Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Pj Gubernur NTT Ayodhia Kalake Terima Penghargaan dari Kemendagri

Pj Gubernur NTT Ayodhia Kalake Terima Penghargaan dari Kemendagri

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Sab, 31 Agu 2024
  • visibility 111
  • comment 0 komentar

Loading

Jakarta | Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur (Pj Gubernur NTT), Ayodhia Kalake bersama 10 penjabat gubernur lainnya menerima penghargaan sebagai penjabat kepala daerah berprestasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tak hanya para penjabat gubernur, turut menerima penghargaan, 9 penjabat bupati dan wali kota.

Ajang pemberian penghargaan kepada para penjabat kepala daerah ini diinisiasi oleh Kemendagri dan Tempo Media Group. Penghargaan ini diberikan pada malam apresiasi kinerja penjabat kepala daerah 2024 yang dihelat di The Tribrata Convention Center, Jakarta Selatan, Jumat malam, 30 Agustus 2024.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi NTT, Dra. Bernadeta Usboko, M.Si. hadir mewakili Pj. Gubernur NTT, Ayodhia Kalake menerima penghargaan untuk kategori ekonomi daerah klaster provinsi fiskal rendah.

“Iya, saya mewakili penjabat gubernur hadir menerima penghargaan dari Kemendagri” ucapnya kepada media ini pada Jumat malam, 30 Agustus 2024.

Pose bersama para penjabat kepala daerah penerima penghargaan dari Kemendagri

Dilansir dari Tempo, ada 3 (tiga) kelompok penilaian yang ditetapkan oleh Kemendagri dan Tempo. Pertama, aspek kesejahteraan yang mencakup indikator penting, antara lain kemiskinan ekstrem, tingkat pengangguran, kesehatan dan penanganan stunting. Kedua, aspek pelayanan publik dengan penilaian pelayanan kepada masyarakat, pemberian perizinan, dan kegiatan unggulan di daerah masing-masing. Ketiga adalah ekonomi daerah. Aspek ini dinilai berdasarkan pengendalian inflasi, penyerapan anggaran, serta kinerja dari badan usaha milik daerah (BUMD).

Direktur Utama PT Tempo Inti Media, Arif Zulkifli, menjadi juri penghargaan bersama Kemendagri menyusun metodologi untuk memilih yang terbaik dari penjabat yang ada.

Metodologi penilaian juga tidak mengabaikan faktor fiskal masing-masing daerah. Menurut Azul, tidak adil apabila kapasitas fiskal daerah disamaratakan. Oleh karena itu, dewan juri membagi penilaian berdasarkan klaster yakni fiskal tinggi, sedang, dan rendah.

Sumber (*/tim/Tempo)

  • Penulis: Penulis

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Presiden Minta Penyelesaian Proyek Huntap Duyu-Tondo Dipercepat

    Presiden Minta Penyelesaian Proyek Huntap Duyu-Tondo Dipercepat

    • calendar_month Rab, 30 Okt 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 95
    • 0Komentar

    Loading

    Palu, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta penyelesaian proyek pembangunan hunian tetap (huntap) di Sulawesi Tengah khususnya Duyu-Tondo agar dapat segera diselesaikan. Hal itu disampaikan presiden saat meninjau langsung huntap di dua lokasi tersebut dalam kunjungan kerjanya yang didampingi oleh Ibu Negara, Iriana Widodo di Palu, Sulawesi Tengah, pada Selasa, 29 Oktober 2019. […]

  • Dua Wartawan Surabaya Hilang Tanpa Jejak

    Dua Wartawan Surabaya Hilang Tanpa Jejak

    • calendar_month Kam, 6 Sep 2018
    • account_circle Penulis
    • visibility 157
    • 0Komentar

    Loading

    Surabaya,gardaindonesia.id – Dua orang wartawan dari media Koran Memo bernama Alam dan Ridwan, menghilang tanpa jejak, atau tidak diketahui keberadaannya. Sudah 4 hari ini, keduanya tidak pulang dan tanpa kabar. Pihak keluarga juga bingung atas kejadian menghilangnya dua Wartawan yang tidak wajar ini. Berdasarkan surat keterangan nomor: SKET/3009/IX/2018/Restabes Sby/Sek Skm tertanggal 04 September 2018 pukul […]

  • Kenapa Advokat Terkesan Banyak dari Suku Batak? (Bagian 3, terakhir)

    Kenapa Advokat Terkesan Banyak dari Suku Batak? (Bagian 3, terakhir)

    • calendar_month Rab, 1 Mar 2023
    • account_circle Penulis
    • visibility 116
    • 0Komentar

    Loading

    Oleh: Wina Armada Sukardi, Advokat dan Pakar Hukum Pers Dari penelusuran antropologi, di semua kerajaan Suku Batak, Radja mempunyai otoritas tertinggi dalam mengambil semua keputusan. Meski demikian Radja dalam mengambil  keputusan tetap harus setidaknya lebih dahulu mendengarkan hasil musyawarah yang ada. Sebagian proses musyawarah ini dalam praktiknya ternyata sudah seperti sebuah proses peradilan. Dalam proses […]

  • MASALAH AIR SABU RAIJUA! SPK Siap Tuntaskan Keluhan Warga

    MASALAH AIR SABU RAIJUA! SPK Siap Tuntaskan Keluhan Warga

    • calendar_month Jum, 22 Nov 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 266
    • 0Komentar

    Loading

    Simon Petrus Kamlasi mengatakan kondisi alam di Sabu Raijua mirip dengan Israel yang memiliki panas matahari yang sangat bagus dan struktur tanah yang baik untuk pertanian. Untuk itu dia memiliki impian agar Sabu Raijua bisa dibangun seperti Israel yang memiliki hasil pertanian yang luar biasa.   Seba | Calon gubernur NTT nomor urut 3, Simon […]

  • CSR Bakti BCA Ringankan Beban Korban Badai Seroja di NTT

    CSR Bakti BCA Ringankan Beban Korban Badai Seroja di NTT

    • calendar_month Kam, 22 Apr 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 149
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | PT Bank Central Asia, Tbk (BCA) melalui CSR Bakti BCA menyalurkan bantuan sembako sebanyak 300 paket kepada warga terdampak Badai Seroja di Kabupaten Kupang pada tanggal 19—21 April 2021. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban warga yang terdampak. Penyerahan bantuan kemanusiaan dari PT Bank Central Asia, Tbk (BCA) melalui CSR […]

  • Transportasi Dorong Inflasi Desember 2021 di NTT Sebesar 0,89 Persen

    Transportasi Dorong Inflasi Desember 2021 di NTT Sebesar 0,89 Persen

    • calendar_month Sen, 3 Jan 2022
    • account_circle Penulis
    • visibility 115
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang, Garda Indonesia | Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merilis perkembangan indeks harga konsumen atau inflasi Desember 2021. Gabungan 3 (tiga) Kota di NTT mengalami inflasi sebesar 0,89 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 105,76. Kota Kupang mengalami inflasi sebesar 0,96 persen, Kota Maumere mengalami inflasi sebesar 0,34 persen dan […]

expand_less