Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Daerah » Teken MoU, Bupati & Kajari Belu Sepakat Koordinasi Soal Hukum

Teken MoU, Bupati & Kajari Belu Sepakat Koordinasi Soal Hukum

  • account_circle Penulis
  • calendar_month Rab, 21 Jul 2021
  • visibility 127
  • comment 0 komentar

Loading

Belu–NTT, Garda Indonesia | Guna membangun saling koordinasi bidang hukum dan membantu menyelesaikan permasalahan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang meliputi kegiatan bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lainnya yang dihadapi pemerintah daerah Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Bupati dr. Taolin Agustinus, Sp.PD–KGEH, FINASIM dan Kepala Kejaksaan Negeri Belu, Alfonsius G. Loe Mau, S.H., M.H. menandatangani memorandum of understanding (MoU), dihadiri Penjabat Sekda Belu, Frans Manafe, S.Pi di Ruang Kerja Bupati Belu, pada Senin 19 Juli 2021.

Selain itu, dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Belu, Rosalia Yeani E.R. Lalo, S.H. dan Kepala Kejaksaan Negeri, Alfonsius G. Loe Mau, S.H., M.H., turut mengetahui Bupati Belu.

Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Belu, Rosalia Yeani E.R. Lalo, S.H.

Plt. Kabag Hukum Setda Belu mengatakan, penandatanganan MoU dan PKS bertujuan membangun kesepakatan kerja sama di bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

“Ke depannya, setelah adanya kerja sama ini maka organisasi perangkat daerah (OPD) yang memerlukan kerja sama dengan kejaksaan bisa langsung melakukan tindak lanjut dengan perjanjian kerja sama, misalnya ada yang membutuhkan pendampingan tender proyek, nasihat hukum, bantuan hukum sesuai dengan kebutuhan masing–masing,” ungkap Rosalia Lalo.

Ditegaskan pula oleh Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Belu, bahwa penandatanganan MoU dan PKS tersebut dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

“Jadi, setelah adanya perjanjian kerja sama ini diupayakan untuk saling berkoordinasi dalam memahami segala aturan dan ketentuan yang menjadi dasar kinerja dengan mengedepankan kesadaran dan ketaatan akan hukum,” jelas Plt. Kabag Hukum. (*)

Penulis: (*/Herminus Halek)

Foto: kominfobelu

  • Penulis: Penulis

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ada Pungli di Lapas/Rutan Kupang? Merci Jone Bakal Tindak Tegas

    Ada Pungli di Lapas/Rutan Kupang? Merci Jone Bakal Tindak Tegas

    • calendar_month Sel, 7 Mei 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 161
    • 0Komentar

    Loading

    Kupang, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Timur, Marciana Dominika Jone merespon informasi yang disampaikan Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton via telepon pada Sabtu, 4 Mei 2024 perihal testimoni yang disampaikan oleh salah satu warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang berada di Lapas Kupang bahwa terdapat pungutan liar. Perempuan pemimpin […]

  • Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2024, PLN UIP Nusra Bersih Pantai

    Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2024, PLN UIP Nusra Bersih Pantai

    • calendar_month Sel, 4 Jun 2024
    • account_circle Penulis
    • visibility 145
    • 0Komentar

    Loading

    Mataram | PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dalam aksi bersih Pantai Loang Baloq, Tanjung Karang, Kecamatan Sekarbela, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada  Senin, 3 Juni 2024. Kegiatan ini merupakan bagian dari employee green involvement guna mengingatkan kesadaran insan PLN akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Mengusung […]

  • Resmikan Posko Covid Karang Taruna, Ini Pesan Sehat Dokter Herman Man

    Resmikan Posko Covid Karang Taruna, Ini Pesan Sehat Dokter Herman Man

    • calendar_month Ming, 19 Jul 2020
    • account_circle Penulis
    • visibility 153
    • 0Komentar

    Loading

    Kota Kupang, Garda Indonesia | Karang Taruna Kota Kupang menggagas Posko Covid Karang Taruna di 5 (lima) kelurahan di Kota Kupang, yakni Kelurahan Oepura, Kelurahan Oetete, Kelurahan Batuplat, Kelurahan Nefonaek dan Kelurahan Liliba. Wakil Wali Kota Kupang, dokter Herman Man meresmikan Posko Karang Taruna untuk penanganan Covid-19 di Posko Karang Taruna Kelurahan Oepura, Jl Kedondong, […]

  • KOMPAK Indonesia Desak KPK Periksa & Tetapkan Azis Syamsudin Jadi Tersangka

    KOMPAK Indonesia Desak KPK Periksa & Tetapkan Azis Syamsudin Jadi Tersangka

    • calendar_month Sab, 1 Mei 2021
    • account_circle Penulis
    • visibility 134
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (KOMPAK Indonesia) mendesak Pimpinan KPK RI terkait pemeriksaan dan penetapan tersangka terhadap Azis Syamsuddin (Az) terkait kasus suap Tanjungbalai, Provinsi Sumatra Utara. “Kami dari Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia hendak menyampaikan pengaduan sekaligus mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia untuk memeriksa dan menetapkan tersangka terhadap Azis […]

  • KPK Perkuat Pemberantasan Korupsi, Teken MoU dengan ACRC Korsel

    KPK Perkuat Pemberantasan Korupsi, Teken MoU dengan ACRC Korsel

    • calendar_month Sel, 26 Sep 2023
    • account_circle Penulis
    • visibility 210
    • 0Komentar

    Loading

    Jakarta, Garda Indonesia | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI telah menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan ACRC (Anti-Corruption and Civil Rights Commission/Komisi Anti-Korupsi dan Hak Sipil) Korea Selatan untuk kerja sama dalam pemberantasan korupsi di gedung kompleks Pemerintah Sejong. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan langsung oleh Ketua KPK RI, Komjen. Pol. (Purn.) Drs. […]

  • Musim Hujan NTP NTT Turun, Dinas Pertanian Inisiasi Demo Tani

    Musim Hujan NTP NTT Turun, Dinas Pertanian Inisiasi Demo Tani

    • calendar_month Sab, 10 Jan 2026
    • account_circle Roni Banase
    • visibility 303
    • 0Komentar

    Loading

    NTP NTT tercatat mengalami penurunan pada periode musim hujan. Kondisi ini mencerminkan melemahnya daya beli petani akibat ketidakseimbangan antara harga yang diterima petani dan biaya produksi yang terus meningkat.   Kupang | Pada Desember 2025, Nilai Tukar Petani Nusa Tenggara Timur (NTP NTT) sebesar 101,46 dengan NTP masing-masing subsektor tercatat sebesar 103,67 untuk subsektor tanaman […]

expand_less