Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » 5 Skema Perlindungan & Pemulihan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19

5 Skema Perlindungan & Pemulihan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Kam, 30 Apr 2020
  • visibility 77
  • comment 0 komentar

Loading

Jakarta, Garda Indonesia | Pemerintah menyiapkan 5 (lima) skema untuk perlindungan dan pemulihan ekonomi bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sejumlah skema yang juga termasuk program khusus bagi pelaku usaha ultramikro tersebut disiapkan dengan harapan agar mereka dapat bertahan di tengah pandemi Covid-19.

“Ada lima skema besar dalam program perlindungan dan pemulihan ekonomi, utamanya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk program khusus bagi usaha ultramikro dan usaha mikro yang selama ini tidak bersentuhan dan tidak terjangkau oleh lembaga keuangan maupun perbankan,” ujar Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 29 April 2020.

Presiden mengatakan bahwa skema pertama diperuntukkan bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang masuk kategori miskin dan rentan terdampak Covid-19. Para pelaku usaha dalam skema tersebut diupayakan agar masuk sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah.

“Kita harus memastikan bahwa mereka ini masuk sebagai bagian dari penerima bansos (bantuan sosial) baik itu PKH (Program Keluarga Harapan), paket sembako, bansos tunai, BLT (Bantuan Langsung Tunai) desa, maupun pembebasan pengurangan tarif listrik dan Kartu Prakerja,” ucapnya.

Skema berikutnya, yakni skema kedua, berbicara mengenai insentif perpajakan yang berlaku bagi para pelaku UMKM dengan omzet di bawah Rp.4,8 miliar per tahun. Terhadap mereka, pemerintah telah menurunkan tarif PPh final selama enam bulan.

“Di sini pemerintah telah menurunkan tarif PPh final untuk UMKM dari 0,5 menjadi 0 persen selama periode enam bulan dimulai dari April—September 2020,” kata Presiden.

Sementara itu, relaksasi dan restrukturisasi kredit UMKM menjadi bagian dari skema ketiga yang disiapkan oleh pemerintah. Skema ini meliputi penundaan angsuran dan subsidi bunga bagi para penerima KUR (Kredit Usaha Rakyat), UMi (Kredit Ultramikro), PNM Mekaar (Permodalan Nasional Madani Membina Keluarga Sejahtera), LPDB (lembaga pengelola dana bergulir), hingga penerima bantuan permodalan dari beberapa kementerian.

“Saya juga minta agar program penundaan angsuran dan subsidi bunga diperluas untuk usaha mikro penerima bantuan usaha dari pemerintah daerah,” imbuhnya.

Selain itu, pemerintah juga akan memberlakukan perluasan pembiayaan bagi UMKM berupa stimulus bantuan modal kerja sebagai bagian dari skema keempat yang telah disiapkan. Dalam skema ini, pemerintah menyiapkan bantuan modal kerja darurat yang dirancang khusus bagi pelaku UMKM yang merasakan dampak Covid-19.

Hingga saat ini, sudah terdapat 41 juta pelaku UMKM yang terhubung dengan lembaga pembiayaan maupun perbankan. Namun, masih terdapat 23 juta pelaku UMKM yang belum pernah mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan maupun sistem perbankan.

“Karena itu yang 23 juta UMKM ini harus mendapatkan program dari perluasan pembiayaan modal kerja. Bagi yang bankable penyalurannya akan melalui perluasan program KUR sekaligus akan mendorong inklusi keuangan. Sedangkan bagi yang tidak bankable penyalurannya bisa lewat UMi, Mekaar, maupun skema program lainnya,” tutur Presiden.

Ada pun dalam skema kelima, pemerintah melalui kementerian, lembaga BUMN, dan pemerintah daerah akan bertindak sebagai penyangga dalam ekosistem UMKM, utamanya pada tahap pemulihan dan konsolidasi usaha setelah pandemi Covid-19.

“Ini penting sekali. Misalnya BUMN atau BUMD menjadi offtaker (penyerap) bagi hasil produksi para pelaku UMKM baik di bidang pertanian, perikanan, kuliner, sampai di industri rumah tangga,” ujarnya.

