Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Regional » Sertifikasi & Pengadaan Aset di NTT, PLN UIP Nusra Helat FGD Lintas Sektor

Sertifikasi & Pengadaan Aset di NTT, PLN UIP Nusra Helat FGD Lintas Sektor

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Rab, 7 Feb 2024
  • visibility 91
  • comment 0 komentar

Loading

Mataram, Garda Indonesia | PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT menggelar rapat koordinasi dan focus group discussion (FGD), di Hotel Prime Park, Mataram, Senin, 5 Februari 2024.

Kegiatan dengan tema pembahasaan pelaksanaan pertimbangan teknis pertanahan, pengadaan tanah & sertifikasi aset proyek strategis nasional pada lingkup tugas PT PLN UIP Nusra di Provinsi NTT antara PT PLN (Persero) UIP Nusra dengan BPN Kantor Wilayah NTT dan Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT ini berlangsung sampai dengan Rabu, 7 Februari 2024.

Rapat koordinasi dan FGD ini turut dihadiri oleh Senior Manager (SRM) Operasi Konstruksi PT PLN (Persero) UIP Nusra, Frits Rajagukguk, SRM Perizinan, Pertanahan dan Komunikasi PT PLN (Persero) UIP Nusra, Dede Mairizal, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT, Hiskia Simarmata, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah BPN Provinsi NTT, I Nyoman Mertayasa, beserta segenap jajaran perusahaan.

Dalam sambutannya, SRM Operasi Konstruksi mewakili General Manager (GM) PT PLN (Persero) UIP Nusra, Frits Rajagukguk, menjabarkan 3 (tiga) kegiatan yang akan dilaksanakan PT PLN (Persero) UIP Nusra di tahun 2024, yakni:

Pertama, pelaksanaan pertimbangan teknis pertanahan untuk lokasi proyek ketenagalistrikan pada 36 lokasi pembangunan ketenagalistrikan di provinsi NTT.

Kedua, sertifikasi aset PLN di Wilayah Kerja Kanwil BPN NTT dengan target 455 persil tersertifikasi tahun 2024.

Ketiga, pengadaan tanah pada 3 (tiga) lokasi, yakni PLTP Ulumbu tahap 2 di Kabupaten Manggarai, accsess road PLTP Mataloko di Kabupaten Ngada, dan PLTP Atedei di Kabupaten Lembata dengan total luasan 14,28 Ha.

“Beberapa tahapan kegiatan telah dituntaskan, misal dalam pengadaan lahan PLTP Ulumbu tahap 1 dan pengadaan tanah PLTP Mataloko, serta capaian-capaian lain hasil kolaborasi bersama BPN yang telah dihasilkan di bidang pengamanan aset melalui kegiatan sertifikasi aset PLN,” kata SRM PT PLN (Persero) UIP Nusra, Frits Rajagukguk, mewakili General Manager (GM) PT PLN (Persero) UIP Nusra, Abdul Nahwan.

PT PLN (Persero) UIP Nusra, kata Frits Rajagukguk, berkomitmen untuk terus bersinergi melanjutkan kolaborasi bersama jajaran BPN Provinsi NTT dan siap menindaklanjuti segenap arahan dan petunjuk dari jajaran BPN untuk menguraikan kendala yang dihadapi dalam upaya mencari solusi terbaik dalam penuntasan setiap kegiatan.

“Pada akhirnya pembangunan sektor ketenagalistrikan di NTT dapat dituntaskan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kualitas masyarakat menjadi lebih baik,” ujar Frits Rajagukguk.

Kepala Kantor Wilayah BPN NTT, Hiskia Simarmata, menegaskan bahwa pertimbangan teknis pertanahan (PTP) untuk PT PLN (Persero) merupakan kategori yang bersifat strategis nasional untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

“Kegiatan PTP ini dilaksanakan sebagai upaya mendukung percepatan pendaftaran tanah, memberikan pertimbangan dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang mempunyai pengaruh secara nasional,” kata Hiskia Simarmata.

Hiskia Simarmata memaparkan 4 (empat) tahapan pengadaan tanah, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, sampai penyerahan hasil.

“Progres pelaksanaan pengadaan tanah PLTP Ulumbu Unit 5-6 (2×20 MW) dan Pengadaan Tanah PLTP Mataloko telah melalui tahapan-tahapan tersebut,” ucap Hiskia Simarmata.

Dalam rapat ini disampaikan pula sosialisasi sertifikat elektronik oleh Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah BPN NTT, I Nyoman Mertayasa. Sertifikat elektronik adalah sertifikat yang diterbitkan melalui sistem elektronik dalam bentuk dokumen elektronik yang data fisik dan data yuridisnya telah tersimpan dalam BT-el (Permen ATR/KPBN No.3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah).

“Sistem elektronik diterapkan untuk kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali, pemeliharaan data pendaftaran tanah, pencatatan perubahan data dan informasi, serta alih media,” ujar I Nyoman Mertayasa.

Untuk mendapatkan layanan tersebut pengguna layanan wajib mempunyai akun terdaftar di APLIKASI MITRAKERJA Kementerian ATR/BPN.

Melalui rapat koordinasi dan FGD pengadaan tanah PSN infrastruktur ketenagalistrikan PT PLN (Persero) UIP Nusra ini disepakati komitmen bersama Penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan dan Sertifikasi Aset Tanah Milik PLN di Provinsi NTT tertanggal 5 Februari 2024 dengan rincian sebagai berikut:

– Pertimbangan Teknis Pertanahan PLTMG Waingapu 2 (10 MW), PLTMG Kupang 2 (30 MW), jalur transmisi SUTT 70 kV PLTMG Waingapu – GI Waingapu, access road wellpad A PLTP Mataloko (2x10MW), PLTP Ulumbu unit 5-6 (2×20 MW) (wellpad H dan access road), jalur transmisi SUTT 70 kV PLTMG Maumere – GI Larantuka, GI 70 kV Larantuka, PLTP Oka Ille Ange (10 MW), jalur transmisi SUTT 150 kV Kefamenanu – Malaka, GI 70 kV Waingapu, access road PLTP Atadei FTP-2 (2×5 MW).

