Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Humaniora » Dian Lenggu, Staf Kemenkumham NTT Enggan Divaksin Covid, Kenapa ?

Dian Lenggu, Staf Kemenkumham NTT Enggan Divaksin Covid, Kenapa ?

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Sel, 12 Jan 2021
  • visibility 54
  • comment 0 komentar

Loading

Kupang-NTT, Garda Indonesia | Meski telah diterbitkannya izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization (EUA) terkait vaksin Covid-19 oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) pada Senin, 11 Januari 2021, belum dapat memberikan rasa yakin dan nyaman kepada masyarakat tentang kepastian aman dan tak berefek samping bagi tubuh penerima vaksin.

Apalagi vaksin produksi Sinovac dengan kerja sama antara Universitas Padjadjaran Bandung dan Bio Farma tersebut, telah dinyatakan berlaku gratis bagi seluruh warga negara Indonesia oleh Presiden Jokowi pada Desember 2020 dan proses vaksinasi massal akan dilakukan pada sekitar awal Maret 2021, usai pelatihan vaksinator Covid-19 dan pemberian vaksin bagi tenaga kesehatan.

Dian Lenggu, staf Divisi Administrasi, Sub Bagian Humas, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT ini pun enggan dan masih memiliki keraguan untuk memperoleh vaksinasi Covid-19, meski itu juga berlaku gratis bagi dirinya.

“Pada dasarnya, sebagai masyarakat awam, jelas banyak tanda tanya di kepala, apalagi ini menyangkut kesehatan,” ujar Dian Lenggu kepada Garda Indonesia dalam percakapan singkat pada Selasa, 12 Januari 2021.

Menurut Ibu dari tiga anak perempuan ini pun mengungkapkan bahwa hingga saat ini, dirinya belum tahu jelas efek samping dari vaksin Covid-19 tersebut. “Sampai saat ini, beta (saya, red) belum terlalu tahu dengan jelas efek samping dari vaksin, walaupun beta banyak dengar dan baca berita kalau vaksin Sinovac ini minim efek samping,” ungkapnya.

Tapi mungkin, lanjut perempuan yang juga berprofesi sebagai Penyiar TVRI NTT ini, akan lebih yakin kalau telah orang ada telah divaksi, lalu melihat sendiri proses vaksinasi Covid-19 tersebut.  “Terutama testimoni dari orang yang telah  divaksin,” ucapnya sembari dengan yakin mengungkapkan bahwa dirinya tak takut terhadap jarum suntik.

Istri dari Yonathan Laifoi, pegawai Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT yang bertugas di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kupang ini juga menyampaikan bahwa ada keraguan dalam dirinya. “Ya, hanya ada keraguan saja, karena ini hal baru, harus lihat reaksi vaksin covid gratis tersebut, apalagi bayi dan balita saja, kalau imunisasi bakal ada efek samping berupa ruam dan demam,” urainya.

Saat disampaikan bawah Vaksin Covid-19 produksi Sinovac telah memperoleh izin BPOM, pemilik nama lengkap Dian Lestary Raynilda Lenggu ini juga memberikan respons meskipun ada izin BPOM.

“Bukan beta (saya, red) meragukan BPOM, namun efek samping pasti ada,” ucapnya lepas.

Namun, pegawai Kanwil Kemenkumham Provinsi NTT angkatan 2010 ini berharap, semoga Vaksinasi Covid-19 bisa jadi peluru paling akhir untuk menuntaskan pandemi yang telah berlangsung sejak Maret 2020.

“Capek ruang gerak ketong (bahasa Melayu Kupang untuk “kita”) dibatasi karena corona. Semoga beta punk (saya punya, red) keraguan jangan jadi kenyataan,” tandasnya mengakhiri percakapan kami.

Simak video imbauan dari Ketua ITAGI : https://youtu.be/qEcAMgIgMT8

Prof. Dr. Sri Rezeki Hadinegoro, dr., SpA (K), Ketua Indonesian Technical Advisory Group for Immunization (ITAGI) melalui video yang ditayangkan oleh Kementerian Kesehatan, mengatakan bahwa vaksinasi menjadi momentum penting untuk mengakhiri pandemi Covid-19. Selain itu, vaksinasi sendiri tidak bisa menjadi upaya pencegahan karena harus menjadi kesatuan dan pelindung dari protokol kesehatan (praktik 3 M).

“Vaksinasi tidak hanya melindungi diri sendiri, namun dapat melindungi keluarga, dan masyarakat di sekitar kita,” terangnya.

Vaksinasi menjadi penting, agar masyarakat dapat mengambil bagian dalam vaksinasi Covid-19 secara bertahap. “Karena semakin banyak masyarakat yang divaksin, maka makin tinggi cakupan kekebalan kelompok atau herd immunity,” ungkapnya.

