Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Nasional » Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, Kemenkumham Ajukan Anggaran 55 Miliar

Bantuan Hukum Masyarakat Miskin, Kemenkumham Ajukan Anggaran 55 Miliar

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Sel, 8 Jun 2021
  • visibility 3
  • comment 0 komentar

Jakarta, Garda Indonesia | Kementerian Hukum dan HAM telah mengajukan anggaran sekitar 55 miliar rupiah pada Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2022 untuk program bantuan hukum masyarakat miskin di Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Eddy Hiariej dalam Rapat Kerja Komisi III dengan Kementerian Hukum dan HAM pada Senin siang, 7 Juni 2021 di Gedung DPR RI, Jakarta.

“Kementerian Hukum dan HAM telah mengajukan program Bantuan Hukum Litigasi kepada 5.699 orang dengan anggaran sebesar Rp.47.872.000.000 dan Bantuan Hukum Non Litigasi kepada 758 kelompok masyarakat sebesar Rp.8.493.320.000 di 33 Provinsi,” ujar Eddy.

Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin tersebut, terang Eddy, pelaksanaannya akan diamanatkan kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan merekrut Organisasi Bantuan Hukum yang diseleksi terlebih dahulu.

Pengajuan anggaran Kemenkumham untuk masyarakat miskin ini juga mendapatkan dukungan dari anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman dari Fraksi Demokrat yang menegaskan bahwa anggaran Pembinaan Hukum Nasional seharusnya lebih diprioritaskan.

“Tapi kenapa anggaran BPHN lebih kecil dari Pemasyarakatan?,” tanyanya.

Hal senada juga disampaikan Mohamad Rano Alfath dari Fraksi PKB. “Program Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi ini bagus. Kalau bisa dibesarkan lagi anggarannya,” ucap Rano.

Kriteria masyarakat miskin pada bantuan hukum tersebut berdasar pada UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pasal 5 Ayat 1 dan 2, yang salah satunya dibuktikan dengan Surat Keterangan Miskin.

Terpisah, Kepala Bidang Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Dwi Rahayu Eka Setyowati menyampaikan prosedur bagi calon Penerima Bantuan Hukum atau Pemohon Bantuan Hukum mengajukan Permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum dengan melampirkan dokumen identitas, SKTM, dan dokumen perkaranya.

Sementara itu, Bantuan Hukum Non Litigasi nantinya akan diterapkan pada sembilan program kegiatan. “Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi terdiri dari Penyuluhan Hukum, Konsultasi Hukum, Investigasi Kasus, Penelitian Hukum, Mediasi, Negosiasi, Pemberdayaan Masyarakat, Pendampingan di Luar Pengadilan, dan Drafting Dokumen Hukum,” papar Dwi.

Selain Penegakan Hukum Nasional, poin lain dalam Prioritas Nasional ke-7 adalah Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Penegakan Hukum Nasional, Reformasi Kelembagaan  Birokrasi, dan Menjaga Stabilitas  Keamanan Nasional. Sementara itu Prioritas Nasional lainnya adalah Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan; Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing; Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan; Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; dan Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.(*)

Sumber berita dan foto (*/Humas Kemenkumham Provinsi NTT)

Editor (+roni banase)

  • Penulis: Penulis

Rekomendasi Untuk Anda

  • Perdagangan Manusia Dibahas dalam KTT ASEAN 2023

    Perdagangan Manusia Dibahas dalam KTT ASEAN 2023

    • calendar_month Sen, 8 Mei 2023
    • account_circle Penulis
    • visibility 2
    • 0Komentar

    Labuan Bajo, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kejahatan perdagangan manusia harus diberantas tuntas dari hulu sampai ke hilir. Untuk itu, pada pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN di Labuan Bajo tahun 2023 ini, Indonesia akan mengusung isu pemberantasan perdagangan manusia untuk dibahas bersama negara-negara anggota ASEAN. “Saya tegaskan bahwa kejahatan perdagangan […]

  • PLN Mitigasi Bencana di Desa Fatumnutu Timor Tengah Selatan

    PLN Mitigasi Bencana di Desa Fatumnutu Timor Tengah Selatan

    • calendar_month Sab, 23 Agu 2025
    • account_circle Penulis
    • visibility 2
    • 0Komentar

    General Manager PLN Unit Induk Wilayah (UIW) NTT, Fransiskus Eko Sulistyono menegaskan bahwa kepedulian terhadap lingkungan adalah misi PLN yang diwujudkan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).   TTS | Memperingati Hari Konservasi Alam Sedunia, PT PLN (Persero) bersama warga dan perangkat desa Fatumnutu, Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT, menggelar aksi penanaman pohon. […]

  • Menteri PPPA Prof Yohana: ‘Akhiri..! Perdagangan Orang’

    Menteri PPPA Prof Yohana: ‘Akhiri..! Perdagangan Orang’

    • calendar_month Sen, 24 Sep 2018
    • account_circle Penulis
    • visibility 2
    • 0Komentar

    Serang,gardaindonesia.id – Komitmen Pemerintah Indonesia sangat tinggi dalam pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal ini terlihat dari lengkapnya kerangka regulasi dan pelembagaan penanganannya di tingkat pusat dan daerah sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) gencar melakukan upaya peningkatan pemahaman […]

  • Bertemu Presiden Jokowi, Tony Blair Sebut Pemindahan Ibu Kota Visi Luar Biasa

    Bertemu Presiden Jokowi, Tony Blair Sebut Pemindahan Ibu Kota Visi Luar Biasa

    • calendar_month Sab, 29 Feb 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 4
    • 0Komentar

    Jakarta, Garda Indonesia | Presiden Joko Widodo menerima kedatangan delegasi Tony Blair Institute for Global Change yang dipimpin langsung oleh Tony Blair di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 28 Februari 2020. Dalam pertemuan tersebut, Presiden membahas pembangunan ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur. “Terima kasih telah menerima tawaran untuk menjadi Anggota Dewan Penasihat relokasi […]

  • Kota Kupang Penentu Inflasi di Nusa Tenggara Timur

    Kota Kupang Penentu Inflasi di Nusa Tenggara Timur

    • calendar_month Sen, 11 Des 2023
    • account_circle Penulis
    • visibility 2
    • 0Komentar

    Kota Kupang merupakan ibu kota provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Kota dengan luas wilayah 180,27 km2 dihuni oleh sekitar 442.758 jiwa (data BPS tahun 2020) dengan sebaran penduduk di wilayah kecamatan Alak 76.908 jiwa, Maulafa 97.976, Oebobo 100.560, Kota Raja 57.121, Kelapa Lima 75.408, dan Kota Lama 34.725 jiwa. BPS telah menetapkan Kota Kupang menjadi penentu […]

  • Ramadan 2024, PLN IP UBP Bukittinggi Salur Zakat Harta Pegawai

    Ramadan 2024, PLN IP UBP Bukittinggi Salur Zakat Harta Pegawai

    • calendar_month Kam, 14 Mar 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 1
    • 0Komentar

    Bukittinggi, Garda Indonesia | PLN Indonesia Power UBP Bukittinggi bekerja sama dengan Baznas Kabupaten Solok dan Basnaz Kabupaten Tanah Datar, menyalurkan zakat di Nagari Selingkar Danau Singkarak. Total zakat yang akan didistribusikan senilai 76 juta rupiah untuk Mustahik di 13 Nagari Salingka Danau Singkarak, yakni Nagari Paninggahan, Muaro Pinggai, Sumani, Singkarak, Kacang, Tikalak yang berada […]

expand_less