Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Anak dan Perempuan » 9 Menteri, 22 Gubernur, dan 159 Bupati/Walikota Raih APE 2018

9 Menteri, 22 Gubernur, dan 159 Bupati/Walikota Raih APE 2018

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Kam, 20 Des 2018
  • visibility 200
  • comment 0 komentar

Loading

Jakarta, gardaindonesia.id | Wakil Presiden Republik Indonesia, Muhammad Jusuf Kalla bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise secara simbolis memberikan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2018 kepada 9 Kementerian/Lembaga, 22 Pemerintah Provinsi dan 159 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu,19/12/18..

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi Pemerintah atas komitmen dan peran Kementerian/Lembaga, dan pemerintah daerah yang telah berupaya dan berkomitmen melaksanakan pembangunan PPPA melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG).

“Sejak 2004, Pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah melakukan evaluasi pelaksanaan pembangunan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (PPPA) melalui strategi pengarusutamaan gender (PUG). Hal ini dilanjutkan dengan pemberian penghargaan APE yang terdiri dalam 4 (empat) kategori, yakni kategori Pratama, diberikan kepada 2 Provinsi, dan 44 Kabapaten/Kota; kategori Madya, diberikan kepada 1 Kementerian, 8 Provinsi, dan 75 Kabupaten/Kota; kategori Utama, diberikan kepada 1 Kementerian, 8 Provinsi, dan 36 Kabupaten/Kota; serta kategori tertinggi Mentor diberikan kepada 6 Kementerian /Lembaga, 4 Provinsi dan 4 Kabupaten/Kota,” ungkap Menteri PPPA, Yohana Yembise saat memberikan penghargaan APE 2018 di Jakarta.

Pemberian penghargaan APE 2018 merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-90 Tahun 2018. Selain penghargaan APE, Kemen PPPA juga memberikan penghargaan khusus kepada Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani yang telah berperan aktif dalam menggerakkan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan bangsa ini.

“Melalui pemberian penghagaan APE ini diharapkan semakin memotivasi Kementerian/Lembaga dan Pemda dalam melakukan berbagai inisiatif untuk mewujudkan proses pelaksanaan pembangunan dan menjamin hasil pembangunan yang adil bagi semua. Mari terus berkreasi untuk perempuan dan anak Indonesia. Harapan kami semua stakeholder dapat bekerja sama, berkolaborasi, dan saling bahu membahu mengemban mandat negara untuk menjadikan perempuan dan anak Indonesia berada pada garis aman, mandiri, bermartabat, dan berkualitas,” tutup Menteri Yohana.

Sumber berita (*/Publikasi dan Media Kemen PPPA)
Editor (+rony banase)

  • Penulis: Penulis

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dirut Bank NTT : “Jangan Menjadi Banci dan Memanipulasi Diri”

    Dirut Bank NTT : “Jangan Menjadi Banci dan Memanipulasi Diri”

    • calendar_month Jum, 4 Des 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 124
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang-NTT, Garda Indonesia | Direktur Utama Bank NTT, Alex Riwu Kaho dalam sambutannya pada Launching Go TBK 2 Bank NTT dan Penandatanganan Pakta Integritas pada Senin, 30 November 2020 pukul 09.30 WITA—selesai yang dihadiri oleh jajaran Komisaris, Direksi dan Ketua OJK NTT, menyampaikan bahwa sesuai penilaian dari OJK Bank NTT pada posisi Komposit 3. Baca […]

  • CIRMA Entaskan Ratusan “WC Terbang” di Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur 

    CIRMA Entaskan Ratusan “WC Terbang” di Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur 

    • calendar_month Ming, 16 Nov 2025
    • account_circle Roni Banase
    • visibility 449
    • 0Komentar

    Loading

    Habituasi membuang hajat besar sembarangan kerap dilakukan oleh ratusan kepala keluarga di Desa Tanah Merah dan Oebelo di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).   Kupang | Buang hajat besar sembarangan dapat menimbulkan banyak dampak negatif, baik untuk kesehatan maupun lingkungan seperti penyakit menular sebab kotoran manusia mengandung banyak bakteri, virus, dan parasit. Jika […]

  • Presiden Jokowi Pantau Progres Penanganan Virus Corona

    Presiden Jokowi Pantau Progres Penanganan Virus Corona

    • calendar_month Sen, 27 Jan 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 156
    • 0Komentar

    Loading

    Surabaya, Garda Indonesia | Pemerintah berupaya keras untuk memberikan perlindungan dan mencukupi kebutuhan bagi warga negara Indonesia (WNI) yang saat ini masih berada di Wuhan, Tiongkok. Presiden Joko Widodo yang juga memantau perkembangan wabah corona baik di Indonesia maupun di Tiongkok sendiri mengatakan bahwa pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang berada di Beijing terus […]

  • Kemendagri: ‘Tidak Pernah Ada Larangan Rapat di Hotel’!

    Kemendagri: ‘Tidak Pernah Ada Larangan Rapat di Hotel’!

    • calendar_month Sel, 12 Feb 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 166
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Beredarnya informasi yang menyatakan bahwa Mendagri,Tahjo Kumolo hendak atau ingin melakukan larangan terhadap rapat-rapat di hotel adalah informasi yang menyesatkan. Pernyataan ini disampaikan oleh Kapuspen Kemendagri, Bahtiar Baharuddin, dalam keterangan tertulis, Selasa/12 Februari 2019. “Pihak yang menginformasikan hal tersebut tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Kemendagri”, jelas Kapuspen Kemendagri, Bahtiar Baharuddin. Sambung […]

  • Apkasi Ajak Daerah Siapkan Program Stimulasi Ekonomi Tangani Covid-19

    Apkasi Ajak Daerah Siapkan Program Stimulasi Ekonomi Tangani Covid-19

    • calendar_month Rab, 1 Apr 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 128
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mengajak pemerintah daerah untuk menyiapkan program pendukung dari kebijakan stimulasi yang telah diumumkan Presiden Joko Widodo untuk menangani masalah penyebaran virus corona (Covid-19). ”Apa yang sudah diputuskan pemerintah pusat perlu diperkuat dengan program pendukung di daerah agar hasilnya semakin optimal bagi masyarakat. Toh ujung-ujungnya sasarannya […]

  • Ranperda Inisiatif Disabilitas Dibahas DPRD Belu & Kanwil Kemenkumham NTT

    Ranperda Inisiatif Disabilitas Dibahas DPRD Belu & Kanwil Kemenkumham NTT

    • calendar_month Sab, 14 Nov 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 130
    • 0Komentar

    Loading

    Belu-NTT, Garda Indonesia | Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Banperda) DPRD Belu berkonsultasi dengan Camat dan masyarakat Tasifeto Barat berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif Kabupaten Belu Tahun 2020 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (PD) di Aula Kantor Camat Tasifeto Barat – Kimbana, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Sabtu, […]

expand_less