Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » PPKM Darurat di Jawa Timur : Kerumunan Lebih dari Tiga Orang Dibubarkan

PPKM Darurat di Jawa Timur : Kerumunan Lebih dari Tiga Orang Dibubarkan

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Jum, 2 Jul 2021
  • visibility 84
  • comment 0 komentar

Loading

Surabaya, Garda Indonesia | Pemerintah telah menetapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Darurat wilayah Jawa dan Bali mulai tanggal 3—20 Juli 2021. Untuk wilayah Provinsi Jawa Timur, dalam arahan Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto saat apel gelar pasukan pelaksanaan PPKM Darurat  di Lapangan Mahkodam V Brawijaya pada Jumat pagi, 2 Juli 2021; menjelaskan, bahwa situasi saat ini di massa Pandemi Covid-19 cukup memprihatinkan.

“Bahkan kemarin sore (Kamis, 1 Juli 2021, red) penambahan angka positif merupakan tertinggi sejak pandemi Covid-19 menimpa Indonesia, di awal tahun 2020. Angka kesembuhan di atas 300 dan yang meninggal cukup banyak, dan Jawa Timur merupakan penyumbang angka kematian tertinggi di seluruh daerah,” jelas Pangdam V Brawijaya.

Baca juga :  http://gardaindonesia.id/2021/07/01/polri-atensi-ppkm-darurat-di-jawa-bali-mulai-3-20-juli-2021/

Hadir saat apel gelar pasukan dalam rangka pelaksanaan PPKM Darurat Jawa Timur, yakni Forkopimda Jawa Timur, Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak, dan Wakapolda Jatim Brigjen Pol. Drs. Slamet Hadi Supraptoyo.

Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto (tengah) saat apel gelar pasukan pelaksanaan PPKM Darurat  di Lapangan Mahkodam V Brawijaya pada Jumat pagi, 2 Juli 2021

Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto pun menyampaikan gelar apel dilakukan secara serentak baik di Surabaya Raya, Malang Raya, Madiun Raya, Tapal Kuda dan di Mojokerto. Setelah apel nantinya semua akan masuk di ke wilayah penugasan di seluruh wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur. “38 kabupaten/ kota di Jawa Timur dibagi dua level, level 3 ada 27 kabupaten/ kota dan nantinya anggota akan masuk di Kodim dan Polres dengan total anggota sebanyak 50 orang. Dan ada 11 Kabupaten/ Kota yang masuk di level 4,” tambahnya.

Meski instruksi dari Kementerian Dalam Negeri belum keluar, imbuh Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto, untuk di level 4 ini tingkatnya lebih gawat, artinya penyebaran Covid-19 lebih tinggi. Dan nantinya anggota akan langsung masuk ke RT/RW, dengan total pasukan yang berbeda-beda disesuai dengan ancaman penyebaran Covid-19 yang berbeda-beda. “Operasi akan dilakukan besok (Sabtu, 3 Juli 2021, red), dan tugasnya yakni memperkuat 4 pilar pelaksanaan PPKM Mikro Darurat. Yang pertama, Kepala Desa, Dokter puskesmas, Babinkantibmas dan Babinsa,” ujarnya.

Nantinya 4 pilar ini akan melaksanakan 3M di desa tersebut, bagi masyarakat yang belum memakai masker harus wajib menggunakan masker, jika ada kerumunan lebih dari tiga orang harus dibubarkan. “Jika ada yang makan di warung tidak boleh, sehingga warung harus tutup pukul 20.00 WIB. Masyarakat tidak boleh melaksanakan salat berjamaah terlebih dahulu dan harus ditutup, dan tempat wisata juga harus tutup,” tegas Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto.

Gelar pasukan saat apel pelaksanaan PPKM Darurat  di Lapangan Mahkodam V Brawijaya pada Jumat pagi, 2 Juli 2021

Selain itu, anggota yang diterjunkan, ungkap Pangdam V Brawijaya, nantinya juga akan membantu bidan desa untuk melakukan testing, untuk mencari orang-orang yang terkonfirmasi Covid-19. “Kemudian tracing nantinya akan dilakukan Babinkantibmas, sehingga anggota yang diterjunkan ini tugasnya membantu, karena jika dilakukan oleh babin tidak akan mampu,” cetusnya.

Nantinya, jika ditemukan orang tanpa gejala, tidak boleh dibawa ke RS terlebih dahulu. Mereka harus dibawa dan di lakukan isolasi di posko PPKM di setiap RT terlebih dahulu. “Jika memang sudah berat, maka orang tersebut harus mendapatkan perawatan ke RS. Dan harus koordinasi dengan pihak puskesmas,” terang Pangdam V Brawijaya.

