Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Kesehatan Pola Hidup » Pemerintah Bakal Gratiskan Vaksin HPV DNA Cegah Kanker Serviks

Pemerintah Bakal Gratiskan Vaksin HPV DNA Cegah Kanker Serviks

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Sel, 17 Jun 2025
  • visibility 308
  • comment 0 komentar

Loading

Angka kematian akibat kanker serviks yang mencapai 26 ribu kasus setiap tahun, dan proyeksi peningkatan hingga 50 persen pada 2050, program vaksinasi ini menjadi bagian penting dalam pencegahan dini.

 

Pemerintah Indonesia sementara menyiapkan perluasan program vaksinasi HPV DNA untuk mencakup kelompok usia 20 tahun ke atas, namun pelaksanaannya baru direncanakan mulai dua tahun mendatang.

Sementara itu, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan cakupan vaksinasi pada anak perempuan dan laki-laki usia sekolah dasar serta remaja perempuan usia 15 tahun. Langkah ini dianggap strategis karena efektivitas vaksin paling tinggi ketika diberikan sebelum seseorang terpapar HPV, yakni saat sistem kekebalan tubuh masih optimal untuk membentuk antibodi.

Biaya vaksinasi HPV relatif mahal?

Biaya untuk melakukan vaksinasi HPV bervariasi, tergantung rumah sakit mana yang menyelenggarakannya. Di rumah sakit swasta di Indonesia, biaya vaksinasi HPV dapat dimulai dari Rp750.000 hingga lebih dari Rp1.300.000 per kali suntik. Dianjurkan untuk mempersiapkan dana lebih guna kebutuhan tambahan yang tidak terduga, yaitu sekitar 20-30% dari biaya yang diperkirakan.

Kondisi vaksinasi HPV relatif mahal ini yang memicu angka kematian akibat kanker serviks yang mencapai 26 ribu kasus setiap tahun, dan proyeksi peningkatan hingga 50 persen pada 2050, program vaksinasi ini menjadi bagian penting dalam pencegahan dini. Pemerintah menargetkan cakupan 90 persen untuk anak perempuan usia 15 tahun sebelum 2030, sebagai bagian dari komitmen nasional menurunkan beban kanker yang kini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan angka kematian kanker tertinggi ketiga di ASEAN.

Pemeriksaan HPV DNA Genotyping adalah prosedur tes berbasis molekuler yang bertujuan untuk mencari atau mengetahui adanya tanda-tanda infeksi HPV. Pemeriksaan ini diutamakan untuk mendeteksi jenis (strain) dari Human Papillomavirus (HPV) yang berisiko tinggi (high-risk strains of HPV) menimbulkan kanker serviks.

Kanker serviks yang tidak terdeteksi sejak dini dapat berdampak pada prognosis penderita akibat penanganan yang terlambat. Data Globocan melaporkan bahwa kanker serviks termasuk dalam 5 besar kanker mematikan yang menyerang wanita di segala usia.

Saat meningkatnya kekhawatiran akan dampak negatif dari infeksi HPV, maka penting bagi setiap individu untuk mengetahui informasi lengkap mengenai manfaat tes DNA HPV Genotyping.

Yuk, kenal lebih lanjut mengenai pemeriksaan HPV DNA Genotyping.

Apa itu HPV DNA Genotyping?

HPV DNA Genotyping test adalah prosedur pemeriksaan berbasis molekuler yang bertujuan untuk mencari atau mengetahui adanya tanda-tanda infeksi HPV, di mana jenis-jenis HPV dalam sampel jaringan dideteksi secara spesifik di dalam laboratorium.

Pemeriksaan HPV DNA Genotyping diutamakan untuk mendeteksi high-risk strain HPV yang kemungkinan besar dapat menimbulkan kanker serviks. Namun, pemeriksaan ini tidak terbatas hanya untuk deteksi dini kanker serviks saja, melainkan jenis HPV lainnya pun juga dapat dideteksi dengan menggunakan metode ini.

Pemeriksaan ini dapat mendeteksi semua jenis HPV, baik yang bersifat onkogenik (dapat menyebabkan kanker) maupun non-onkogenik (tidak menyebabkan kanker) karena setiap jenis HPV mempunyai struktur asam amino yang spesifik sebagai target deteksi. Adapun jenis HPV onkogenik (high risk) yang bisa dideteksi oleh tes HPV DNA Genotyping adalah 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 53, 56, 58, 59, 66, dan 68. Sementara itu, jenis HPV non- onkogenik (low risk) adalah 6, 11, 42, 43, 44, dan 81.

