Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Regional » Pesparani 2020 Tak Sekadar Even Namun Harus Berdampak Bagi Masyarakat

Pesparani 2020 Tak Sekadar Even Namun Harus Berdampak Bagi Masyarakat

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Sab, 18 Mei 2019
  • visibility 2
  • comment 0 komentar

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Kegiatan Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Nasional yang akan dilaksanakan di Kota Kupang Tahun 2020 tidak boleh hanya sekadar membuat NTT terkenal tapi dapat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Harapan itu disampaikan oleh Ketua Dekranasda NTT, Julie Sutrisno Laiskodat saat menyampaikan arahan pada pertemuan awal Persiapan Pesparani Katolik Nasional II Tahun 2002 di Ruang Rapat Asisten Setda NTT, Jumat, 17 Mei 2019

“Saya coba menjembatani dan menerjemahkan keinginan serta arahan Gubernur NTT (Viktor Laiskodat) agar penyelenggaraan kegiatan ini meninggalkan kesan mendalam untuk 50 tahun ke depan. Permintaan ini mesti dimaknai dalam visi NTT Bangkit Menuju Sejahtera. Even-even tahunan baik itu tingkat provinsi maupun nasional tidak sekadar dilakukan karena sudah direncanakn dan anggarannya ada. Gubernur tidak mau seperti itu”, jelas Julie.

Menurut Julie Laiskodat, pelaksanaan even nasional tersebut tidak juga sekadar dilaksanakan secara mewah dan gagah-gagahan namun harus membekas dalam ingatan peserta dan mengangkat nama NTT.

Itu hanya satu aspek saja yakni NTT Bangkit, nama NTT mencuat. Sementara aspek sejahteranya tidak nampak.

“Jujur saja, Pak Gubernur punya mau sangat gampang. Gubernur tidak mau kita lakukan ini hanya untuk (menyenangkan) Presiden atau Gubernur. Dia tidak mau itu. Beliau tidak mau hanya satu unsur ditonjolkan. Setiap program atau kegiatan harus mencakup dua hal ini sekaligus yakni bangkit dan sejahtera. Bangkitnya berarti nama NTT terkenal, benar. Tapi sejahteranya harus dapat, terutama untuk masyarakat. Itu tujuan yang diinginkan Gubernur”, terang Julie.

Dalam kaitannya dengan itu, Ketua Tim Penggerak PKK NTT itu menegaskan semua perangkat daerah, swasta, TNI/Polri dan mitra-mitra terkait lainnya harus terlibat secara aktif. Tidak hanya menjadi tanggung jawab panitia. Karenanya dalam kesempatan tersebut, Julie langsung melakukan presensi terhadap peserta yang hadir mengikuti rapat.

“Hajatan ini adalah hajatan nasional. Kita tidak boleh sekadar duduk saja. Tapi harus melakukan persiapan yang matang dari waktu ke waktu. Kita sudah berusaha keras untuk menjadi tuan rumah. Setelah dapat (penunjukan tuan rumah), itu menjadi utang dan pekerjaan berat kita . Kita tidak boleh sia-siakan perjuangan ini. Kita harus bergandengan tangan untuk menyukseskan acara ini”, pinta Julie.

Lebih lanjut, Julie meminta agar semua pihak yang terlibat untuk bekerja out of the box bukan in the box. Harus mulai terbiasa dengan standar nasional bahkan internasional. Jangan pakai ukuran yang biasa kita lakukan selama ini. Ia mengharapkan agar renovasi arena-arena tidak hanya berorientasi untuk sukseskan Pesparani tetapi juga untuk kepentingan pelayanan publik di NTT yang lebih baik ke depannya.

