

Jakarta, Garda Indonesia | Menteri PPPA, Bintang Puspayoga mengapresiasi kinerja Komnas Perempuan dalam acara Forum Konsultasi Publik Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia pada Kamis 19 Desember 2019. Apresiasi tersebut ditujukan atas upaya Komnas Perempuan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di sepanjang tahun 2015—2019.

“Komnas perempuan telah melakukan pembentukan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan, dan harmonisasi kebijakan pencegahan dan penanganan diskriminatif sebagai Program Prioritas Nasional,” kata Menteri PPPA, Bintang Puspayoga.

Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2019 mencatat sebanyak 2.988 kasus atau 31 % dari kasus terhadap perempuan yang dilaporkan. Oleh karena itu, Menteri Bintang berharap agar Laporan Pertanggungjawaban Publik Anggota Komnas Perempuan Periode 2015—2019 menjadi bahan evaluasi bagi upaya pemberdayaan perempuan yang lebih baik di masa datang.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga

“Tantangan perempuan ke depan semakin kompleks seperti kesenjangan ekonomi, ketidakpastian hukum, dan minimnya rasa aman bagi perempuan yang perlu mendapat perhatian. Untuk itu kami mengajak Komnas Perempuan dan semua stakeholder bergandengan tangan mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045,” jelas Menteri Bintang.

Salah satu pilar utama Visi Indonesia Emas 2045 adalah pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan program prioritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) 5 tahun ke depan untuk pemberdayaan ekonomi perempuan.

Ada 5 prioritas Kemen PPPA amanat presiden, salah satunya peningkatan pemberdayaan perempuan melalui kewirausahaan, Isu prioritas tersebut menjadi komitmen bagi kami untuk bersama-sama mendukung pemberdayaan perempuan,” ujar Menteri Bintang.

Menteri Bintang menambahkan, dalam rangka hari ibu, Kemen PPPA dan Komnas Perempuan serta Forum Pengada Layanan akan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Data dan Pemanfaatan Sistem Pendokumentasian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, pada 21 Desember 2019 mendatang.(*)

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

  • Penulis: Penulis

Rekomendasi Untuk Anda

  • Korem 161/Wira Sakti Helat Sholat Idul Fitri 1440 H

    Korem 161/Wira Sakti Helat Sholat Idul Fitri 1440 H

    • calendar_month Rab, 5 Jun 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 41
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Lazim seperti tahun sebelumnya, Korem 161/Wira Sakti bekerja sama dengan Masjid Nurul Wathon dan komponen masyarakat lainnya menghelat Sholat Idul Fitri 1440 H atau Lebaran 2019 di Lapangan Asrama TNI AD Kuanino pada Rabu, 5 Juni 2019 Bertindak selaku khatib adalah Suhardi, SAg dan Imam Sholat Idul Fitri adalah Suparmin selaku […]

  • Berantas Judi, Pemda Belu Gelar Rapat Tindak Lanjut Perintah Gubernur NTT

    Berantas Judi, Pemda Belu Gelar Rapat Tindak Lanjut Perintah Gubernur NTT

    • calendar_month Jum, 28 Feb 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 52
    • 0Komentar

    Loading

    Belu-NTT, Garda Indonesia | Sebagai upaya menindaklanjuti perintah Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) dalam kunjungan kerjanya di Belu beberapa waktu lalu untuk memberantas judi, Pemkab Belu menggelar pertemuan bersama Kapolres Belu, Dandim Belu/1605, Kajari Belu, Satgas Yonif 744, tokoh agama (pastor, suster, pendeta), dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Belu di Ruang Rapat Bupati pada […]

  • Pengacara Santi Taolin Sebut Harta Lain, Ini Tanggapan Kristina Lazakar

    Pengacara Santi Taolin Sebut Harta Lain, Ini Tanggapan Kristina Lazakar

    • calendar_month Ming, 11 Okt 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 38
    • 0Komentar

    Loading

    Belu-NTT, Garda Indonesia | Kristina Lazakar merasa geram terhadap Pengacara Santi Taolin, Helio Caetano Moniz (HCM). Pasalnya, HCM menyebut dalam pemberitaan Garda Indonesia terdahulu tentang masih adanya harta–harta lain di luar harta yang disengketakan. “Khusus HCM, kau pergi sekolah tambah lagi dulu. Kau tetap masih mengotot (tentang) penolakan hak waris. Kau baca baikkah tidak itu […]

  • Pelatihan Program Malaria PERDHAKI NTT, Ini Tiga Pesan Dokter Herman Man

    Pelatihan Program Malaria PERDHAKI NTT, Ini Tiga Pesan Dokter Herman Man

    • calendar_month Rab, 24 Feb 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 34
    • 0Komentar

    Loading

    Kota Kupang, Garda Indonesia | Wakil Wali Kota Kupang, dr. Hermanus Man membuka kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Staf dalam Pengelolaan Program Malaria GFATM Penguatan Komunitas Region Nusa Tenggara Timur, pada Selasa sore, 23 Februari 2021 bertempat di salah satu hotel. Pelatihan ini diprakarsai oleh  Persatuan Karya Dharma Kesehatan Indonesia (PERDHAKI) selaku Principal Recipient (PR) untuk […]

  • Saat Pandemi, Politisi Muda PSI Kota Kupang Yefta Sooai Bantu 83 Warga Oeba

    Saat Pandemi, Politisi Muda PSI Kota Kupang Yefta Sooai Bantu 83 Warga Oeba

    • calendar_month Sel, 9 Jun 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 62
    • 0Komentar

    Loading

    Kota Kupang, Garda Indonesia | Yefta M.P. Sooai, S.E., Anggota DPRD Kota Kupang dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), melakukan tatap muka bersama warga 4 (empat) RT 09, 10, 12, 13, dan RT 14 di Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama. Turut hadir dalam tatap muka antara lain Lurah Oeba, Geregorius Rohi; Ketua LPM Oeba, Matheos Malle, […]

  • Kepala BI NTT : Sanksi BI Kepada Bank NTT Bersifat Pembinaan

    Kepala BI NTT : Sanksi BI Kepada Bank NTT Bersifat Pembinaan

    • calendar_month Sel, 17 Jan 2023
    • account_circle Penulis
    • visibility 43
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang, Garda Indonesia | Sesuai dengan tugas Bank Indonesia yakni mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, maka peran bank Indonesia sebagai bank sentral harus memastikan semua layanan digital perbankan berjalan sesuai aturan dan telah memperoleh izin dari Bank Indonesia. Baca juga: https://gardaindonesia.id/2023/01/deputi-bi-ntt-layanan-digital-bank-ntt-tidak-dibekukan/ Menilik kondisi tersebut, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Nusa Tenggara Timur, Stefanus Donny Heatubun […]

expand_less