Prof. Sri Rezeki pun mengimbau masyarakat agar jangan menunggu atau memilih vaksin yang akan hadir di Indonesia karena vaksin yang ada telah dievaluasi dan direkomendasikan oleh Badan POM aman.

“Percayalah, vaksin Covid-19 ini aman,” tandasnya.

Penulis, editor, dan foto (+roni banase)

  • Penulis: Penulis

Rekomendasi Untuk Anda

  • Dana Hibah PASI Belu 35 Juta Rupiah ‘Ludes’ di Tangan Bendahara

    Dana Hibah PASI Belu 35 Juta Rupiah ‘Ludes’ di Tangan Bendahara

    • calendar_month Ming, 29 Agu 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 38
    • 0Komentar

    Loading

    Belu–NTT, Garda Indonesia | Dana pemerintah tahun anggaran 2020 yang dihibahkan ke cabang olahraga Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) senilai Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) ‘ludes’ dilahap Bendahara Agus Malo. Informasi yang diterima dari sumber Garda Indonesia pada Sabtu, 28 Agustus 2021 menyebutkan, dana itu dicairkan […]

  • Gubernur Koster Harap Pesta Kesenian Bali Jadi Ajang Pelestarian Seni Budaya

    Gubernur Koster Harap Pesta Kesenian Bali Jadi Ajang Pelestarian Seni Budaya

    • calendar_month Sel, 11 Jun 2019
    • account_circle Penulis
    • visibility 38
    • 0Komentar

    Loading

    Denpasar-Bali, Garda Indonesia | Unjuk seni budaya rutin tahunan terakbar yakni Pesta Kesenian Bali (PKB), dalam waktu dekat ini akan kembali digelar.  Perhelatannya yang selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat, terus mendapat penyempurnaan dari Pemprov Bali yang disesuaikan dengan visi misi ‘Nangun Sat Kerthi Loka Bali’, yaitu melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana untuk menuju Bali Era Baru. […]

  • Cerdaskan Anak Pulau Sumba, PLN Bantu Laptop dan Internet

    Cerdaskan Anak Pulau Sumba, PLN Bantu Laptop dan Internet

    • calendar_month Sab, 18 Jun 2022
    • account_circle Penulis
    • visibility 34
    • 0Komentar

    Loading

    Sumba, Garda Indonesia | PT PLN (Persero) berkomitmen menjalankan tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDG’s), salah satunya peningkatan kualitas pendidikan. Wujud komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan ikut membantu menyediakan infrastruktur pendukung, maka PLN menyalurkan bantuan laptop dan internet bagi sekolah di Pulau Sumba. Melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) PLN […]

  • Kementerian PUPR Pastikan Tidak Ada Asosiasi Jasa Konstruksi Yang Dibekukan

    Kementerian PUPR Pastikan Tidak Ada Asosiasi Jasa Konstruksi Yang Dibekukan

    • calendar_month Jum, 18 Sep 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 50
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Dengan terbitnya Keputusan Menteri PUPR Nomor 1410/KPTS/M/2020 tentang Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi Terakreditasi, tidak berarti bahwa sejumlah Asosiasi Jasa Konstruksi akan dibekukan. Pembekuan asosiasi merupakan penafsiran yang tidak tepat terhadap Peraturan Menteri PUPR No. 10 tahun 2020 tentang Akreditasi […]

  • Dewan Komisioner OJK Lantik 21 Kepala OJK Provinsi

    Dewan Komisioner OJK Lantik 21 Kepala OJK Provinsi

    • calendar_month Sen, 3 Jun 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 55
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta | Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar melantik dan mengambil sumpah jabatan 21 Kepala OJK Daerah setingkat Kepala Departemen, Direktur dan Deputi Direktur pada Senin, 3 Juni 2024 di Jakarta. “Penataan organisasi di seluruh bidang dan pemenuhan jabatan di OJK merupakan langkah penting dan sangat diperlukan untuk memastikan agar OJK dapat […]

  • IDI 2019, Demokrasi Indonesia Masih Fase Prosedural Belum Substansial

    IDI 2019, Demokrasi Indonesia Masih Fase Prosedural Belum Substansial

    • calendar_month Sel, 24 Nov 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 35
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Menko Polhukam Mahfud MD memaparkan bahwa berdasarkan capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2019, Indonesia masih berada pada fase demokrasi prosedural, belum memasuki fase demokrasi substansial. Untuk menuju ke sana, memang diperlukan proses yang panjang, dengan didukung oleh semua aspek yang menyangkut kesigapan struktur, substansi dan kultur demokrasi yang matang dan […]

expand_less