“Minggu lalu (Kamis, 9/5/19), saya meninjau venue-venue (arena-arena) yang direkomendasikan namun semuanya belum layak untuk perhelatan akbar ini. Saya minta selama satu tahun ke depan ini, tolong diatur dan direncanakan anggarannya seperti apa. Kalau mau renovasi, harus berpikir tidak hanya untuk sukseskan acara ini, tetapi juga supaya standar kita NTT naik. Terutama untuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Parkiran, tangganya harus ramah dengan mereka. Saya minta Bappeda memperhatikan secara serius hal ini”, paparnya.

Di akhir arahannya, Anggota Dewan Pengarah dalam struktur Kepanitiaan Pesparani Nasional 2020 itu juga meminta agar kegiatan tersebut juga bisa menggerakan sektor pariwisata yang menjadi prime mover ekonomi NTT. Ribuan manusia yang datang tidak mungkin hanya untuk mengikuti acara tersebut. Mereka juga pasti akan mencari tahu tentang NTT, khususnya Kota Kupang punya apa saja.

“Pariwisata bersama ASITA (Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia), tolong pikirkan paket tour yang simpel dan terjangkau supaya mereka punya pilihan untuk pesiar di sini. Kalau 12.000—15.000 orang yang datang, harus juga perhatikan penginapannya. PUPR Provinsi dan Kota Kupang harus bisa petakan mana yang bisa dibedah rumahnya untuk homestay karena jumlah kamar hotel kita tidak cukup . UMKM, Koperasi dan Perdagangan harus juga pikirkan mereka mau makan apa, oleh-oleh yang bisa mereka bawa pulang apa saja. Petakan semua kelompok UMKM, supaya kita jualan juga agar sejahteranya kita dapat”, pungkas Julie.

Sementara itu, Ketua Umum Panitia Pesparani Nasional, Jamaludin Ahmad dalam arahannya menyatakan, pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas persiapan sekaligus menjawab kepercayaan dari pemerintah pusat terhadap NTT dalam menyukseskan acara akbar tersebut. Kegiatan ini sesuai harapan dari Gubernur harus bisa lebih baik dan hebat dari penyelenggaraan pertama di Ambon.

“Even ini harus punya multiplier efect terutama pariwisata sebagai prime mover dan harus terkoneksi dengan Visi NTT Bangkit menuju Sejahtera. Semua perangkat daerah dan elemen terkait harus bergandengan tangan. Kita akan keluarkan surat resmi supaya semua perangkat daerah mulai memasukan perencanaan dan penganggaran untuk menyukseskan acara ini. Acara ini harus punya dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,”jelas Ketua PWNU NTT itu.

Sedangkan Ketua Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah (LP3KD) NTT, Frans Salem menyatakan, komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk menjadikan Pesparani Nasional di Kupang yang terhebat, sudah viral di mana-mana . Karenanya banyak orang yang mau datang dan mengikuti kegiatan ini nantinya.

“Secara nasional, Pesparani di NTT memberikan warna tersendiri saat Gubernur menunjuk Ketua PWNU NTT sebagai ketua panitianya. Artinya Pesparani adalah (medium) merajut persaudaraan sejati. Kita ingin NTT menyiapkan diri dengan baik karena banyak sekali orang yang akan datang ke NTT untuk buktikan bahwa NTT ingin jadi tuan rumah terbaik 50 tahun ke depan,” jelas mantan Sekda NTT tersebut.

Sementara itu Sinun Petrus Manuk selaku Ketua Tim 15 yang dibentuk Ketua Panitia Pesparani Nasional mengatakan, waktu pelaksanaan Pesparani Nasional 2020 dimulai tanggal 28 Oktober. Jumlah peserta diperkirakan mencapai 12 ribu orang.