Jika di tempat isolasi RT sudah penuh, maka masyarakat dibawa ke tempat isolasi dan karantina di tingkat Kabupaten/ Kota. Nantinya di pintu masuk RT/RW juga akan dilakukan pemeriksaan. “Anggota harus bisa memberikan edukasi dan sosialisasi penerapan protokol kesehatan ke masyarakat, muda-mudahan dalam 2 minggu bisa turun, karena target dari pusat turun 10 ribu per/hari, jika di Jawa Timur bisa turun, tidak akan diperpanjang. Namun jika masih tinggi kemungkinan bisa diperpanjang,” tandas Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Suharyanto. (*)

Sumber berita dan foto (*/tim)

Editor (+roni banase)

  • Penulis: Penulis

Rekomendasi Untuk Anda

  • Relawan Milenial TTU Bertekad Menangkan SIAGA

    Relawan Milenial TTU Bertekad Menangkan SIAGA

    • calendar_month Sab, 12 Okt 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 82
    • 0Komentar

    Loading

    Kefa | Sejumlah mahasiswa di Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) yang tergabung dalam Relawan Milenial secara resmi menyatakan dukungan untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur NTT periode 2024—2029 nomor urut 3, Simon Petrus Kamlasi dan Adrianus Garu (SIAGA) pada Jumat, 11 Oktober 2024. Deklarasi dihelat di bundaran kilometer 9 jurusan Kupang, Kota […]

  • Tapak Sepatu Energi di Sembalun– Mandalika Lombok

    Tapak Sepatu Energi di Sembalun– Mandalika Lombok

    • calendar_month Sab, 5 Jul 2025
    • account_circle Penulis
    • visibility 115
    • 0Komentar

    Loading

    Oleh : Roni Banase Menapaki Pulau Lombok ibarat solah nasib (bahasa Lombok) yang bermakna nasib baik. Mengapa? Sebab bisa melahap keindahan, keramahan, eksotis pulau yang disebut Bali kedua itu merupakan anugerah-Nya. Ya, Dia izinkan diri ini dan 18 teman media dari Nusa Tenggara Timur (NTT) menggapai kesempatan mengikuti perhelatan media gathering Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus […]

  • Bentuk UPTD PPA, Negara Tingkatkan Layanan bagi Korban Kekerasan

    Bentuk UPTD PPA, Negara Tingkatkan Layanan bagi Korban Kekerasan

    • calendar_month Sel, 1 Okt 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 82
    • 0Komentar

    Loading

    Yogyakarta, Garda Indonesia |Negara bertanggungjawab untuk memberikan layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Salah satunya, dengan mendorong terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Pembentukan UPTD PPA diatur melalui Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA. Tercatat hingga September 2019, UPTD PPA […]

  • 24.35 Juta Anak Akses Internet; KemenPPPA Proteksi Dini

    24.35 Juta Anak Akses Internet; KemenPPPA Proteksi Dini

    • calendar_month Sel, 2 Okt 2018
    • account_circle Penulis
    • visibility 81
    • 0Komentar

    Loading

    Biak Barat-Papua,gardaindonesia.id–Survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) diketahui jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 143,26 juta. Dari jumlah tersebut, pengguna internet anak usia 13-18 tahun berjumlah 16,68% atau 24,35 juta anak yang mengakses internet di Indonesia. Sebagai upaya pencegahan dan proteksi dini terhadap pengaruh negatif internet bagi anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan […]

  • Serahkan Bantuan Kepada Petani Pukdale, Ini Pesan Anita Jacoba Gah

    Serahkan Bantuan Kepada Petani Pukdale, Ini Pesan Anita Jacoba Gah

    • calendar_month Ming, 10 Mei 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 106
    • 0Komentar

    Loading

    Kab. Kupang, Garda Indonesia | “Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa hari ini kita dapat bertemu, walaupun kita semua tahu bahwa kondisi bangsa kita saat ini tidak beda dengan bangsa-bangsa lain di luar sana. Karena banyak jiwa meninggal akibat Covid-19 ini,” kata Anita Jacoba Gah pada Sabtu, 9 Mei 2020 sebelum menyerahkan bantuan kepada warga Desa […]

  • Transisi Energi, PLN Jalin 28 Kerja sama pada EBTKE Conex 2023

    Transisi Energi, PLN Jalin 28 Kerja sama pada EBTKE Conex 2023

    • calendar_month Kam, 13 Jul 2023
    • account_circle Penulis
    • visibility 80
    • 0Komentar

    Loading

    Tangerang, Garda Indonesia | PT PLN (Persero) aktif menjalin kolaborasi pemanfaatan energi bersih melalui penandatanganan 28 kolaborasi dengan berbagai pihak dalam agenda tahunan The 11th EBTKE Conex 2023. Hal ini searah dengan misi perseroan untuk mendukung upaya pemerintah dalam transisi energi menuju net zero emission (NZE) 2060. Dari 28 kolaborasi, PLN menjalin kerja sama dengan […]

expand_less