menteri hukum

Supratman menyinggung keberadaan Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam KUHP yang baru. Ia berharap masyarakat bisa memahami dengan jelas mana ekspresi yang diperbolehkan dan mana yang melanggar hukum.   Jakarta | Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menanggapi fenomena stiker bergambar pejabat publik yang kerap dibagikan melalui aplikasi WhatsApp. Ia menegaskan penggunaan stiker pada dasarnya […]

IMO Indonesia memandang kehadiran media siber/online yang jumlahnya begitu banyak, namun berdasarkan pengalaman anggota media selama setengah dekade belakangan terjadi banyak dinamika yang tidak menguntungkan.   Jakarta | Wacana revisi Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999 kembali mengemuka usai Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas baru-baru ini menggulirkan wacana tersebut. Menyambut wacana hangat tersebut, […]

Yakub Ismail juga menilai regulasi pers yang ada sudah tertinggal dalam mengawal perkembangan industri pers mutakhir yang banyak mengalami perubahan drastis.   Jakarta | Ikatan Media Online (IMO) Indonesia mendukung penuh rencana revisi Undang-Undang Pers yang diwacanakan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas baru-baru ini. Ketua Umum IMO Indonesia Yakub F. Ismail dalam keterangannya pada Sabtu, […]

Pemerintah Indonesia akan mengupayakan hukuman yang maksimal bagi koruptor. Di samping itu, pemerintah juga menekankan aspek pemulihan aset dalam kasus tindak pidana korupsi.   Jakarta | Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengatakan pelaku tindak pidana korupsi atau koruptor tidak serta merta mendapatkan amnesti ataupun grasi. Ia menjelaskan meskipun Presiden memiliki hak untuk memberikan pengampunan kepada […]

Badan Legislasi RI telah melakukan serangkaian kegiatan dalam rangka mendapatkan masukan dan pandangan baik melalui penyerapan aspirasi melalui kunjungan kerja maupun rapat kerja.   Jakarta | Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen kuat dalam memberantas korupsi dengan mengusulkan rancangan undang-undang (RUU) perampasan aset terkait tindak pidana ke dalam program legislasi […]