Kepala Negara juga kembali mengingatkan jajarannya di daerah untuk melakukan realokasi anggaran dan mengarahkannya pada program-program stimulus ekonomi yang menyentuh sektor UMKM. Dengan semua langkah dan upaya yang dilakukan tersebut Presiden Joko Widodo berharap agar para pelaku UMKM mampu bertahan dan tetap menjalankan aktivitas produksinya baik selama maupun setelah Pandemi Covid-19 berakhir. (*)

Sumber berita dan foto (*/BPMI Setpres)
Editor (+rony banase)

  • Penulis: Penulis

Rekomendasi Untuk Anda

  • JANGAN TERTIPU! Akun dan Undian Palsu Bank NTT di Instagram

    JANGAN TERTIPU! Akun dan Undian Palsu Bank NTT di Instagram

    • calendar_month Ming, 1 Okt 2023
    • account_circle Penulis
    • visibility 122
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang, Garda Indonesia | PT. Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur atau Bank NTT telah memberikan keterangan hingga mengedukasi para nasabah agar jangan tertipu oleh beragam akun dan undian palsu di media sosial. Kendati demikian, masih saja ada orang yang terperangkap dengan impian bisa memperoleh hadiah undian palsu atau bodong. Menilik kondisi tersebut, maka redaksi […]

  • Presiden Ingin Pandemi Jadi Momentum Percepatan Transformasi Digital

    Presiden Ingin Pandemi Jadi Momentum Percepatan Transformasi Digital

    • calendar_month Sen, 3 Agu 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 86
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia harus bisa dijadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Menurutnya, pandemi dapat mengubah cara kerja, cara beraktivitas, cara belajar, hingga cara bertransaksi dari sebelumnya luar jaringan (luring) atau offline dengan kontak fisik menjadi lebih banyak daring atau online. “Perubahan seperti ini […]

  • Mulai Januari 2021, Distribusi Pupuk Bersubsidi di TTU Pakai Kartu Tani

    Mulai Januari 2021, Distribusi Pupuk Bersubsidi di TTU Pakai Kartu Tani

    • calendar_month Sel, 22 Des 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 99
    • 0Komentar

    Loading

    Kefa-TTU, Garda Indonesia | Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Gregorius Mathias Radrigis, S.P. menyampaikan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi akan disalurkan kepada 5—6  kecamatan dengan alokasi 850ha untuk Ft- 1 tahun anggaran 2020/2021. Pernyataan Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten TTU tersebut, disampaikannya usai menggelar rapat evaluasi kepada para admin, […]

  • LP3K Nasional Luncurkan Logo dan Mars Pesparani II

    LP3K Nasional Luncurkan Logo dan Mars Pesparani II

    • calendar_month Sab, 28 Mar 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 104
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Sebulan lebih berproses dan mengumpulkan begitu banyak karya, maka sesuai jadwal pada Sabtu, 28 Maret 2020 pukul 17.00 WITA, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Nasional (LP3KN) mengumumkan kepada publik dua orang pemenang sayembara Logo dan Mars Pesparani II Tahun 2020. Acara pengumuman sekaligus peluncuran Logo dan Mars Pesparani II Nasional […]

  • BERLIAN dari Pertamina Patra Niaga untuk  Nelayan Desa Tana Duen Sikka

    BERLIAN dari Pertamina Patra Niaga untuk  Nelayan Desa Tana Duen Sikka

    • calendar_month Rab, 3 Sep 2025
    • account_circle Penulis
    • visibility 109
    • 0Komentar

    Loading

    Desa Tana Duen yang berlokasi di Kabupaten Sikka memiliki potensi perikanan tangkap dan ekosistem pesisir yang cukup baik, namun kesejahteraan nelayan di wilayah tersebut rata-rata masih rendah.   Maumere | Pertamina Patra Niaga (PPN) Fuel Terminal Maumere mendukung peningkatan kesejahteraan Kelompok Nelayan Mutiara Indah di Desa Tana Duen, Kabupaten Sikka melalui Program BERLIAN (Bersama Lindungi […]

  • Soal Geotermal di NTT, Laka Lena Dorong Bentuk Tim Tangani Isu

    Soal Geotermal di NTT, Laka Lena Dorong Bentuk Tim Tangani Isu

    • calendar_month Kam, 10 Apr 2025
    • account_circle Penulis
    • visibility 152
    • 0Komentar

    Loading

    Gubernur Laka Lena menyoroti secara khusus adanya penolakan dari 6 (enam) Uskup di Flores terhadap proyek geotermal, yang menurutnya mencerminkan keresahan masyarakat luas yang tidak bisa diabaikan.   Kupang | Pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) tetap menjadi prioritas Pemerintah Provinsi NTT, namun pelaksanaannya harus dilakukan dengan menghormati nilai-nilai budaya dan membuka ruang partisipasi masyarakat. Penekanan […]

expand_less