NTT : Negeri Tergantung Tindakan

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) genap berusia 63 tahun pada 20 Desember 2021. Peringatan HUT ke-63 provinsi yang memiliki 1.192 pulau dan 72 bahasa daerah yang dinahkodai oleh Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat dan Wakil Gubernur Josef Nae Soi ini, mengusung tema “Dengan Bekerja Keras dan Cerdas, Kita Wujudkan NTT Tangguh, NTT Tumbuh Menuju NTT Bangkit, NTT Sejahtera.”

NTT merupakan bentangan surga yang kaya akan sumber daya alam, berlimpah energi matahari, energi panas bumi, energi angin dan arus laut. Negeri elok penuh daya pesona alam dan budaya yang eksotik dengan ragam tenunan menawan hati, hasil kreativitas mana-mana, anak perempuan, laki-laki.  NTT memiliki lautan biru luas membentang dan menyimpan keanekaragaman biota laut yang lestari. Negeri berjuta lontar ini adalah penghasil komoditas kopi, coklat, mete, vanila, kelor, jagung, kenari, garam, ikan, rumput laut dan ternak berkelas dunia.

Wakil Gubernur Josef Nae Soi dalam sesi pidato HUT Ke-63 NTT pun mengajak masyarakat untuk membangun narasi baru tentang NTT, yaitu narasi yang membangkitkan harapan baru. Ia meminta untuk meninggalkan narasi lama tentang NTT yang membuat masyarakat terperangkap dalam kepasrahan “Nanti Tuhan Tolong” yang merendahkan martabat. Dengan narasi baru, yaitu NTT sebagai “Negeri Tergantung Tindakan” memberi optimisme bahwa kita dapat menciptakan kemakmuran hanya dengan kerja cerdas, kerja keras dan kerja jujur.

Narasi optimistik tersebut harus ditularkan dan diviralkan kepada segenap warga NTT sebagai spirit baru untuk melahirkan etos kerja yang tangguh, ulet dan inovatif. Wagub Nae Soi pun mengajak untuk membangun ekspektasi imajinatif tentang NTT baru dalam skenario visi NTT Bangkit, NTT Sejahtera untuk memaknai ulang tahun ke-63 NTT.

Ada ungkapan bahwa di ujung lorong panjang yang gelap ada cahaya harapan. Pandemi covid-19 dan berbagai bencana  yang mendera sepanjang tahun 2020—2021 adalah pengalaman dan tantangan hebat yang harus dikelola guna melahirkan berbagai terobosan untuk menyelamatkan rakyat dan negeri ini. Berkat dukungan partisipasi seluruh komponen masyarakat, lembaga-lembaga agama dan sosial, lembaga pemerintah Pusat dan Daerah,TNI/Polri serta komitmen seluruh jajaran kesehatan, Pemprov NTT telah berhasil menekan jumlah penderita Covid-19 sampai pada tingkat yang rendah. Gerak cepat vaksinasi yang masif telah membuahkan hasil dan sampai kini cakupan vaksinasi dosis pertama di NTT telah mencapai 60,65 persen. Angka ini setara dengan 2,32 juta peserta vaksin dari target yang ditetapkan sebanyak 3,83 juta orang.

Dampak dari melandainya kasus penularan Covid-19, maka ekonomi NTT berangsur pulih sebagaimana tercermin pada kinerja perekonomian triwulan III 2021 dengan pertumbuhan ekonomi 2,37 persen, lebih baik dibanding triwulan I sebesar 0,12 persen, meski lebih rendah dari  triwulan II, 4,33 persen. Angka kemiskinan pada Maret 2021 juga mengalami penurunan menjadi 20,99 persen sedikit lebih rendah dari September 2020 sebesar 21,21 persen. Demikian pula, angka stunting terus menurun dari 35,40 persen pada tahun 2018 menjadi 20,90 persen pada Agustus 2021. Pemerintah terus berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam berbagai skema program pengaman sosial dan reformasi kesehatan.

Meskipun hasil kemajuan pemulihan kesehatan dan ekonomi menggembirakan kita, namun saya mengingatkan kepada seluruh masyarakat NTT agar jangan berpuas diri, tetap waspada dan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Kita harus mengantisipasi hadirnya varian baru virus corona yaitu omicron yang oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) disebut sebagai variant of concern yang lebih cepat penularannya.

