Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Anak dan Perempuan » Menteri PPPA : Laporan Komnas Perempuan Jadi Bahan Evaluasi

Menteri PPPA : Laporan Komnas Perempuan Jadi Bahan Evaluasi

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Jum, 20 Des 2019
  • visibility 98
  • comment 0 komentar

Loading

Jakarta, Garda Indonesia | Menteri PPPA, Bintang Puspayoga mengapresiasi kinerja Komnas Perempuan dalam acara Forum Konsultasi Publik Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia pada Kamis 19 Desember 2019. Apresiasi tersebut ditujukan atas upaya Komnas Perempuan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di sepanjang tahun 2015—2019.

“Komnas perempuan telah melakukan pembentukan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan, dan harmonisasi kebijakan pencegahan dan penanganan diskriminatif sebagai Program Prioritas Nasional,” kata Menteri PPPA, Bintang Puspayoga.

Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2019 mencatat sebanyak 2.988 kasus atau 31 % dari kasus terhadap perempuan yang dilaporkan. Oleh karena itu, Menteri Bintang berharap agar Laporan Pertanggungjawaban Publik Anggota Komnas Perempuan Periode 2015—2019 menjadi bahan evaluasi bagi upaya pemberdayaan perempuan yang lebih baik di masa datang.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga

“Tantangan perempuan ke depan semakin kompleks seperti kesenjangan ekonomi, ketidakpastian hukum, dan minimnya rasa aman bagi perempuan yang perlu mendapat perhatian. Untuk itu kami mengajak Komnas Perempuan dan semua stakeholder bergandengan tangan mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045,” jelas Menteri Bintang.

Salah satu pilar utama Visi Indonesia Emas 2045 adalah pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan program prioritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) 5 tahun ke depan untuk pemberdayaan ekonomi perempuan.

Ada 5 prioritas Kemen PPPA amanat presiden, salah satunya peningkatan pemberdayaan perempuan melalui kewirausahaan, Isu prioritas tersebut menjadi komitmen bagi kami untuk bersama-sama mendukung pemberdayaan perempuan,” ujar Menteri Bintang.

Menteri Bintang menambahkan, dalam rangka hari ibu, Kemen PPPA dan Komnas Perempuan serta Forum Pengada Layanan akan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Data dan Pemanfaatan Sistem Pendokumentasian Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, pada 21 Desember 2019 mendatang.(*)

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kementerian PPPA)
Editor (+rony banase)

  • Penulis: Penulis

Rekomendasi Untuk Anda

  • Pemerintah Akan Evakuasi WNI ABK di World Dream ke Pulau Sebaru

    Pemerintah Akan Evakuasi WNI ABK di World Dream ke Pulau Sebaru

    • calendar_month Sen, 24 Feb 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 78
    • 0Komentar

    Loading

    Menurut Menko PMK, Pulau Sebaru dipilih karena pulau tersebut tidak berpenghuni dan telah memiliki fasilitas yang dibutuhkan untuk observasi. Jakarta, Garda Indonesia | Pemerintah berencana untuk segera mengevakuasi sejumlah warga negara Indonesia (WNI) yang berstatus sebagai anak buah kapal (ABK) kapal pesiar World Dream. Evakuasi dilakukan menyusul dihentikannya pengoperasian kapal tersebut akibat wabah virus korona. […]

  • Publik Soal Hukuman Mati Ferdy Sambo, Ini Respons Kejagung

    Publik Soal Hukuman Mati Ferdy Sambo, Ini Respons Kejagung

    • calendar_month Sel, 14 Feb 2023
    • account_circle Penulis
    • visibility 109
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat, Ferdy Sambo dijatuhi hukuman mati oleh Majelis Pengadilan Negeri Jakarta pada Senin, 13 Februari 2023. Vonis tersebut mengundang reaksi beragam dari masyarakat. Banyak yang mempertanyakan ihwal pidana mati sekaligus hukuman 20 tahun penjara pada terdakwa Putri Candrawathi serta 15 tahun penjara untuk terdakwa Kuat […]

  • Gubernur Koster Kecewa; Substansi Suratnya Salah Dieksplanasi

    Gubernur Koster Kecewa; Substansi Suratnya Salah Dieksplanasi

    • calendar_month Jum, 16 Nov 2018
    • account_circle Penulis
    • visibility 92
    • 0Komentar

    Loading

    Bali, gardaindonesia.id | Surat Gubernur Bali terkait Penertiban Usaha Pariwisata dibelokkan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab yang ditengarai memiliki tujuan politis. Gubernur Bali I Wayan Koster mengungkapkan ada pihak yang ingin membelokkan substansi / salah eksplani (tafsir) surat Gubernur Bali terkait penutupan perusahaan yang melanggar aturan. “Kemungkinan untuk tujuan politis sebagaimana muncul di Medsos,” jelas Gubernur Koster dikonfirmasi […]

  • BPS: “Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) NTT 2017 Turun 6,98 persen“

    BPS: “Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) NTT 2017 Turun 6,98 persen“

    • calendar_month Sen, 3 Sep 2018
    • account_circle Penulis
    • visibility 89
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, gardaindonesia.id– Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indikator komposit/gabungan yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu: Kebebasan Sipil (Civil Liberty), Hak-Hak Politik (Political Rights), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy). Adapun metodologi penghitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menggunakan 4 sumber data, yaitu : (1) […]

  • Menteri PPPA : Bijak Berinternet, Hak Anak Terpenuhi Namun Tetap Terlindungi

    Menteri PPPA : Bijak Berinternet, Hak Anak Terpenuhi Namun Tetap Terlindungi

    • calendar_month Sel, 21 Jul 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 107
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga menekankan pentingnya peran orang tua mendampingi anak dalam mengakses internet. Apalagi pada masa pandemi Covid-19 ini, internet menjadi kebutuhan bagi anak dalam melaksanakan kegiatan belajar dari rumah. “Perlindungan dan pemenuhan hak anak harus diwujudkan kapan saja dan di mana saja tidak terkecuali […]

  • Peduli Kompetensi Guru PAUD di TTS, Yayasan Kebun Anggur Helat Pelatihan

    Peduli Kompetensi Guru PAUD di TTS, Yayasan Kebun Anggur Helat Pelatihan

    • calendar_month Jum, 17 Sep 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 108
    • 0Komentar

    Loading

    SoE-TTS, Garda Indonesia | Pelatihan guna meningkatkan kompetensi guru PAUD, yang dihelat oleh Yayasan Kebun Anggur (YKA) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), menghadirkan para narasumber dari Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Usia Dini (HIMPAUDI), Kabupaten TTS, bertempat di aula Losmen Anda pada tanggal 15—17 September 2021. Saat pelatihan peningkatan kompetensi guru PAUD Yayasan Kebun Anggur, […]

expand_less