“Semua perangkat daerah akan dilibatkan dalam kepanitiaan. Begitu juga umat dari berbagai agama diikutsertakan”, tutup Sinun Manuk. (*)

Sumber berita (*/ Biro Humas dan Protokol Pemprov NTT)
Editor (+rony banase)

  • Penulis: Penulis

Rekomendasi Untuk Anda

  • BMKG: Hoaks! Gelombang Panas Landa Wilayah Indonesia

    BMKG: Hoaks! Gelombang Panas Landa Wilayah Indonesia

    • calendar_month Rab, 23 Okt 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 4
    • 0Komentar

    Jakarta, Garda Indonesia | Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menanggapi pesan berantai yang beredar di berbagai platform media sosial, dan whatshapp bahwa Indonesia akan dilanda gelombang panas adalah tidak benar atau Hoaks. Deputi Bidang Meteorologi, Drs. R. Mulyono R. Prabowo, M.Sc. pada Rabu, 23 Oktober 2019, mengatakan seperti yang telah disampaikan BMKG, bahwa saat […]

  • Sekda Belu : ASN Fokus Kerja, Mutasi itu Wewenang Baperjakat

    Sekda Belu : ASN Fokus Kerja, Mutasi itu Wewenang Baperjakat

    • calendar_month Ming, 31 Okt 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 5
    • 0Komentar

    Belu–NTT, Garda Indonesia | Mutasi adalah hal yang wajar dalam sebuah organisasi, termasuk pemerintahan. Para Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) diminta agar tetap fokus pada kerja dan tidak boleh terpengaruh dengan rencana mutasi. Demikian ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Belu, Johanes Andes Prihatin, S.E., M.Si. melalui pesan whatsApp yang […]

  • 7 Fraksi DPRD TTS Bentuk Panitia Hak Angket dan Mulai Bekerja

    7 Fraksi DPRD TTS Bentuk Panitia Hak Angket dan Mulai Bekerja

    • calendar_month Rab, 13 Apr 2022
    • account_circle Penulis
    • visibility 1
    • 0Komentar

    SoE, Garda Indonesia | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), telah membentuk panitia hak angket, untuk menyelidiki lebih dalam terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Setelah […]

  • Penyesuaian Iuran JKN-KIS di Awal Tahun 2020, Media Punya Peran Penting

    Penyesuaian Iuran JKN-KIS di Awal Tahun 2020, Media Punya Peran Penting

    • calendar_month Kam, 28 Nov 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 1
    • 0Komentar

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Iuran Jaminan Kesehatan (JKN-KIS) untuk kategori peserta mandiri atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yakni untuk Kelas I iurannya naik dari Rp.80 ribu menjadi Rp.160 ribu, untuk Kelas II naik dari Rp.51 ribu menjadi Rp.110 ribu dan untuk kelas III naik dari Rp.25.500 menjadi Rp.42 ribu per […]

  • Hari Kartini, PPA Kluster TTS Helat Konferensi & Festival Perlindungan Anak

    Hari Kartini, PPA Kluster TTS Helat Konferensi & Festival Perlindungan Anak

    • calendar_month Jum, 22 Apr 2022
    • account_circle Penulis
    • visibility 4
    • 0Komentar

    SoE, Garda Indonesia | Peringatan hari Kartini, seluruh pelayanan perempuan dan anak (PPA) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menghelat konferensi dan festival perlindungan anak gugus (kluster) SoE di GOR Nekmese pada Kamis, 21 April 2022. Kegiatan dimaksud, diawali dengan ibadat pembukaan yang dipimpin oleh Pdt. Reni Lusi, S.Th., dan dihadiri […]

  • DPRD Mabar Apresiasi Kumham NTT Tata Regulasi Berkualitas

    DPRD Mabar Apresiasi Kumham NTT Tata Regulasi Berkualitas

    • calendar_month Sen, 10 Jun 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 1
    • 0Komentar

    Labuan Bajo | Pada Senin, 10 Juni 2024 bertempat di gedung DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) telah dihelat agenda peningkatan regulasi daerah melalui kegiatan pembahasan rancangan peraturan daerah yang dihadiri oleh berbagai tokoh kunci, termasuk Marciana Dominika Jone selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur (Kumham NTT), Ketua DPRD Mabar Martinus […]

expand_less