Walaupun masih berlanjut  kebijakan recofocusing anggaran yang direalokasi untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi, namun Pemerintah Provinsi atas dukungan DPRD NTT berupaya mencari sumber pembiayaan alternatif untuk melaksanakan berbagai program strategis antara lain :

Pertama, Program mega infrastruktur. Sampai dengan bulan Desember tahun 2021, dari 906 km jalan provinsi yang rusak berat dan ringan, dengan memanfaatkan sumber pembiayaan dari Pinjaman Bank NTT dan PT. SMI, serta  dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), program hibah jalan daerah, telah dikerjakan jalan provinsi sepanjang 365,03 km di tahun 2020 dan 518,62 km pada tahun 2021, sehingga hanya tersisa 22,35 km yang akan dituntaskan pada tahun 2022. Itu berarti, pembangunan infrastruktur jalan provinsi sepanjang 906 km akan selesai dibangun pada tahun 2022.

Kedua, pengembangan kelor sebagai komoditi unggulan daerah telah memberi manfaatnya bagi masyarakat dan dunia usaha.Dalam budidaya, pengolahan dan pemasaran kelor, pemerintah bekerjasama dan memfasilitasi usaha bisnis kelor melalui perijinan dan sertifikasi,membantu promosi dan pemasaran berbagai produk kelor, antara lain dari perusahan Dapur Kelor di Kota Kupang, Graha Kelor, Bangkit Bersama, dan Hawila Moringa di Kabupaten Kupang, Maspete Organis di Kabupaten Malaka, KWT Melati di Kabupaten TTU, dan La Moringa di Kota Kupang.

Ketiga, dalam pembangunan peternakan, Pemerintah NTT mempelopori pengembangan sapi Wagyu untuk menghasilkan daging premium melalui teknologi inseminasi buatan (IB) yang kini telah menghasilkan 72 ekor pada tahun 2021 dan pembukaan ranch sapi Wagyu di Desa Kabaru, Kabupaten Sumba Timur sebagai pusat pembibitan dan pengembangan sapi Wagyu. Saat ini pembangunan sementara berlangsung berupa penataan ulang lokasi pemeliharaan dan penanaman hijauan pakan ternak (HPT) serta renovasi pembangunan kandang. Pada tahun 2022, akan dibangun reservoar untuk pemenuhan kebutuhan air bagi tanaman pakan maupun untuk konsumsi 100 indukan sapi wagyu yang akan dikembangkan di kawasan tersebut.

Untuk peternakan Ayam, Pemerintah Provinsi NTT melalui Dinas Peternakan Provinsi NTT telah memfasilitasi dalam bentuk pembinaan dan pendampingan perusahaan ayam di Kabupaten Belu dan Kabupaten TTU, yang memiliki potensi untuk disertifikasi sebagai Kompartemen bebas AI (Avian Influenza), sehingga pada 17 Desember 2021, untuk pertama kalinya terdapat dua perusahaan lokal peternak ayam di NTT yang mendapatkan sertifikasi kompartemen bebas AI oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia sehingga bisa melakukan ekspor produk unggas ke Republik Demokratik  Timor Leste (RDTL).

Keempat, dalam rangka penertiban pengelolaan aset, Pemerintah Provinsi NTT melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur untuk melaksanakan kegiatan penertiban, pemulihan dan penyelesaian masalah hukum barang milik daerah. Penertiban aset ini untuk mewujudkan tertib administrasi, dan memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum terhadap barang milik daerah agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Hasilnya, telah ditertibkan 94 unit kendaraan roda empat dan selanjutnya di lakukan pelelangan oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah NTT melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

Kelima, untuk mewujudkan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super prioritas,  maka telah dilakukan kerja sama dalam bentuk nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi  NTT dengan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola fungsi kawasan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan di Taman Nasional Komodo. Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Provinsi  NTT untuk terus mendorong sektor pariwisata sebagai penggerak utama perekonomian.

Keenam, pembangunan sektor Perikanan dan Kelautan. Sejak 2018 telah dikembangkan budi daya ikan kakap putih dan kerapu di Kawasan Mulut Seribu – Rote Ndao untuk mendukung pengembangan pariwisata di daerah tersebut, melalui penyediaan 3 (tiga) unit keramba dengan jumlah benih ikan yang ditebar sebanyak 9.000 ekor serta 1 (satu) unit rumah jaga dan 1 unit bagan kelong. Selain di Rote Ndao, budi daya perikanan juga dilaksanakan di Labuan Kelambu, Kabupaten Ngada. Pada awal tahun 2020 telah ditebar 1 juta ekor benih kerapu untuk pemberdayaan masyarakat yang berada di wilayah perbatasan antara Kabupaten Ngada dan Manggarai Timur.

Guna menunjang budi daya perikanan di kedua lokasi tersebut, diharapkan masing-masing Pemerintah Kabupaten memberdayakan BUMD, BUMDes maupun koperasi untuk memproduksi pakan ikan sendiri dengan memanfaatkan potensi setempat dengan pola padat karya. Selain 2 (dua) lokasi tersebut, telah dilakukan pilot project budi daya kerapu di Pulau Semau dengan 9 (sembilan) unit keramba jaring apung bulat. Hingga saat ini telah dilakukan 2 (dua) kali panen dengan total 2 (dua) ton ikan kerapu hidup yang telah diekspor ke Hongkong. Sementara itu, Pemprov NTT terus mengembangkan budi daya rumput laut sebagai salah satu komoditi andalan dari sektor kelautan yang menjanjikan.

