Sekda NTT Pinta DAK APBD 2019 Dipercepat
- account_circle Penulis
- calendar_month Sen, 20 Mei 2019
- visibility 1
- comment 0 komentar
Kupang-NTT, Garda Indonesia | Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTT, Ir. Benediktus Polo Maing meminta pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT untuk mempercepat proses pelaksanaan paket proyek yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD NTT tahun 2019.
“Sekarang sudah 20 Mei, sedikit lagi masuk bulan Juni, jadi tolong perhatikan program APBD DAK Fisik yang berjumlah 61 paket. Baru berproses 40%. Masih banyak yang belum berproses di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT,” ujar Sekda NTT di depan peserta apel Senin 20 Mei 2019, di halaman Gedung Sasando Jalan Raya El Tari Kupang.
Menurutnya, batas akhir kontrak paket DAK APBD NTT tahun 2019 yakni 20 Juli 2019.
“Saya percaya dengan penyampaian ini, para pimpinan perangkat daerah tahu dan saya harap tidak setiap kali apel, saya sampaikan hal ini,” ucap Sekda sebelum membaca sambutan Menkominfo RI terkait peringatan 111 tahun Hari Kebangkitan Nasional.
Sekda berharap, agar para pimpinan perangkat daerah secepatnya melakukan evaluasi.
“Ini perlu evaluasi khusus, termasuk kegiatan-kegiatan yang lain,” pinta Sekda seraya menambahkan untuk cepat melakukan evaluasi sehingga progressnya signifikan dengan target-target yang ditetapkan.
Dikonfirmasi usai apel, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT, Drs. Siprianus Kelen mengaku, optimis pelaksanaan paket DAK APBD NTT Tahun 2019 sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan. “Kami sangat optimis akan sesuai jadwal waktu. Paket yang besar-besar di Dinas PUPR NTT sudah hampir selesai. Sekarang tinggal yang kecil-kecil saja,” ungkapnya
34 Aparatur Sipil Negara (ASN) Purna Tugas
Pada bagian lain, Sekda NTT menyerahkan sertifikat dan dana bantuan kepada 2 (dua) perwakilan ASN yang purna tugas per 1 Juni 2019.
Kabid Disiplin dan Korpri BKD Provinsi NTT, Carolina Maria A. Ondok, SH dalam laporannya menuturkan terdapat 34 ASN purna tugas yang terdiri dari 13 golongan IV, 18 golongan III, dan golongan II sebanyak 3 (tiga) orang. (*)
(*/valeri guru-pranata humas biro humas dan protokol setda provinsi ntt)
Editor (+rony banase) Foto oleh oasepapua.id
- Penulis: Penulis
