Terima IOM, Wagub NTT Tanya Kepastian Status 213 Imigran

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Wakil Gubernur NTT, Josef Nae Soi kembali bertemu dengan Program Coordinator for Eastern Region International Organization For Migration (IOM), Son Ha Dinh dan Kepala Kantor IOM Kupang, Asni Yurika di ruang kerjanya, pada Jumat, 21 Mei 2021.

Baca juga: http://gardaindonesia.id/2021/05/20/demo-hari-ke-17-pengungsi-afganistan-datangi-iom-dengan-tuntutan-sama/

Pertemuan tersebut merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya pada Rabu, 19 Mei 2021, di mana hadir perwakilan Imigran Afganistan, masing-masing Kubra Hasani,  Reza Khademi dan Azim  Hasani, juga hadir Asni Yurika sebagai Kepala Kantor IOM Kupang.

“Saya telah berjanji kepada perwakilan imigran tersebut bahwa, masalah ini harus secepatnya kita bisa tuntaskan, untuk itu saya pun telah berjanji bahwa dalam waktu tidak lebih dari dua minggu, kita sudah bisa menemukan titik terang penanganannya,” ujar Wagub Nae Soi.

Untuk itu, imbuh Nae Soi, saya meminta Pa Son dan Ibu Asni bisa kembali bertemu hari ini, untuk bisa mencari solusi yang terbaik, karena memang mereka sudah cukup lama ada di NTT, khususnya di Kota Kupang. “Saya sudah banyak mendengarkan keluhan dan permasalahan yang disampaikan para imigran beberapa hari lalu,” ungkap Wagub asal Ngada ini.

Wagub Nae Soi pun menyampaikan bahwa, para imigran tersebut tidak mau tinggal lebih lama di Kupang. “Saya sempat menanyakan kepada mereka, apakah mau menetap di tempat yang sekarang atau pindah? Oleh sebab itu, saat ini saya ajak mari kita bicara baik-baik, karena bagaimanapun mereka harus kita perlakukan sebagai sesama kita secara manusiawi,” ucapnya.

Menanggapi apa yang disampaikan oleh Wagub JNS, Son Ha Dinh, menyampaikan bahwa selama berada di Kota Kupang, 213 imigran yang saat ini tinggal di “Community Houses”, masing-masing di Hotel Ina Bo’I, Hotel Lavender, Kupang Inn, sudah mendapatkan perlakuan yang baik dan memperolah pemenuhan hak-hak dasar sesuai dengan tugas kami dalam memfasilitasinya bagi mereka.

“Apa yang terjadi selama ini adalah miss-interpretasi tentang pemahaman Community House, namun kami sudah menjelaskannya, padahal tempat di mana mereka huni saat ini, sebenarnya itu adalah rumah komunitas/akomodasi yang representatif bagi mereka, karena sudah mendapat persetujuan dari pemerintah. Selain itu, saat mereka berada di akomodasi tersebut, seluruh hak-hak dasar mereka seperti mendapatkan makanan, pendidikan dan mendapatkan pengobatan, dan lain- lain telah mereka dapatkan, bahkan kami juga memberi uang tunjangan bulanan kepada setiap orang,” urai Son Ha Dinh.

Jadi, terang Son Ha Dinh, walaupun mereka pindah ke tempat lain situasi yang mereka hadapi pun akan sama. “Memang selama ini kami tidak bisa bertemu secara langsung ataupun menerima mereka untuk mendengarkan aspirasi mereka, hal itu bukan disengajakan, tapi memang kondisi pandemi yang mengharuskan tidak boleh bertatap muka, bahkan kami pun melakukan aktivitas kantor dari rumah sudah hampir setahun lebih,” kata Pria berdarah Vietnam didampingi Asri Yunika.

Mencermati apa yang disampaikan oleh Son Ha Dinh, Wagub Nae Soi menyampaikan ada keresahan di antara mereka, karena anak mereka yang bersekolah tidak diakui. “Mohon maaf Pak, di tempat lain pun sama, jadi tidak ada pemberian ijazah, jadi mereka itu akan tetap mengalami hal yang sama walaupun dipindahkan ke lokasi lain, apa yang mereka dapat di Kupang, akan mereka dapatkan hal demikian di tempat lain,” jelas Asni Yurika menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Son Ha Dinh.

Lalu, Wagub JNS menanyakan kalau mereka (imigran,red) mau menjadi WNI, bagaimana sikap dari IOM menanggapi hal tersebut. “Ini tentunya sudah menjadi ranah pemerintah, karena memang agak sulit juga, karena mereka ini adalah pengungsi yang lari dari negeri asal, tanpa membawa dokumen resmi keimigrasian, ditambah lagi Indonesia tidak ikut serta menandatangani dokumen Konvensi Pengungsi Tahun 1951, ini juga sangat memberatkan dari sisi aturan hukum,” beber Son Ha Dinh.

Mencermati berbagai fakta dan argumentasi tersebut, di akhir pertemuan tersebut, Wagub mengajak Son Ha Dinh dan Asni Yurika untuk bertemu langsung dengan perwakilan imigran yang tentunya difasilitasi oleh Wagub JNS, agar bisa menemukan solusi terbaik dalam menangani masalah tersebut secara kekeluargaan. Ini penting oleh karena NTT hanya sebagai daerah transit, Pemerintah tidak bisa banyak membantu untuk memenuhi keinginan para imigran. (*)

Sumber berita dan foto (*/Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT)

Editor (+roni banase)