Menteri Korupsi Lagi, Kapan Tim Kerja Presiden Dibenahi ?

Oleh: Rudi S Kamri

Satu lagi penjahat tumbang. Penjahat kemanusian yang rakus melalap hak kaum duafa, kaum masyarakat miskin yang sedang bertahan hidup dari serangan pandemi Covid-19 dan resesi ekonomi. Menteri Sosial Yuliari Batubara ini memang masih tersangka di KPK, tapi entah saya Haqul Yaqin menteri kaya raya keturunan pengusaha ini pasti terlibat bancakan dana bansos.

Entah saya sangat jijik melihat manusia korup. Apalagi pejabat yang tega merampok hak kaum masyarakat miskin yang sedang megap-megap sekarat. Di mata saya, mereka sejatinya setan yang diberi casing manusia. Atau manusia berjiwa iblis. Ini salah satu ekspresi kemarahan saya melihat ketamakan yang merajalela di negeri ini. Semua kemewahan yang diberikan negara dengan uang rakyat ternyata membuat mereka tidak bersyukur. Rumah mewah, mobil mewah, ruangan kerja mewah, malah menjadikan mereka manusia pongah !

Khusus Menteri Yuliari Batubara dari PDIP ini, saya pernah membuat kritikan keras terkait peringatan Hari Pahlawan sebulan lalu. Menteri super narsis ini mempromosikan dirinya melalui ratusan spanduk dan baliho super besar bergambar DIRINYA (tanpa gambar Pahlawan satu pun) mengelilingi TMP Kalibata. Dan semua pasti dibiayai negara, simak https://youtu.be/PABE4yX6Gis

Sehari setelah kritikan keras saya, spanduk dan baliho tiba-tiba lenyap diganti beberapa spanduk hanya tulisan. Kebodohan dan kekonyolan yang dibiayai negara. Hadeuuh….

Harus diakui pilihan Presiden Jokowi untuk mengisi jabatan di Kabinet Indonesia Maju kali ini memang sangat buruk dan amburadul. Setahun masa kerja dua menteri tumbang. Belum lagi menteri-menteri lain yang sama sekali tidak perform untuk bekerja dalam teamwork di masa krisis. Saya tidak peduli dari mana menteri-menteri itu berasal, siapa yang meng-endorse dan titipan dari siapa. Keputusan tertinggi dan terakhir di tangan Presiden. Yang diberikan amanah oleh rakyat adalah Presiden. Jadi Presiden yang seharusnya bertanggungjawab untuk membenahi silang sengkarut mental koruptif dan tidak becus kerja para menteri. Karena hak prerogatif melekat di jabatan seorang Presiden.

Presiden Jokowi sudah berbulan-bulan lalu membuat janji untuk memecat menteri yang tidak becus kerja tapi janji tinggal janji. Belum pernah terbukti. Tapi rakyat masih sabar menunggu Presiden Jokowi menunaikan janjinya. Kesabaran rakyat luar biasa meskipun tetap ada batasnya. Hanya saja saya menyesalkan tindakan kurang sigap dari Presiden untuk mengambil langkah.

Ada yang bilang Presiden tidak bisa grasa-grusu, tapi dalam peperangan melawan pandemi dan terpuruknya ekonomi yang akut seperti saat ini, kelambatan Presiden dalam mengambil keputusan bisa dimaknai Presiden ragu-ragu, Presiden tersandera dengan partai politik dan berbagai perspektif yang lain. Negara tidak boleh mendikte persepsi rakyat.

Momentum Menteri Edhi Prabowo sudah berlalu, Presiden Jokowi belum juga bergerak merapikan kabinetnya. Sekarang ada momentum baru dengan terlibatnya Menteri Yuliari Batubara merampok jatah uang makan rakyat. Lalu apa lagi yang ditunggu, Pak Presiden? Haruskah menunggu satu menteri atau beberapa menteri lagi yang memakai rompi oranye KPK? Apalagi dana yang digelontorkan negara untuk penangan ekonomi nasional dan pandemi Covid-19 ini sudah ratusan trilyun (sekitar 700 triliun). Uang sebanyak ini yang didukung UU khusus kebal pidana, memang rawan untuk diselewengkan.

Rakyat saat ini masih sabar menunggu dengan cermat tindakan cepat dan ligat dari seorang Presiden Jokowi untuk berbenah diri dan merapikan kekacauan ini. Tapi kesabaran rakyat bukan tanpa batas apabila melihat Presiden tidak kunjung bergerak dengan tuntas.

Rakyat tidak perlu lagi melihat di rapat terbatas Presiden “marah-marah” rakyat hanya ingin Presiden “sigap berbenah” !

Salam SATU Indonesia

Foto (*/istimewa)