Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Personel Pengamanan Pemilu 2024 Harus Maksimal Berusia 50 Tahun

Personel Pengamanan Pemilu 2024 Harus Maksimal Berusia 50 Tahun

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Rab, 30 Agu 2023
  • visibility 91
  • comment 0 komentar

Loading

Jakarta, Garda Indonesia | Polri telah mengumumkan kebijakan baru terkait keterlibatan personel dalam pengamanan Pemilu 2024. Dalam upaya untuk memastikan kesehatan dan efisiensi personel, kebijakan tersebut membatasi usia maksimal menjadi 50 tahun. Pengumuman tersebut dilakukan melalui webinar yang diselenggarakan oleh Polri dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-75 Polwan.

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Polri, Irjen Pol. Dedi Prasetyo, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan hasil dari refleksi atas pengalaman Pemilu 2019. Kelelahan dan rangkaian pemilu yang panjang menyebabkan sejumlah personel, terutama yang berusia di atas 50 tahun, mengalami masalah kesehatan bahkan meninggal dunia.

Oleh karena itu, Polri kini menetapkan aturan bahwa personel yang terlibat langsung dalam pengamanan tempat pemungutan suara (TPS) harus menjalani pemeriksaan kesehatan dan berada dalam rentang usia di bawah 50 tahun.

“Kami buat kebijakan untuk (Pemilu) 2024, anggota-anggota Polri yang terlibat langsung dalam pengamanan di TPS (tempat pemungutan suara) itu harus memiliki catatan kesehatan yang memadai dan usianya tidak boleh di atas 50 tahun,” kata Dedi pada Selasa, 29 Agustus 2023.

Guna menjaga kualitas dan kesehatan personel, tim medis dari Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri akan secara cermat menganalisis dampak keletihan pada kesehatan individu. Pemeriksaan ini menjadi langkah penting mengingat adanya penurunan kondisi fisik yang umumnya terjadi setelah usia 50 tahun.

Dedi menegaskan bahwa langkah ini diambil demi memastikan kesehatan dan performa optimal personel selama pemilu berlangsung. Kebijakan pembatasan usia ini juga membawa dampak positif dalam hal penambahan personel.

Dengan persiapan yang lebih matang dan penekanan pada kualitas serta kesehatan personel, Polri merasa yakin bahwa jumlah personel yang ada akan cukup untuk melaksanakan tugas pengamanan Pemilu 2024.

“Karena potensi usia 50 tahun ini kecenderungan kondisi fisik seseorang menurun secara ilmiah,” ujarnya.

Dalam konteks ini, Polri juga akan melakukan rekrutmen tambahan untuk memenuhi kebutuhan personel organik di wilayah daerah otonom baru, khususnya di Papua.

Polri berharap bahwa kebijakan ini akan memberikan hasil positif dalam menjaga kesehatan dan efisiensi personel, serta mewujudkan pelaksanaan pemilu yang aman dan damai pada tahun 2024.(*)

Sumber (*/Humas Polri)

  • Penulis: Penulis

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Poktan Nubahaeraka Panen Bersama di Area PLTP Atadei Lembata

    Poktan Nubahaeraka Panen Bersama di Area PLTP Atadei Lembata

    • calendar_month Sen, 12 Mei 2025
    • account_circle Penulis
    • visibility 99
    • 0Komentar

    Loading

    Panen ini melibatkan 27 petani yang tergabung dalam Kelompok Tani Tunas Harapan dan Kelompok Tani Lala Matan. Lahan tanam 3 hektare untuk kacang tanah, para petani berhasil memanen 5 ton pada tahap pertama dengan omzet Rp70 juta.   Lembata | Kelompok Tani Nubahaeraka, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata, binaan PLN UIP Nusra (Unit Induk Pembangunan Nusa […]

  • Demi Program MBG, TNI AD Utus 34 Prajurit Belajar di Singapura

    Demi Program MBG, TNI AD Utus 34 Prajurit Belajar di Singapura

    • calendar_month Jum, 17 Okt 2025
    • account_circle melihatindonesia
    • visibility 489
    • 0Komentar

    Loading

    Rombongan yang berangkat dari Bandara Internasional Soekarno–Hatta, Jakarta, pada Sabtu siang, 11 Oktober 2025, terdiri atas 26 prajurit TNI AD, empat anggota Persit Kartika Chandra Kirana, tiga pendamping militer, dan satu peninjau.   Jakarta | Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) mengirimkan 34 personelnya ke Singapura untuk mengikuti pelatihan Institutional Food Management Training atau […]

  • Suku Sikka dan Tradisi Turun Temurun

    Suku Sikka dan Tradisi Turun Temurun

    • calendar_month Ming, 24 Nov 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 297
    • 0Komentar

    Loading

    Suku Sikka merupakan bagian dari komunitas adat yang berada di Kabupaten Sikka, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Populasinya diperkirakan mencapai lebih kurang 350.000 jiwa. Mereka berasal terutama dari daerah Kecamatan Bola, Lela, Maumere, dan Kewapante. Kabupaten Sikka memiliki warisan sejarah yang kaya, terutama melalui masa kejayaan kerajaan kuno dan pengaruh luar yang memengaruhi budaya lokal. […]

  • Sejumlah 3128 Desa di NTT Sudah Punya Pos Bantuan Hukum

    Sejumlah 3128 Desa di NTT Sudah Punya Pos Bantuan Hukum

    • calendar_month Rab, 10 Des 2025
    • account_circle Eman Nara Sura
    • visibility 259
    • 0Komentar

    Loading

    Posbankum dibentuk atas inisiatif kepala desa atau lurah dengan didampingi dan difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum). Pembentukannya dilakukan melalui peraturan desa atau keputusan lurah.   Kupang | Dari total 3.442 desa di NTT, 3.128 (90,44 persen) diantaranya sudah memiliki Pos Bantaun Hukum atau Posbankum. Posbankum adalah layanan hukum yang dibentuk di tingkat […]

  • Menkominfo Rudiantara : ‘ Fitur Foto & Video di Medsos Dikunci Sementara’

    Menkominfo Rudiantara : ‘ Fitur Foto & Video di Medsos Dikunci Sementara’

    • calendar_month Kam, 23 Mei 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 90
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran foto dan video berunsur kekerasan dan pesan berantai terkait aksi demo anarkis yang sementara berlangsung di Bawaslu Jakarta sejak tanggal 20 Mei 2019, dilakukan dengan memberhentikan sementara penyebarannya dengan mengunci akses di media sosial Menkominfo Rudiantara menyampaikan bahwa untuk sementara fitur foto dan video di media […]

  • ‘New Normal’ di Kemenkumham NTT, ASN Pakai PDK & Bertransaksi Nontunai

    ‘New Normal’ di Kemenkumham NTT, ASN Pakai PDK & Bertransaksi Nontunai

    • calendar_month Rab, 10 Jun 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 84
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Jajaran Kementerian Hukum dan HAM telah menerapkan tatanan normal baru atau new normal sejak Jumat, 5 Juni 2020 secara serempak di seluruh Indonesia. Begitu pun dengan Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT. Penerapan tatanan normal baru di lingkup Kementerian Hukum dan HAM didasari Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-07.PR.01.03 […]

expand_less