Dari potensi pengembangan rumput laut seluas 53.000 hektar, saat ini baru dimanfaatkan 11.000 hektar dengan produksi rumput laut pada tahun 2019 sebanyak 1.645.925 ton basah dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 2.003.478 ton basah atau terjadi peningkatan produksi sebanyak 357.553 ton basah. Untuk meningkatkan produksi, pada tahun 2021, Pemerintah telah memberikan bantuan hibah peralatan dan bibit rumput laut kepada 1.338 pembudidaya.

Ketujuh, selanjutnya potensi lainnya yang memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan adalah produksi garam. Cuaca, kualitas air laut dan lahan di NTT sangat mendukung untuk menghasilkan garam berkualitas tinggi dengan kadar NaCl mencapai 96 persen sebagai garam industri.  Salah satu lahan garam yang dimiliki, yakni di Kabupaten Kupang dengan luas lebih kurang 900 hektar yang telah beroperasi sejak Agustus 2019 dengan kapasitas  150 ton/hektar.

Kabupaten lain yang memiliki potensi lahan garam, diharapkan untuk segera mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang ada dengan memberdayakan masyarakat sekitar, sehingga produksi garam NTT dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam menyokong pemenuhan kebutuhan garam nasional sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Kedelapan, pembangunan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Sejak tahun 2019, Pemerintah Provinsi NTTtelah meluncurkan program tanam jagung panen sapi (TJPS). Pada musim tanam Oktober—Maret 2019/2020 program ini dilaksanakan pada 7 (tujuh) kabupaten, yaitu Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Sumba Timur dan Sumba Barat Daya dengan target 2.400 hektar dan realisasi tanamnya seluas 2.310,53 hektar dengan produksinya mencapai 9.538,90 ton. Sementara, pada musim tanam April—September 2020 dilaksanakan pada 16 kabupaten, antara lain, Kabupaten Kupang, TTU, TTS, Belu, Malaka, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Rote Ndao, Flores Timur, Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sumba Tengah dan Sumba Barat dengan luasan lahan terverifikasi 5.210 hektar, realisasi tanam seluas 1.732 hektar dengan realisasi panen seluas 1.109,16 hektar dengan produksi mencapai 2.258,18 ton.

Dan untuk tahun 2021, pada musim tanam Oktober—Maret 2021 sudah dilaksanakan di 16 kabupaten, yakni Kabupaten Kupang, TTU, TTS, Belu, Malaka, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Rote Ndao, Flores Timur, Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sumba Tengah dan Sumba Barat dengan luasan lahan terverifikasi seluas 8.183 hektar, realisasi tanamnya seluas 8.098,5 hektar dengan jumlah realisasi panen seluas 4.947 hektar dan produksi mencapai 15.117 ton.

Kesembilan, peningkatan sumber daya manusia dan kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN). Salah satu komponen strategis dalam reformasi birokrasi adalah peningkatam mutu dan profesionalitas ASN untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia tahun 2024. Pada tahun 2021 ini telah diresmikan pemanfaatan Assessment Center and Computer Assisted Test (CAT). Berdasarkan hasil kerja inovatif dan efektivitas kinerja yang dicapai, maka  Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT memperoleh peringkat kedua Nasional BKN Award 2021 kategori komitmen pengawasan dan pengendalian lingkup Pemerintah Provinsi Tipe A.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT terus melaksanakan reformasi di bidang kepegawaian, antara lain dengan melaksanakan, implementasi standar kompetensi jabatan, dan membangun aplikasi sistem informasi kepegawaian. Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja dan profesionalitas ASN, Pemerintah Provinsi NTT menyediakan insentif untuk meningkatkan  kesejahteraan ASN melalui kebijakan tunjangan perbaikan penghasilan (TPP).

Selanjutnya, seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta Dewan Kerajinan Daerah (Dekranasda) Provinsi NTT telah menerima dan menerapkan ISO 9001-2015 yang difasilitasi oleh Inspektorat Daerah Provinsi NTT dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT.

Selain itu, Pemerintah Provinsi NTT di tahun 2021 telah meluncurkan Birokrasi Go Digital berbasis Aplikasi INISA, hasil kerjasama Pemerintah Provinsi NTT bersama Bank NTT dan PT. Digital Pemerintahan Indonesia. (*)

Sumber (*/Biro APim Setda NTT)

Editor (+roni banase)