Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Personel Pengamanan Pemilu 2024 Harus Maksimal Berusia 50 Tahun

Personel Pengamanan Pemilu 2024 Harus Maksimal Berusia 50 Tahun

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Rab, 30 Agu 2023
  • visibility 38
  • comment 0 komentar

Loading

Jakarta, Garda Indonesia | Polri telah mengumumkan kebijakan baru terkait keterlibatan personel dalam pengamanan Pemilu 2024. Dalam upaya untuk memastikan kesehatan dan efisiensi personel, kebijakan tersebut membatasi usia maksimal menjadi 50 tahun. Pengumuman tersebut dilakukan melalui webinar yang diselenggarakan oleh Polri dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-75 Polwan.

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Polri, Irjen Pol. Dedi Prasetyo, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan hasil dari refleksi atas pengalaman Pemilu 2019. Kelelahan dan rangkaian pemilu yang panjang menyebabkan sejumlah personel, terutama yang berusia di atas 50 tahun, mengalami masalah kesehatan bahkan meninggal dunia.

Oleh karena itu, Polri kini menetapkan aturan bahwa personel yang terlibat langsung dalam pengamanan tempat pemungutan suara (TPS) harus menjalani pemeriksaan kesehatan dan berada dalam rentang usia di bawah 50 tahun.

“Kami buat kebijakan untuk (Pemilu) 2024, anggota-anggota Polri yang terlibat langsung dalam pengamanan di TPS (tempat pemungutan suara) itu harus memiliki catatan kesehatan yang memadai dan usianya tidak boleh di atas 50 tahun,” kata Dedi pada Selasa, 29 Agustus 2023.

Guna menjaga kualitas dan kesehatan personel, tim medis dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri akan secara cermat menganalisis dampak keletihan pada kesehatan individu. Pemeriksaan ini menjadi langkah penting mengingat adanya penurunan kondisi fisik yang umumnya terjadi setelah usia 50 tahun.

Dedi menegaskan bahwa langkah ini diambil demi memastikan kesehatan dan performa optimal personel selama pemilu berlangsung. Kebijakan pembatasan usia ini juga membawa dampak positif dalam hal penambahan personel.

Dengan persiapan yang lebih matang dan penekanan pada kualitas serta kesehatan personel, Polri merasa yakin bahwa jumlah personel yang ada akan cukup untuk melaksanakan tugas pengamanan Pemilu 2024.

“Karena potensi usia 50 tahun ini kecenderungan kondisi fisik seseorang menurun secara ilmiah,” ujarnya.

Dalam konteks ini, Polri juga akan melakukan rekrutmen tambahan untuk memenuhi kebutuhan personel organik di wilayah daerah otonom baru, khususnya di Papua.

Polri berharap bahwa kebijakan ini akan memberikan hasil positif dalam menjaga kesehatan dan efisiensi personel, serta mewujudkan pelaksanaan pemilu yang aman dan damai pada tahun 2024.(*)

Sumber (*/Humas Polri)

  • Penulis: Penulis

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • GMNI Unjuk Rasa Tuntut Janji Wali Kota Kupang Soal Ketersediaan Air Bersih

    GMNI Unjuk Rasa Tuntut Janji Wali Kota Kupang Soal Ketersediaan Air Bersih

    • calendar_month Kam, 20 Jun 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 35
    • 0Komentar

    Loading

    Kota Kupang, Garda Indonesia | Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Kupang melakukan aksi unjuk rasa meminta pertanggungjawaban janji kampanye Wali Kota, Jefri Riwu Kore dan Wakil Wali Kota Kupang, Herman Man Aksi yang dimulai dari depan Kantor DPRD Kota Kupang mengambil rute menuju Kantor Wali Kota Kupang. Aksi pun dilanjutkan dengan audensi bersama wali […]

  • “Cukup Alat Bukti” KPK Tahan Hakim Yustisial MA Edy Wibowo

    “Cukup Alat Bukti” KPK Tahan Hakim Yustisial MA Edy Wibowo

    • calendar_month Sen, 19 Des 2022
    • account_circle Penulis
    • visibility 106
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Dari rangkaian penyidikan perkara dengan tersangka Sudrajad Dimyati, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menemukan adanya kecukupan alat bukti terkait dugaan perbuatan pidana lain dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA). Adapun konstruksi perkara diawali adanya gugatan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) ke Pengadilan Negeri Makassar yang diajukan oleh PT MHJ sebagai […]

  • Seminar Peluang Usaha OMK HYK Bimoku Pecut ‘Entrepreneurship’

    Seminar Peluang Usaha OMK HYK Bimoku Pecut ‘Entrepreneurship’

    • calendar_month Sel, 15 Jun 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 41
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Orang Muda Katolik (OMK) Kapela Hati Kudus Yesus (HKY) Bimoku, Paroki Santo Yoseph Pekerja Penfui, Keuskupan Agung Kupang menggelar seminar kewirausahaan pada Sabtu, 12 Juni 2021, pukul 19.00 WITA—selesai, bertempat di aula Kapela Hati Kudus Yesus Bimoku, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mengusung tema “Peluang Wirausaha Bagi Kaum Muda Masa […]

  • 5 Usulan Presiden Jokowi dalam Forum ‘ASEAN Leader’s Gathering 2018’

    5 Usulan Presiden Jokowi dalam Forum ‘ASEAN Leader’s Gathering 2018’

    • calendar_month Jum, 12 Okt 2018
    • account_circle Penulis
    • visibility 30
    • 0Komentar

    Loading

    Nusa Dua –Bali,gardaindonesia  | Kepala negara dan pemerintahan ASEAN telah menggelar ASEAN Leaders’ Gathering yang bertempat di Hotel Sofitel Nusa Dua, Bali, pada Kamis, 11 Oktober 2018. Pertemuan yang diinisiasi oleh pihak Indonesia ini menghadirkan 10 negara ASEAN dan sejumlah pimpinan lembaga internasional. Saat memimpin jalannya pertemuan, Presiden Jokowi menyinggung 5 (lima) hal terkait dengan […]

  • Smart City di IKN, PLN Siapkan Listrik Berteknologi Digital

    Smart City di IKN, PLN Siapkan Listrik Berteknologi Digital

    • calendar_month Sab, 8 Jun 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 41
    • 1Komentar

    Loading

    Ibu Kota Negara | PLN (Persero) resmi membangun PLN Hub yang akan menjadi episentrum ekosistem transisi energi dan digitalisasi pertama sekaligus terbesar di Indonesia. Dalam mendukung hal tersebut, PLN melalui subholding PLN Icon Plus siap mengembangkan jaringan telekomunikasi di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Budi Arie Setiadi mengatakan […]

  • “Polemik Pelantikan Wakil Bupati Ende” Ini Respons Pemprov NTT

    “Polemik Pelantikan Wakil Bupati Ende” Ini Respons Pemprov NTT

    • calendar_month Jum, 28 Jan 2022
    • account_circle Penulis
    • visibility 39
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang, Garda Indonesia | Pelantikan Wakil Bupati Ende, Erikos Emanuel Rede pada Kamis malam, 27 Januari 2022, berbuah polemik di berbagai pemberitaan media massa. Namun, menurut pandangan Pemprov NTT bahwa pelantikan dimaksud, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.53-67 Tahun 2022 tentang pengesahan pengangkatan Wakil Bupati Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baca juga : […]

expand_less