Dengan HPV DNA Genotyping, diharapkan kanker serviks dan penyakit lainnya yang terkait infeksi HPV dapat terdeteksi sejak dini, sehingga dapat membantu mencapai tingkat keberhasilan pengobatan yang lebih tinggi.(*)

Sumber (*/Goodnews+ Siloam Hospitals + ragam)

 

 

 

  • Penulis: Penulis

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Doni Salmanan Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Quotex

    Doni Salmanan Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Quotex

    • calendar_month Rab, 9 Mar 2022
    • account_circle Penulis
    • visibility 158
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Bareskrim Polri menetapkan Crazy Rich Bandung Doni Salmanan menjadi tersangka kasus dugaan penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) platform Quotex. Penetapan tersebut dilakukan usai polisi melakukan gelar perkara. “Gelar perkara menetapkan atau meningkatkan status yang bersangkutan DS (Doni Salmanan) dari status saksi menjadi tersangka,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri […]

  • 3 Pilar Pengembangan Taman Wisata Alam Manipo di Kabupaten Kupang

    3 Pilar Pengembangan Taman Wisata Alam Manipo di Kabupaten Kupang

    • calendar_month Ming, 14 Jul 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 140
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Pulau Manipo dipisahkan oleh selat sempit yang merupakan bagian dari Desa Enoraen , Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terlihat sekilas pulau ini tidak terlalu luas. Sehingga Pulau Manipo tidak ditampilkan dalam peta geografis manapun. Untuk berkunjung ke Pulau Manipo, kita dapat menggunakan kendaraan roda 2 atau roda […]

  • Pro Kontra Hak Politik Eks Napi di Pilkada 2024, Ini Kata Firman Wijaya

    Pro Kontra Hak Politik Eks Napi di Pilkada 2024, Ini Kata Firman Wijaya

    • calendar_month Sen, 5 Agu 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 177
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta | Isu mengenai pencabutan hak politik bagi mantan narapidana pejabat politik belakangan ramai diperbincangkan. Situasi ini tidak lepas dari menyongsong momentum politik elektoral untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan dihelat pada November 2024. Tidak sedikit yang setuju atau sebaliknya menolak terkait adanya keputusan pencabutan hak politik eks napi tersebut yang dinilai berdasarkan sudut […]

  • Presiden Prabowo Saksikan PLN Teken Kerja Sama Pemanfaatan Gas Domestik

    Presiden Prabowo Saksikan PLN Teken Kerja Sama Pemanfaatan Gas Domestik

    • calendar_month Sab, 24 Mei 2025
    • account_circle Penulis
    • visibility 138
    • 0Komentar

    Loading

    Presiden Prabowo pun optimistis dengan pengelolaan optimal potensi Migas domestik, Indonesia dapat menekan pengeluaran negara yang terus membebani selama ini yang setiap tahunnya menelan biaya hampir 40 miliar dolar, dapat digunakan untuk kepentingan rakyat pada sektor pendidikan, kesehatan, dan mengurangi kemiskinan.   Tangerang | PLN menegaskan komitmennya mendukung ketahanan energi nasional melalui pemanfaatan gas domestik. […]

  • Kepung Istana, Mahasiswa Minta Kasus Burung Walet Novel Baswedan Dibereskan

    Kepung Istana, Mahasiswa Minta Kasus Burung Walet Novel Baswedan Dibereskan

    • calendar_month Jum, 10 Jul 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 180
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Koordinator Lapangan Aksi Ikatan Mahasiswa Republik Indonesia (IMRI), Harjono menyebutkan bahwa Novel Baswedan harus bersedia melanjutkan persidangannya dalam kasus sarang burung walet yang telah melalui proses praperadilan. Baca juga: http://gardaindonesia.id/2020/06/24/tuntut-keadilan-korban-penganiayaan-novel-baswedan-inap-di-kejagung/ “IMRI meminta agar kasus sarang burung walet dilanjutkan hingga tuntas agar tidak ada lagi polemik di masyarakat,” ujar Jono dalam orasinya […]

  • Seluruh Partai di Kabupaten Pati Setuju Makzulkan Bupati Sudewo

    Seluruh Partai di Kabupaten Pati Setuju Makzulkan Bupati Sudewo

    • calendar_month Rab, 13 Agu 2025
    • account_circle Penulis
    • visibility 270
    • 0Komentar

    Loading

    Proses ini harus mengikuti jalur hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2015).   Pati | Suhu politik di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mencapai titik panas pada Rabu siang, 13 Agustus 2025, ketika Sidang Paripurna DPRD Pati secara resmi menyetujui pembentukan panitia khusus (Pansus) […]

expand_less