Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Pj Gubernur NTT Ayodhia Kalake Terima Penghargaan dari Kemendagri

Pj Gubernur NTT Ayodhia Kalake Terima Penghargaan dari Kemendagri

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Sab, 31 Agu 2024
  • visibility 5
  • comment 0 komentar

Loading

Jakarta | Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur (Pj Gubernur NTT), Ayodhia Kalake bersama 10 penjabat gubernur lainnya menerima penghargaan sebagai penjabat kepala daerah berprestasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tak hanya para penjabat gubernur, turut menerima penghargaan, 9 penjabat bupati dan wali kota.

Ajang pemberian penghargaan kepada para penjabat kepala daerah ini diinisiasi oleh Kemendagri dan Tempo Media Group. Penghargaan ini diberikan pada malam apresiasi kinerja penjabat kepala daerah 2024 yang dihelat di The Tribrata Convention Center, Jakarta Selatan, Jumat malam, 30 Agustus 2024.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi NTT, Dra. Bernadeta Usboko, M.Si. hadir mewakili Pj. Gubernur NTT, Ayodhia Kalake menerima penghargaan untuk kategori ekonomi daerah klaster provinsi fiskal rendah.

“Iya, saya mewakili penjabat gubernur hadir menerima penghargaan dari Kemendagri” ucapnya kepada media ini pada Jumat malam, 30 Agustus 2024.

Pose bersama para penjabat kepala daerah penerima penghargaan dari Kemendagri

Dilansir dari Tempo, ada 3 (tiga) kelompok penilaian yang ditetapkan oleh Kemendagri dan Tempo. Pertama, aspek kesejahteraan yang mencakup indikator penting, antara lain kemiskinan ekstrem, tingkat pengangguran, kesehatan dan penanganan stunting. Kedua, aspek pelayanan publik dengan penilaian pelayanan kepada masyarakat, pemberian perizinan, dan kegiatan unggulan di daerah masing-masing. Ketiga adalah ekonomi daerah. Aspek ini dinilai berdasarkan pengendalian inflasi, penyerapan anggaran, serta kinerja dari badan usaha milik daerah (BUMD).

Direktur Utama PT Tempo Inti Media, Arif Zulkifli, menjadi juri penghargaan bersama Kemendagri menyusun metodologi untuk memilih yang terbaik dari penjabat yang ada.

Metodologi penilaian juga tidak mengabaikan faktor fiskal masing-masing daerah. Menurut Azul, tidak adil apabila kapasitas fiskal daerah disamaratakan. Oleh karena itu, dewan juri membagi penilaian berdasarkan klaster yakni fiskal tinggi, sedang, dan rendah.

Sumber (*/tim/Tempo)

  • Penulis: Penulis

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Gibran Tekankan Evakuasi & Relokasi Warga Terdampak Erupsi Lewotobi

    Gibran Tekankan Evakuasi & Relokasi Warga Terdampak Erupsi Lewotobi

    • calendar_month Jum, 15 Nov 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 4
    • 0Komentar

    Loading

    Wapres Gibran pun berpesan harus dilakukan perencanaan yang matang melalui survei lapangan dalam menentukan lokasi relokasi yang akan dibangun untuk warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki.   Larantuka | Warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur bersukacita atas kunjungan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka pada Kamis siang, 14 November 2024. Tampak ekspresi […]

  • PLTGU Tambak Lorok 779 MW Pakai Teknologi Canggih Ramah Lingkungan

    PLTGU Tambak Lorok 779 MW Pakai Teknologi Canggih Ramah Lingkungan

    • calendar_month Sab, 31 Agu 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 3
    • 0Komentar

    Loading

    Semarang | PLN (Persero) melalui sub holding PLN Indonesia Power meresmikan pengoperasian pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) Tambak Lorok Blok 3 yang berkapasitas 779 Megawatt (MW) di Semarang, Jawa Tengah pada Jumat, 30 Agustus 2024. PLTGU bertipe combined cycle single shaft yang terbesar di Indonesia ini memiliki teknologi paling baru dan canggih sehingga […]

  • Perayaan HUT Ke-48 KORPRI Tahun 2019 ala BP PAUD Dikmas NTT

    Perayaan HUT Ke-48 KORPRI Tahun 2019 ala BP PAUD Dikmas NTT

    • calendar_month Jum, 29 Nov 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 1
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) adalah organisasi di Indonesia yang anggotanya terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, BUMN, BUMD serta anak perusahaan. Sedangkan Pemerintah Desa telah tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI). Meski demikian, KORPRI sering kali dikaitkan dengan Pegawai Negeri Sipil. Kedudukan dan kegiatan KORPRI tak terlepas dari kedinasan. KORPRI […]

  • Tepis Isu ‘Reshuffle’ Kabinet, Mensesneg : Kita Konsentrasi Hadapi Krisis

    Tepis Isu ‘Reshuffle’ Kabinet, Mensesneg : Kita Konsentrasi Hadapi Krisis

    • calendar_month Ming, 23 Agu 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 3
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Menteri Sekretaris Negara Pratikno menepis kabar yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo akan melakukan perombakan (reshuffle) kabinet besar-besaran. Menurutnya, kabinet saat ini tengah fokus untuk menangani krisis akibat pandemi Covid-19. “Jadi kita semua terkejut dengan rilis yang mengatakan ada 18 menteri yang akan di-reshuffle. Itu tidak benar ! karena hari-hari ini […]

  • George Hadjoh Dilantik Jadi Penjabat Wali Kota Kupang, Ini Tugasnya

    George Hadjoh Dilantik Jadi Penjabat Wali Kota Kupang, Ini Tugasnya

    • calendar_month Sen, 22 Agu 2022
    • account_circle Penulis
    • visibility 1
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang, Garda Indonesia | George Melkianus Hadjoh, S.H. dilantik dan diambil sumpah menjadi Penjabat Wali Kota Kupang oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat atas nama Presiden Republik Indonesia pada Senin siang, 22 Agustus 2022 pukul 14.00 WITA—selesai di aula El Tari. Pelantikan diawali dengan pembacaan surat keputusan Menteri Dalam Negeri oleh Asisten […]

  • Meja Rakyat Melki-Johni Respons Cepat Aduan Masyarakat

    Meja Rakyat Melki-Johni Respons Cepat Aduan Masyarakat

    • calendar_month Jum, 14 Mar 2025
    • account_circle Penulis
    • visibility 3
    • 1Komentar

    Loading

    Meja Rakyat disediakan secara tatap muka atau offline di ruang pengaduan lantai 1 Kantor Gubernur NTT dan secara daring (online) melalui nomor WhatsApp pengaduan 081138319989 dan 081138319988.   Kupang | Gubernur NTT, Melki Laka Lena dan Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma berambisi mentransformasi pemerintahan yang modern hingga mewujudkan NTT lebih maju, sehat, dan berkelanjutan. Dan […]

expand_less