Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Presiden Jokowi Pinta Kondisi Politik Negara Adem Jangan Panas

Presiden Jokowi Pinta Kondisi Politik Negara Adem Jangan Panas

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Sen, 21 Nov 2022
  • visibility 91
  • comment 0 komentar

Loading

Surakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo menegaskan kepada semua pihak untuk menjaga situasi politik di Tanah Air agar tetap kondusif menjelang pemilihan umum pada 2024 mendatang. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Negara dalam sambutannya saat pembukaan Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Munas HIPMI) XVII yang dihelat di Hotel Alila, Kota Surakarta pada Senin, 21 November 2022.

“Saya titip dalam kondisi dunia yang sangat rentan seperti ini, kita harus semua menjaga agar kondusifitas situasi politik itu tetap adem kalau bisa, kalau enggak bisa paling banter ya anget tapi jangan panas,” ujar Presiden.

Menurut Presiden, situasi dunia saat ini sedang tidak normal. Sebanyak 14 negara sudah mengantre untuk mendapatkan pinjaman dari Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) guna mengatasi masalah perekonomian di negara masing-masing.

“Dan 28 negara ngantre di depan pintunya IMF, diperkirakan sampai angka 66, dan itu enggak mungkin bisa mendapatkan bantuan semuanya, enggak mungkin karena juga keterbatasan dari IMF, dari Bank Dunia punya keterbatasan itu,” ungkapnya.

Presiden Jokowi pun mengingatkan agar para calon presiden maupun calon wakil presiden yang ikut serta pada kontestasi politik mendatang untuk melakukan politik- politik gagasan dan politik-politik ide.

“Jangan masuk ke politik SARA, politisasi agama, politik identitas, jangan. Sangat berbahaya bagi negara sebesar kita Indonesia yang sangat beragam,” tandasnya. (*)

Sumber (*/BPMI Setpres)

  • Penulis: Penulis

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sesat Pikir ‘Slippery-Slope’ Cegah Kekerasan Seksual, Bukan Legalisasi Seks Bebas!

    Sesat Pikir ‘Slippery-Slope’ Cegah Kekerasan Seksual, Bukan Legalisasi Seks Bebas!

    • calendar_month Ming, 14 Nov 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 116
    • 0Komentar

    Loading

    Oleh: Andre Vincent Wenas Ini soal sesat pikir ala Mardani Ali Sera (PKS) yang bilang bahwa Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021) berisi ‘pelegalan’ kebebasan seks. Ini jelas ngawur! Lereng yang licin, atau ‘Slippery Slope’ memang bikin orang gampang terpeleset. Begitu pula dalam logika, ada yang dikenal dengan sesat logika ala ‘slippery-slope’, lereng yang licin. Karenanya […]

  • Bebas Hambatan, Pembangunan SUTT PLTMG Flores-GI Labuan Bajo

    Bebas Hambatan, Pembangunan SUTT PLTMG Flores-GI Labuan Bajo

    • calendar_month Sen, 5 Jun 2023
    • account_circle Penulis
    • visibility 137
    • 0Komentar

    Loading

    Labuan Bajo, Garda Indonesia | PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara melalui Unit Pelaksana Proyek (UPP) Nusra 2 berhasil menuntaskan pembebasan lahan proyek saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 70 kV PLTMG Flores – GI 70 kV Labuan Bajo. Seluruh pemilik lahan pembangunan SUTT 70 kV PLTMG Flores – GI Labuan Bajo telah menemui […]

  • Cabut Izin Siar TV Belu, KPID NTT Serahkan Surat Menkominfo RI ke Kominfo Belu

    Cabut Izin Siar TV Belu, KPID NTT Serahkan Surat Menkominfo RI ke Kominfo Belu

    • calendar_month Sab, 8 Agu 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 125
    • 0Komentar

    Loading

    Belu-NTT, Garda Indonesia | Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui Ketua KPID NTT, Frederikus Royanto Bau menyerahkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI Nomor 303 Tahun 2020 tentang Pencabutan Keputusan Menkominfo Nomor 869 Tahun 2012 Tentang Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) Televisi Belu (Belu TV). Penyerahan […]

  • Bupati Kupang Resmi Melapor PT PGGS & PT PKGD ke Komnas HAM dan Ombusdman RI

    Bupati Kupang Resmi Melapor PT PGGS & PT PKGD ke Komnas HAM dan Ombusdman RI

    • calendar_month Rab, 29 Agu 2018
    • account_circle Penulis
    • visibility 87
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, gardaindonesia.id-Sebagai Akibat tidak diresponnya surat dari Bupati Kupang,Ayub Titu Eki kepada pemerintah pusat; dalam hal ini Presiden Joko Widodo dan Pihak Kementerian tentang keberataannya terhadap perusahaan yang berinvestasi pada sektor garam di wilayah Kabupaten Kupang. Maka pada Rabu/29 Agustus 2018, Ayub Titu Eky berinisiatif sendiri mendatangi kantor Komnas HAM dan Ombudsman Republik Indonesia untuk […]

  • Musim Hujan 2025—2026 Datang Lebih Awal, Agustus Hingga April

    Musim Hujan 2025—2026 Datang Lebih Awal, Agustus Hingga April

    • calendar_month Sel, 16 Sep 2025
    • account_circle Penulis
    • visibility 114
    • 0Komentar

    Loading

    BMKG mengingatkan agar pemerintah daerah, sektor terkait, hingga masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir, longsor, genangan air, angin kencang, serta penyakit tropis seperti Demam Berdarah Dengue (DBD).   Jakarta | BMKG mengumumkan bahwa musim hujan 2025—2026 di Indonesia datang lebih awal dari biasanya, dimulai sejak Agustus 2025 dan diperkirakan berlangsung hingga April 2026. Berdasarkan pemantauan […]

  • Budi Arie Dilantik Jadi Menteri Kominfo Ganti Johnny Plate, Ini Profilnya

    Budi Arie Dilantik Jadi Menteri Kominfo Ganti Johnny Plate, Ini Profilnya

    • calendar_month Sen, 17 Jul 2023
    • account_circle Penulis
    • visibility 120
    • 1Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Jokowi bakal mengambil sumpah dan melantik beberapa pejabat negara pada Senin, 17 Juli 2023. Satu di antara yang dilantik yakni Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) menggantikan Johnny Plate yang tersandung kasus korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo. Posisi Johnny Plate bakal diisi oleh Budi Arie. Lantas, seperti apa sepak terjangnya hingga […]

expand_less