– Sertifikasi aset Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Belu, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Ngada, dan Kabupaten Ende.

Pihak terkait melaksanakan kegiatan saling berkoordinasi dalam penerbitan PTP dan pemenuhan kelengkapan berkas sertifikat, menyusun waktu penyelesaian seluruh tahapan penerbitan PTP dan sertifikasi 2024, serta melakukan langkah-langkah yang dibutuhkan dalam penerbitan PTP dan penyelesaian permasalahan aset menuju terbit sertifikasi dengan tetap memenuhi prinsip-prinsip tata Kelola Perusahaan yang baik dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Usai diskusi dan tanya jawab terkait PTP, acara dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen PTP dan penyerahan simbolis pertimbangan teknis pertanahan PLTMG Waingapu 2 dari Kantah Kabupaten Sumba Timur.(*)

Sumber (*/tim PLN UIP Nusra)

  • Penulis: Penulis

Komentar (0)

Saat ini belum ada komentar

Silahkan tulis komentar Anda

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Kolom yang bertanda bintang (*) wajib diisi

Rekomendasi Untuk Anda

  • BMKG : ‘Waspada Potensi Bencana Hidrometeorologi!’

    BMKG : ‘Waspada Potensi Bencana Hidrometeorologi!’

    • calendar_month Sab, 2 Mar 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 92
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Memasuki awal Maret beberapa fenomena atmosfer terpantau muncul secara bersamaan. Fenomena-fenomena tersebut dapat membawa konsekuensi meningkatnya potensi curah hujan tinggi di kawasan Indonesia. Saat ini teridentifikasi adanya aktivitas Madden Julian Oscillation (MJO) di Samudera Hindia. MJO merupakan fenomena gelombang atmosfer yang bergerak merambat dari barat (Samudera Hindia) ke timur dan dapat […]

  • PB PERTINA NTT Berharap Ada ‘Try Out’ Sebelum PON 2020

    PB PERTINA NTT Berharap Ada ‘Try Out’ Sebelum PON 2020

    • calendar_month Kam, 12 Des 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 90
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Pengurus Besar Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PB PERTINA) Provinsi NTT kembali melepas enam atlet tinju yang akan berlaga pada Pra PON tahap II di Bogor, Jawa Barat. Keenam atlet tersebut akan melakoni pertandingan mulai tanggal 13—20 Desember 2019. David CHR Hari salah satu pelatih tim tinju Pra PON NTT pada saat […]

  • Presiden Lantik Isdianto Jadi Gubernur Kepulauan Riau Periode 2016—2021

    Presiden Lantik Isdianto Jadi Gubernur Kepulauan Riau Periode 2016—2021

    • calendar_month Sen, 27 Jul 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 70
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Isdianto resmi dilantik berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71/P Tahun 2020 tentang Pengesahan Pemberhentian dengan Hormat Wakil Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016—2021 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016—2021. Presiden Joko Widodo melantik Isdianto sebagai Gubernur Kepulauan Riau. Pelantikan tersebut digelar di Istana […]

  • Perdana, Gubernur Sulsel Jalan Kaki 2.2 Km Usai Sholat Idul Fitri

    Perdana, Gubernur Sulsel Jalan Kaki 2.2 Km Usai Sholat Idul Fitri

    • calendar_month Rab, 5 Jun 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 103
    • 0Komentar

    Loading

    Makassar-Sulsel, Garda Indonesia | Untuk pertama kali dari seluruh Gubernur yang menjabat di Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang melakukan jalan kaki sejauh 2.2 kilometer, usai Sholat Idul Fitri, di Lapangan Karebosi Makassar, Rabu, 5 Juni 2019. Jalan kaki di pagi hari merupakan kebiasaan sosok dengan sejuta karya itu, sejak puluhan tahun silam. Pria kelahiran Kota […]

  • Lihat Ruang Isolasi Covid-19 di RS SK Lerik, Wali Kota Jefri Pinta Warga Waspada

    Lihat Ruang Isolasi Covid-19 di RS SK Lerik, Wali Kota Jefri Pinta Warga Waspada

    • calendar_month Ming, 5 Apr 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 99
    • 0Komentar

    Loading

    Kota Kupang, Garda Indonesia | Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R Riwu Kore, M.M., M.H. mengimbau warga kota untuk mendukung pemerintah melawan penyebaran virus ini dengan cara menjaga kesehatan diri dan menjaga jarak dengan sesama atau (Physical Distancing) dan mengurangi aktivitas atau pertemuan-pertemuan yang tidak perlu (Social Distancing). Selain itu, pinta Wali Kota Jefri (sapaan […]

  • KPK OTT Bupati Musi Banyuasin, Firli Bahuri : Bebaskan NKRI dari Praktik Korupsi

    KPK OTT Bupati Musi Banyuasin, Firli Bahuri : Bebaskan NKRI dari Praktik Korupsi

    • calendar_month Sab, 16 Okt 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 106
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) atas dugaan tindak pidana korupsi terhadap penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan tahun anggaran 2021. “KPK telah mengamankan 6 orang pada Jumat 15 Oktober 2021 di wilayah Musi Banyuasin, […]

expand_less