PDI Perjuangan Paparkan Alasan Tak Jadi Oposisi di Era Prabowo
- account_circle Penulis
- calendar_month 13 jam yang lalu
- visibility 97
- comment 0 komentar
Seno pun menegaskan, sikap penyeimbang tidak membuat PDI Perjuangan ragu berbeda pendapat dengan pemerintah. Salah satunya terkait penolakan wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Jakarta | Politikus muda PDI Perjuangan, Seno Bagaskoro menegaskan sikap partainya sebagai penyeimbang pemerintahan bukan keputusan baru.
Seno menyampaikan sikap tersebut telah ditetapkan sejak Prabowo Subianto dinyatakan menang Pilpres 2024 dan resmi dilantik sebagai presiden. Ia menjelaskan PDI Perjuangan sejak awal sudah menyatakan tidak bergabung dalam pemerintahan Prabowo.
Pernyataan itu disampaikan Seno dalam konferensi pers Rakernas I PDIP di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Minggu 11 Januari 2026.
Menurut Seno, pilihan menjadi partai penyeimbang didasarkan pada amanat konstitusi dan karakter sistem presidensial Indonesia. Ia menilai konsep oposisi dan koalisi tidak dikenal dalam sistem presidensial seperti Indonesia.
Seno menyebut konstitusi hanya membedakan pihak yang berada di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan. Karena itu, PDI Perjuangan memilih berada di luar pemerintahan dengan peran sebagai penyeimbang.
Ia menjelaskan partai penyeimbang dapat berfungsi sebagai mitra kritis maupun mitra strategis bagi pemerintah.
Seno mencontohkan peran tersebut saat terjadi bencana alam di Sumatra, di mana kader PDI Perjuangan turun langsung membantu pemerintah. Ia menyebut sejumlah tokoh dan kader partai dikerahkan ke Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh untuk penanganan bencana. Bantuan tersebut meliputi pengiriman relawan, ambulans, hingga Kapal Laksamana Malahayati ke wilayah terdampak.
Seno pun menegaskan, sikap penyeimbang tidak membuat PDI Perjuangan ragu berbeda pendapat dengan pemerintah. Salah satunya terkait penolakan wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Menurut Seno, pemilihan kepala daerah secara tidak langsung akan menjauhkan rakyat dari pemimpinnya. Ia menilai kedekatan pemimpin dengan rakyat hanya bisa terbangun jika dipilih langsung oleh mayoritas suara publik.(*)
- Penulis: Penulis
- Sumber: melihatindonesia
Saat ini belum ada komentar