Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Regional » Tim Pora Ngada Dikukuhkan, Kakanwil Marciana Jone Minta Bekerja Pakai Hati

Tim Pora Ngada Dikukuhkan, Kakanwil Marciana Jone Minta Bekerja Pakai Hati

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Ming, 17 Okt 2021
  • visibility 101
  • comment 0 komentar

Loading

Bajawa, Garda Indonesia | Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur, Marciana Dominika Jone didampingi Kepala Divisi Keimigrasian, Eko Budianto menghadiri rapat koordinasi dan pembentukan tim pengawasan orang asing (Tim Pora) di Kabupaten Ngada (termasuk wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas III TPI Labuan Bajo) pada Jumat, 15 Oktober 2021.

Hadir pula mewakili Wakil Bupati Kabupaten Ngada, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, Sumber Daya Manusia dan Penelitian Pengembangan, Drs. Agustinus Sila.

Kakanwil Marciana Jone mengukuhkan Tim Pora yang terdiri dari beberapa stakeholder terkait terdiri dari unsur TNI, Polri, Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Ngada, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Disdukcapil, Dinas Ketenagakerjaan, Badan Inteligen Negara, Polisi Pamong Praja, dan pejabat struktural Kantor Wilayah dan jajaran Imigrasi Labuan Bajo.

Marciana dalam sambutannya mengatakan pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) meliputi pengawasan lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

“Strategi pengawasan orang asing yang dilakukan khususnya di wilayah Kabupaten Ngada harus dilakukan dengan cara kolaborasi dan sinergitas secara intens antar instansi terkait guna cegah dini dan deteksi dini terhadap pelanggaran keimigrasian yang ada di wilayah Kabupaten Ngada serta melalui penerapan penggunaan Aplikasi Apoa yang berbasis teknologi informasi, sehingga dapat dijadikan sebagai database bagi pengawasan orang asing,” ujarnya.

Marciana menekankan penggunaan Aplikasi Apoa diharapkan dapat meminimalisir pelanggaran dan tindak pidana keimigrasian. “Dengan adanya Tim Pora ini, saya yakin dapat mempermudah kita mengamanatkan ketentuan Keimigrasian yang tertuang dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2011, apalagi jika kita bekerja dengan hati, maka setiap tusi yang kita emban dapat berjalan dengan baik.”

Ditambahkannya, jika sebelumnya di Kabupaten Ngada telah terbentuk Tim Pora, namun belum dilaksanakan fungsinya secara baik, maka inilah saatnya Kantor Imigrasi Kelas III TPI Labuan Bajo bersama seluruh unsur yang terbentuk dalam Tim Pora mengoptimalkan kinerja.

“Kakanim Labuan Bajo segera bentuk Whatsapp Group bersama seluruh Tim Pora dan lakukan koordinasi secara intens di Kabupaten Ngada agar Tim ini tidak hanya tertera di dalam SK saja, namun dapat diimplementasikan dalam kerja nyata”, tegas Kakanwil Marciana.(*)

Sumber dan foto (*/Humas Kumham NTT)

Editor (+roni banase)

  • Penulis: Penulis

Rekomendasi Untuk Anda

  • HUT 50 HIPMI, Presiden Jokowi Ajak Kelola Bidang Pangan

    HUT 50 HIPMI, Presiden Jokowi Ajak Kelola Bidang Pangan

    • calendar_month Sab, 11 Jun 2022
    • account_circle Penulis
    • visibility 90
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo mengajak para pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) untuk memanfaatkan peluang di bidang pangan. Peluang tersebut muncul bersamaan dengan masalah yang dialami oleh sejumlah negara yang sedang mengalami kelangkaan pangan akibat ketidakpastian ekonomi global karena pandemi Covid-19 dan perang di Ukraina. Hal tersebut ditekankan Presiden […]

  • 1.443 Guru PPPK Terima SK dari Pemprov NTT

    1.443 Guru PPPK Terima SK dari Pemprov NTT

    • calendar_month Sen, 8 Jul 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 104
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang | Sebanyak 1.443 Guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) menerima surat keputusan (SK) dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Senin pagi, 8 Juli 2024. Penyerahan SK oleh Sekda Provinsi NTT, Kosmas Lana berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 813.3/BKD2.1/V/2024 Tanggal 21 Mei Tahun 2024, Peraturan BKN Nomor 1 Tahun […]

  • SMKN 3 Mataram dan PLN UIP Nusra Kejar Bengkel Konversi Grade A

    SMKN 3 Mataram dan PLN UIP Nusra Kejar Bengkel Konversi Grade A

    • calendar_month Ming, 18 Mei 2025
    • account_circle Penulis
    • visibility 107
    • 0Komentar

    Loading

    Bengkel konversi SMKN 3 Mataram juga telah menghasilkan 66 produk kendaraan listrik, termasuk motor konversi, dokar listrik, buggy car, sepeda listrik, dan gerobak listrik. Produk unggulan SMK 3, R-One Smekti, bahkan berhasil tampil di ajang nasional IEMS 2022 di Jakarta.   Mataram | Sekolah binaan program ‘PLN Peduli’ PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa […]

  • Pindah Dana 200 Triliun dari BI ke Perbankan, Solusi atau Risiko?

    Pindah Dana 200 Triliun dari BI ke Perbankan, Solusi atau Risiko?

    • calendar_month Sab, 13 Sep 2025
    • account_circle Penulis
    • visibility 150
    • 0Komentar

    Loading

    Pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani ke Purbaya Yudhi Sadewa memicu reaksi pasar dan sorotan internasional. Dunia kini menunggu, apakah Purbaya mampu menjaga disiplin fiskal sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Purbaya melecutkan kebijakan pemindahan dana Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke perbankan pun menambah bahan perdebatan. Perspektif Purbaya, mekanisme baru ini bertujuan meningkatkan likuiditas bank, bukan […]

  • Krisis BBM di NTT Akhir Tahun 2025, Pertamina Beber Fakta

    Krisis BBM di NTT Akhir Tahun 2025, Pertamina Beber Fakta

    • calendar_month Kam, 27 Nov 2025
    • account_circle Roni Banase
    • visibility 312
    • 0Komentar

    Loading

    Beberapa hari terakhir, masyarakat Kabupaten Manggarai dan sekitar mengeluhkan kesulitan mendapatkan BBM dan di pengecer sendiri, BBM (Pertalite) dijual dengan harga selangit.   NTT | Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara (Jatimbalinus) menegaskan komitmennya menjaga kelancaran distribusi energi hingga ke seluruh pelosok negeri. Berbagai langkah proaktif serta upaya mitigasi terus dilakukan […]

  • Perhatian terhadap Perempuan dalam Konflik Agraria

    Perhatian terhadap Perempuan dalam Konflik Agraria

    • calendar_month Rab, 15 Agu 2018
    • account_circle Penulis
    • visibility 77
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, gardaindonesia.id – Ketimpangan penguasaan lahan hutan antara yang dikuasai swasta dengan dikelola rakyat ternyata melahirkan banyak konflik agrarian. Dari luas sekitar 42,25 juta hektar hutan yang mendapat ijin usaha, hanya sekitar 4,14% kawasan hutan yang dikuasai masyarakat. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, dalam tiga tahun terakhir (2015-2017) terjadi 1.361 konflik agrarian di Indonesia. Konflik […]

expand_less